Netralitas ASN, Oleh : Prof. Eka Suaib – Kendari Pos
Kolom

Netralitas ASN, Oleh : Prof. Eka Suaib


KENDARIPOS.CO.ID — Salah seorang anak bimbingan dalam ujian tesis menyimpulkan bahwa salah satu dampak pilkada yakni tidak netralnya para ASN. Pada pilkada, posisi ASN dilematis. Soalnya pak, lanjutnya, jika kita kalah, tidak mendapatkan posisi penting di birokrasi. Netral dalam pilkada, juga susah pak, karena dianggap plin plan. Jika sudah ada pengumuman dari penyelenggara pemilu, sudah panjang antriannya.

Sebetulnya, ini bukan pikiran baru. Bahkan, anak mahasiswa Ilmu Politik semester awal bisa ungkapkan analisis seperti itu. Tetapi, karena fenomenanya terus terjadi, maka netralitas ASN merupakan fenomena penting.

Mengapa ASN perlu netral ?. Bagi kepala daerah, maka target-target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai. Sebab ASN lebih fokus dalam kinerja, tidak memikirkan politik. Bagi organisasi birokrasi, akan dapat menerapkan system merit. Sementara, bagi ASN sendiri, pengembangan karier lebih terbuka dengan berpedoman pada integritas, kompetensi, dan kinerja. Bagi masyarakat, netralitas ASN, yakni mendapatkan pelayanan yang adil dan memuaskan.

Birokrasi dan politik, diyakini berbeda. Wilson mengemukakan, birokrasi di ranah administrasi, politik di ranah policy. Interaksi keduanya bisa dinamis. Saat birokrasi dan politik sama-sama menjalankan proses penyusunan Perda. Juga, saat birokrasi menjakankan fungsi kebijakan berhadapan dengan institusi politik yang melakukann pengawasan.

Mengapa belum netral? Saat kuliah S3, salah satu materi kuliah adalah birokrasi dan politik. Di Indonesia, sejak awal desain birokrasi orde baru dikaburkan antara jabatan karier dan non karier. Antara jabatan birokasi dan jabatan politik. Jadi, jika saat ini mau memisahkan antara keduanya, agak berat. Sebab, perlu perubahan pada aspek mental, sikap, dan perilaku politik. Jika belum berubah, akan mengulang-ulang warisan dari sistem politik yang lama.

Situasi semakin subur, karena saat ini, jika ingin berkarier, dengan cara mudah, salah satu rutenya yakni ‘terlibat’ di politik. Terseretnya’ ASN ke politik, karena dalam menjalankan fungsinya juga menjalankan fungsi-fungsi politik. Yakni menjalankan kebijakan populis seperti melaksanakan program yang mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat program. Selain itu, ada kontrak proyek, dan pemberian sejumlah bantuan populis.

Dinas Kelautan dan Perikanan punya program buat para nelayan. Dinas Peternakan punya program buat para peternak, Dinas Pertanian punya program bagi para petani. Dinas Pemberdayaan Perempuan punya program bagi para perempuan. Dan lain-lain. Bukankah itu strategis? Semua dilakukan dalam rangka melaksanakan asas pemerintahan yang baik. Salah satu asasnya adalah partisipasi masyarakat. Yakni suatu pemerintahan yang dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada rakyat dan kepada organisasi tempat ia bekerja.

Melalui pola seperti itu, kedudukannya bukan sekedar subordinasi dan mesin pelaksana, melainkan sebanding atau co equality dengan politisi. ASN, sosok yang tidak ‘bisa’ berpolitik tetapi bisa ‘dipolitisasi’. Mempolitiki. Karena itu, ASN bukan partisan dalam politik. Bukan kaleng-kaleng, ungkap anak milenial. Akan tetapi, karena keahliannya mempunyai kekuatan untuk membuat kebijakan yang profesional.

Ke depan, maka perlu penguatan kerja sama antara berbagai elemen. Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Bawaslu. Seperti pertukaran data tentang dugaan pelanggaran. Dalam hal pencegahan, juga perlu melalui kampanye publik. Adalah lebih baik, jika sudah penindakan bagi dugaan pelanggaran. Bisa saja sudah ada temuan tentang pelanggaran. Tapi, terjadi konflik kepentingan bagi para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Siapa itu ?. Kepala daerah masing-masing.

Kita berharap, ujung semua ini adalah perlunya reformasi birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi bisa jadi sudah mempersiapkan hal ihwal untuk menuntaskan semuanya. Semoga, meski kementerian ini dipimpin oleh orang dengan latar belakang partai politik (Parpol). Wallahu A’lam. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy