Kemendikbud Ancam Sanksi Pelanggar Syarat Pembukaan Sekolah – Kendari Pos
Nasional

Kemendikbud Ancam Sanksi Pelanggar Syarat Pembukaan Sekolah

KENDARIPOS.CO.ID — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuturkan akan ada sanksi yang menunggu bagi yang melanggar syarat-syarat pembukaan sekolah. Namun, pemberian sanksi itu akan diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Ilustrasi pelajaran tatap muka. DOK/JAWAPOS.COM

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Jumeri mengatakan, kemungkinan bagi satuan pendidikan yang melanggar SKB empat menteri akan dicopot jabatannya. “Apabila ada sekolah yang melanggar SKB, apa sanksinya, kami melakukan teguran kepada kepala dinas, yang memberi sanksi adalah pemda atau dikdasmen. Karena yang mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah satuan pendidikan adalah Pemda,” jelas dia dalam Bincang Sore Kemendikbud, Kamis (13/8).

Seperti diketahui, pemerintah daerah kabupaten/kota menangani satuan pendidikan jenjang SD dan SMP. Kemudian, untuk satuan pendidikan tingkat SMA dan SMK adalah pemerintah daerah provinsi. “Pasti kepala-kepala (sekolah) SD dan SMP itu akan taat pada bupati atau walikotanya, sedangkan kepala SMA dan SMK itu akan taat dengan gubernur atau ketua yayasannya,” tambahnya.

Maka dari itu, ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu juga tercantum dalam undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. “Ini lah pembagian tugas, kami akan menegur dinasnya dan dinas yang akan memberi punishment atau teguran lebih keras kepada satuan pendidikannya, karena kalau yang menegur kami, kami tidak punya kekuatan untuk memberhentikan kepala sekolah, yang bisa pemda,” jelas Jumeri.

Ia pun juga menepis pihak yang menganggap Kemendikbud lepas tangan, sebab pihaknya pun juga telah membuat regulasi terhadap kurikulum untuk digunakan satuan pendidikan selama pelaksanaan pendidikan di masa pandemi.

“Kemudian kami juga memberikan dana bos untuk operasional sekolah di daerah, kemudian kami juga memberikan BOP untuk TK atau PAUD. Kami juga memberikan bantuan kepada sekolah, DAK (dana alokasi khusus) juga, inilah bentuk tanggung jawab pemerintah pusat kepada daerah,” ungkap Jumeri.

Jumeri menekankan siswa yang berada di zona merah atau oranye tetap tidak diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Imbauan ini mesti dipublikasikan. Pasalnya, ada kemungkinan sekolah yang berada di zona kuning, memiliki siswa yang berasal dari zona merah.

“Apabila sekolahnya ada di zona kuning atau hijau sedangkan peserta didik ada di dona merah, maka sebaiknya tidak berangkat sekolah dulu untuk tatap muka,” jelas dia dalam telekonferensi pers, Kamis (13/8).

Apalagi, tidak semua orang tua bisa memastikan keamanan dan keselamatan anak mereka sampai ke pergi ke sekolah. Sebab, banyak orang tua yang telah bekerja dan membuat mereka tidak bisa mengantar anaknya untuk bersekolah. “Orang tua mungkin karena keterbatasan tidak bisa mengantar maka disarankan anak-anak ini tetap menempuh pembelajaran jarak jauh,” terangnya.

Kemudian, apabila orang tua tidak mengizinkan anaknya mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka, sekolah diminta untuk memberikan layanan pendidikan yang sama. Di mana satuan pendidikan harus mampu menjalankan pembelajaran jarak hauh (PJJ) dan tatap muka.

“Sekolah punya kewajiban untuk melayani mereka dalam PJJ. Termasuk apabila ada orang tua yang belum punya keyakinan melepaskan anaknya ke sekolah, tetap diizikan untuk belajar di rumah dan sekolah akan melayani anak-anak yang seperti ini,” terangnya. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy