Jokowi Diminta Prioritaskan Honorer K2 Jadi ASN – Kendari Pos
Nasional

Jokowi Diminta Prioritaskan Honorer K2 Jadi ASN

KENDARIPOS.CO.ID — Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo menilai, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) merupakan pihak yang berhak untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu, Yudi menyesali langkah Presiden Joko Widodo yang justru mengangkat pegawai KPK menjadi ASN.

“Pemerintah seharusnya memprioritaskan untuk mengangkat para pegawai honorer K2 yang sudah mengabdi bertahun-tahun, dan menunggu pengangkatan menjadi ASN, yang mana sampai saat ini belum terwujud,” kata Yudi saat dihubungi, Kamis (13/8).

Yudi menegaskan, jangan sampai negara memberikan perlakuan yang tidak adil. Meski dalam UU KPK hasil revisi pegawai KPK beralih status menjadi ASN, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan para pegawai honorer K2, yang juga belum diangkat menjadi ASN.

“Oleh karena itu, biarkan kami tetap menjadi pegawai KPK yang independen di lembaga yang independen, dalam memberantas korupsi sesuai Pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Serta Pasal 6 dan 36 UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC,” tegas Yudi.

Yudi juga menganggap tidak ada yang urgen untuk mengangkat pegawai KPK menjadi ASN. Justru, pengangkatan itu akan merusak independensi pegawai KPK dalam memberantas koruptor.

Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengaku kesal, melihat sejumlah peraturan sudah ditetapkan Presiden Jokowi tanpa melihat perjuangan berdarah-darah, yang dilakukan honorer selama ini.

“Sudah ada PP untuk pegawai KPK menjadi ASN. Ini semakin enggak adil buat honorer K2. Yang sudah dinyatakan lulus PPPK (Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) saja tidak jelas nasibnya sampai sekarang,” kata Titi kepada JPNN.com.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyayangkan langkah Presiden Jokowi mengalihkan status pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadi ASN (aparatur sipil negara). Perubahan status kepegawaian itu dilakukan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. “Amat disayangkan, ini efek domino dari revisi UU KPK yang dilakukan beberapa waktu yang lalu,” tulis Mardani lewat akun @MardaniAliSera.

Menurut anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini, langkah menetapkan pegawai KPK sebagai ASN sudah tidak tepat sejak awal. Pasalnya, lembaga antirasuah merupakan lembaga yang mencerminkan organisasi modern dengan logika kerja yang amat dinamis. “Jika dibiarkan menjadi ASN, KPK akan sulit melakukan inovasi sekaligus menghilangkan semangat independensi karena KPK akan tunduk pada kebijakan birokrat,” twit @MardaniAliSera.

Mardani kemudian mengutip pernyataan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), bahwa lembaga antikorupsi dalam suatu negara harus independen dan bebas dari pengaruh manapun. Ia juga menyebut tren positif penanganan korupsi di Indonesia selama ini harus dijaga.

PP 41/2020 dikhawatirkan akan menurunkan pencapaian KPK selama ini. Mardani lantas memaparkan hasil penelitian Transparency International Indonesia (TII) yang dirilis 2019 lalu. Disebut, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus membaik dan berada di posisi 85 dari 180 negara. Jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah malah membuat indeks tersebut terjun bebas karena terbatasnya gerak KPK.

Mardani tak lupa mengingatkan, output kerja dari KPK adalah memberantas korupsi. Berbeda dengan ASN yang salah satu target kerjanya bergantung pada serapan anggaran. Karena itu, kata Mardani, biarkan KPK mengurus dan mendesain sistem kerjanya sendiri, sehingga tetap independen pada ranahnya. Jangan malah dibebani dengan hal-hal yang tidak perlu. (tan/gir/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy