Hari Konstitusi Momentum Penegasan Jaga Konstitusi Negara – Kendari Pos
Nasional

Hari Konstitusi Momentum Penegasan Jaga Konstitusi Negara



KENDARIPOS.CO.ID — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, merupakan satu kesatuan dengan peringatan Hari Konstitusi Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Karena, di tanggal inilah secara yuridis konstitusional negara Indonesia dilahirkan. Pada tanggal ini pula cita negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara ditetapkan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 pula tujuan negara Indonesia merdeka ditetapkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

“Peringatan Hari Konstitusi harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan,” ujar Bamsoet dalam peringatan Hari Konstitusi, di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta (18/8).

Misalnya, lanjut Bamsoet, ketiadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam konstitusi, dirasakan telah membuat bangsa ini kehilangan arah dalam mencapai tujuan sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Atas dasar itulah, MPR RI terus menyerap aspirasi masyarakat tentang perlunya PPHN dalam konstitusi.

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi kepada MPR, Sekretariat Jenderal MPR RI telah membangun sistem informasi pengelolaan penyerapan aspirasi masyarakat berbasis pada teknologi informasi (e-aspirasi konstitusi). MPR RI juga telah mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, yang ternyata selaras dengan tekad pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia Maju.

Menurutnya, keselarasan tersebut dapat dilihat dari berbagai hal. Pertama, prioritas pembangunan infrastruktur yang bertujuan membangun kesetaraan antar daerah. Kedua, menggencarkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prasyarat kunci menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju. Ketiga, menekankan pentingnya investasi dalam negeri. Keempat, reformasi birokrasi melalui pembubaran lembaga-lembaga yang tidak efektif dan tidak efisien. “Terakhir, pengalokasian dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara secara efektif dan efisien untuk memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat,” tutur Bamsoet.

Bamsoet juga menjelaskan, untuk menjamin kontitusi hidup dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, maka UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang kepada MPR RI untuk melakukan evaluasi dengan kewenangan mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar, sesuai kebutuhan masyarakat. Amanat melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 bukan hal mudah.

“Ini adalah tugas mulia yang harus diemban dengan penuh keseksamaan, kecermatan dan kehati-hatian, karena menyangkut hukum dasar negara, hukum tertinggi yang mengatur berbagai dimensi strategis kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan negara,” pungkas Bamsoet.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan memandang Peringatan Hari Konstitusi memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Sebab, Konstitusi dalam bentangan sejarah telah menjadi dokumen nasional yang menegaskan identitas NKRI dan Cita-cita Indonesia Merdeka, menghasilkan Piagam Kelahiran bangsa Indonesia, dan meneguhkan Dasar Negara Pancasila.

Ia memandang bahwa peresmian konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Sidang PPKI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. “Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia juga berarti memperingati Hari Lahirnya Konstitusi Negara.” ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendorong seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga konstitusi negara. Apalagi, dalam konstitusi Indonesia, terdapat Pancasila yang merupakan dasar negara di dalam Alinea 4 Pembukaan UUD NRI 1945 yang harus dijaga dari ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Syarief Hasan sejak awal berkomitmen untuk menjaga Pancasila dengan menolak secara tegas RUU Haluan Ideologi Pancasila. Ia menyebutkan bahwa Pancasila tidak boleh diganti, didistorsi, ataupun diintervensi oleh ideologi lain. “RUU HIP jelas telah mendistorsi, mengintervensi, dan ada potensi mengganti Pancasila sehingga kita semua dan khususnya Partai Demokrat menolak dengan tegas”, ungkap Syarief.

Ia juga mendorong Pemerintah untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi Negara. Sebab, berbagai ideologi telah berusaha untuk merongrong Dasar Negara Pancasila. Ia pun berharap agar Pemerintah melakukan kajian lebih matang lagi dalam mengajukan RUU PIP usulan Pemerintah untuk menggantikan RUU HIP sehingga tidak menimbulkan kontrovesi di masyarakat.

Ia pun mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan negara terhadap konstitusi Indoensia. “Peringatan Hari Konstitusi merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi kepastian pelaksanaan konstitusi dengan melakukan pengawasan penyelenggaraan negara agar sesuai dengan konstitusi yang berlaku.” ungkap Syarief Hasan.(jpg)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, merupakan satu kesatuan dengan peringatan Hari Konstitusi Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. (dok MPR RI)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy