Disorot tak Maksimal Bekerja, Kantor Bawaslu Konsel Didemo – Kendari Pos
Politik

Disorot tak Maksimal Bekerja, Kantor Bawaslu Konsel Didemo

KENDARIPOS.CO.ID — Puluhan massa aksi yang menamakan diri Konsorsium Pemerhati Demokrasi Kabupaten Konsel melakukan unjuk rasa di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Konsel, Selasa, (4/8/2020) sekira pukul pukul 13:00 Wita. Mereka menyoroti kinerja Bawaslu yang dinilai tidak maksimal dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Kordinator Lapangan (Korlap), Firman Al Jevin, dalam orasinya mempertanyakan kinerja Bawaslu yang selama ini tidak bisa menyelesaikan persolan setiap aduan masyarakat. Misalnya adanya dugaan praktek mahar politik yang dilakukan oleh salah satu paslon dan parpol di Konsel. “Kami meminta kembalikan marwah integritas dan independensi Bawaslu Kabupaten Konsel,” teriak Firman.

Tak hanya itu, ia juga mendesak Ketua Bawaslu Konsel, Hasni untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya karena kepemimpinan tak netral. Hal itu disinyalir adanya nama kontak WhatsApp ketua Bawaslu Konsel di salah satu grup relawan bakal calon.

“Kami juga mendesak DKPP Provinsi Sultra untuk segera mengevaluasi dan memberikan sanksi kepada Ketua Bawaslu Konsel sesuai ketentuan yang berlaku,” kecamnya sembari mengancam akan melanjutkan persoalan itu di DKPP RI.

Pantauan Kendari dalam aksi tersebut, situasi sempat memanas. Massa sempat saling dorong dengan aparat keamanan Polres Konsel yang berjaga ketat di depan kantor Bawaslu. Hingga beberapa menit kemudian, Ketua Bawaslu beserta kedua anggotanya keluar dari ruangan menemui para demonstran.

Ketua Bawaslu Konsel, Hasni, mengapresiasi atas aksi yang dilakukan oleh pendemo. Namun demikian, ia mengklarifikasi terkait tudingan yang dialamatkan padanya mengenai keberadaan dirinya di pada salah satu grup relawan bakal calon Bupati.

“Kami masih menjaga nama dan marwah Bawaslu. Saya pribadi juga tidak pernah berafiliasi dan berhubungan dengan salah satu paslon mana pun. Terkait keberadaan kontak saya di grup relawan itu, saya juga tidak tahu itu,” tepisnya.

Terkait masalah aduan masyarakat, sambung perempuan berhijab itu, Bawaslu sudah menerima dan menindaklanjuti laporan itu. “Dan itu sudah sementara ditangani oleh bagian divisi hukum penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Konsel,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Kordinator Divisi penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Konsel, Awaluddin AK menambahkan, terkait tuntutan para demonstran sebagaimana aduan pelanggan kepemiluan itu sudah dijalankan sesuai mekanisme fungsi pengawasan yang tertuang dalam undang-undang nomor 10 tahun 2020.

“Semenjak masuk aduan itu, masa waktu klarifikasi hanya lima hari kalender. Jadi sejak itu, kami sudah melakukan upaya investigasi. Yakni dengan mengundang pengadu dan teradu untuk memberikan klarifikasi. Semuanya terkonfirmasi, namun sampai batas deadline lima hari sesuai ketentuan yang ada, pihak yang bersangkutan tidak pernah hadir,” klarifikasinya.

Ditambahkan, sambung alumni IAIN Kendari ini, seiring berjalannya waktu, terkait aduan masyarskat terkait adanya dugaan mahar antara Bakal calon dengan partai tersebut, ternyata sudah teregistrasi di Bawaslu Provinsi.

“Sudah ada pelimpahan per tanggal 27 juli 2020 ke Bawaslu Konsel untuk diteruskan ke Gakumdu. Karena sudah ada laporan yang diregistrasi oleh Bawalu provinsi. Namun lagi-lagi hingga batas dedline waktu, pihak yang terkait tidak pernah hadir. Sehingga kami belum bisa melanjutkan, karena tidak ada barang bukti pelanggaran,” katanya menambahkan.

Sementara itu, orator aksi demo lainnya Samsuduha, mempertanyakan terkait pernyataan ketua Bawaslu sebelumnya, bahwa salah satu terlapor dari Partai Hanura WN sementara berada di Papua pada saat diundang untuk klarifikasi aduan dugaan mahar politik kepada salah satu balon inisial SD yang ramai diperbincangkan publik itu.

“Disini sudah jelas, bahwa kinerja dan Integritas Bawaslu dipertanyakan. Bagaimana mungkin Bawaslu tidak pernah terhubung dengan pihak teradu. Sementara ada pernyataan ketua Bawaslu bahwa yang bersangkutan sedang berada di Papua. Itu artinya sudah ada komunikasi. Karena dia sudah mengetahui keberadaan si terlapor yang katanya sudah pernah melayangkan surat udangan klarifikasi. Nah disinilah lemahnya Bawaslu,” sindirnya sembari menyampaikan mosi tak percaya terhadap lembaga pemilu itu. (kam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy