Data Pemilih Pilkada Masih Bermasalah – Kendari Pos
Politik

Data Pemilih Pilkada Masih Bermasalah

KENDARIPOS.CO.ID — Bawaslu merilis hasil pengawasan pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit). Setidaknya, ditemukan 328.024 pemilih pemula di 235 kabupaten/kota yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK. Bawaslu juga menemukan 805.856 pemilih di 204 kabupaten/kota yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Pemilu 2019, terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

Dalam tahapan tersebut, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mendatangi pemilih dari rumah ke rumah untuk melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih berdasarkan dokumen Model A-KWK berbasis TPS.

Daftar pemilih dalam model A-KWK berasal dari hasil sikronisasi antara daftar pemilih Pemilu 2019 dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada 2020. Hasil sinkronisasi menghasilkan daftar pemilih dalam model A-KWK yang dibuktikan dengan menambahkan pemilih pemula, menghapus pemilih yang TMS di Pemilu 2019, serta menambahkan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019. Termasuk menambahkan pemilih belum 17 tahun sudah menikah dan identifikasi jumlah pemilih dalam satu TPS.

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengatakan Bawaslu mengawasi kualitas daftar pemilih A-KWK. Pengawasan dilakukan dengan mengidentifikasi pemilih pemula, mencermati pemilih yang dinyatakan TMS pada Pemilu 2019. Mengumpulkan informasi pemilih yang belum berumur 17 tahun sudah menikah. Mengidentifikasi pemilih dalam DPK Pemilu 2019 dan ketentuan satu keluarga memilih di TPS yang sama.

Katanya, ada catatan evaluatif dari proses sinkronisasi antara daftar Pemilu terakhir dan DP4 yang dilakukan oleh KPU. Catatan tersebut di antaranya, proses sinkronisasi tidak memasukkan data penduduk paling mutakhir. Yaitu penduduk yang berumur 17 tahun atau sudah menikah pada 9 Desember 2020 dibuktikan dengan adanya pemilih pemula dan penduduk belum 17 tahun sudah menikah tidak terdaftar dalam daftar pemilih Model A-KWK.

Kemudian, proses sinkronisasi tidak menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan valid. Di mana daftar model A-KWK masih mencantumkan pemilih yang dinyatakan TMS dan tidak memasukkan pemilih dalam DPK pemilu 2019.

Bawaslu juga menyoroti daftar pemilih model A-KWK belum memenuhi syarat pembentukan pemilih dalam satu TPS belum memenuhi syarat kemudahan pemilih. Hal ini, lanjutnya, membuktikan penyusunan jumlah pemilih per TPS pada pemilihan serentak 2020 tidak disusun secara maksimal berdasarkan daftar pemilih model A-KWK.

“Berdasarkan catatan evaluasi, Bawaslu melalui Provinsi dan kabupaten/kota akan semakin meningkatkan pengawasan dan kewenangan untuk memastikan proses Coklit dilaksanakan secara terbuka dan koordinatif. Keterbukaan data dan informasi antar penyelenggara pemilihan menjadi kunci atas terwujudnya daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif,” terangnya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI, Viryan Aziz menyampaikan jika pihaknya segera menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu tersebut. Menurutnya, KPU akan segera melakukan perbaikan. “KPU akan menindaklanjuti setelah menerima data detail by name by address dari Bawaslu RI,” jelas Viryan. (fin)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy