Bawaslu Sultra Ajak Masyarakat Perangi Politik Uang – Kendari Pos
Politik

Bawaslu Sultra Ajak Masyarakat Perangi Politik Uang

Hamiruddin Udu

KENDARIPOS.CO.ID — Praktik money politik menjadi ancaman demokrasi di Indonesia tercoreng. Apalagi pilkada 2020 berlangsung dalam situasi ekonomi masyarakat yang melemah, akibat pandemi Covid-19. Bawaslu Sultra mengingatkan masyarakat di tujuh kabupaten yang gelar pilkada, agar tidak tergoda menerima pemberian apapun dari tim kampanye paslon tertentu.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu mengatakan, bagi pelaku praktik politik uang, baik dari peserta pemilih maupun tim kampanye paslon, bakal dikenakan sanksi pidana minimal 36 bulan kurungan penjara dan maksimal 72 bulan. Selain itu, dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Ketentuan tersebut, tertuang pada pasal 187A Undang-Undang (UU) nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Terkhusus bagi paslon yang terbukti melakukan praktik money politik secara terstruktur, sistematis, dan masif, kata dia, dapat didiskualifikasi. Hal itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 135A UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. “Termasuk bagi paslon yang terpilih, namun terbukti melakukan pelanggaran politik uang, maka tidak akan dilantik,”tegasnya, kemarin.

Hamiruddin Udu menjelaskan, pihaknya akan senantiasa bergerak intens dan masif memantau kontestasi pilkada. Ia mengimbau komponen yang terlibat pilkada agar tidak melakukan gerakan politik uang. Karena paslon yang melakukan praktek politik uang akan menghasilkan pemimpin, yang nantinya hanya berpikir untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan.

Termasuk mengabaikan misi mensejahterakan rakyat dan pembangunan daerah. Selain itu, hanya akan berpikir untuk kepentingan kelompoknya saja dan berpotensi melakukan korupsi, kolusi nepotisme (KKN) dalam menjalankan pemerintahan.

“Kami meminta kepada masyarakat agar turut andil dalam mengawasi jalannya pilkada, dengan bergotong royong mencegah terjadinya praktik politik uang. Semua itu, demi terwujudnya pilkada yang demokratis dan pemimpin yang terpilih nanti, adalah kepala daerah yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah,”tandasnya. (m6/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy