Bawaslu Butur : Temukan Dugaan Pelanggaran Pilkada, Laporkan! – Kendari Pos
Politik

Bawaslu Butur : Temukan Dugaan Pelanggaran Pilkada, Laporkan!

Koodinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sultra Munsir Salam (tengah) saat sosialisasi pengawasan partisiptif masyarakat di Bawaslu Butur, Kamis (13/8).

KENDARIPOS.CO.ID — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton Utara (Butur) terus mendorong partisipasi masyarakat agar turut mengawasi setiap tahapan Pilkada 2020. Masyarakat diminta melapor kepada pengawas pemilu bila melihat dugaan pelanggaran Pilkada.

Koodinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sultra Munsir Salam mengatakan masyarakat diharapakan turut aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran Pilkada. Keterlibatan masyarakat dapat memaksimalkan fungsi pengawasan pada ruang-ruang privat yang tidak tersentuh oleh pengawas pemilu. “Apalagi rakyat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini. Karena saat ini pandemi belum reda, maka protokol kesehatan harus dipatuhi dalam pengawasan,” ungkapnya saat sosialisasi pengawasan partisiptif masyarakat di Bawaslu Butur, Kamis (13/8).

Katanya, saat ini proses pencocokan dan penelitian data pemilih masih berlangsung. Tak lama lagi akan memasuki tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan suara. Kita berharap agar semua tahapan bisa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Dalam Pilkada potensi konflik jauh lebih tinggi karena kaitan kepentingan yang sangat dekat. Jadi ia berharap potensi itu bisa dicegah dengan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada. Sehingga melahirkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, bermoral, dan bertanggung jawab untuk daerahnya,” terangnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sultra , Bahari menambahkan, partisipasi masyarakat bukan hanya pada persentase kehadiran saat pencoblosan saja, tetapi mengawal dan mengawasi setiap tahapannya. Sinergi perlu dibangun diantara pengawas pemilu dengan masyarakat.

“Semua masyarakat dapat menjadi informan awal bagi pengawas pemilu ketika melihat adanya dugaan pelanggaran yang terjadi, baik itu dilakukan oleh peserta pemilu atau penyelenggara pemilu. Karena pada prinsipnya penyelenggara pemilu juga harus menjaga netralitas,” bebernya.

Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sultra M. Nasir meminta masyarakat bisa terlibat aktif memastikan setiap tahapan pesta demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. “Jika ada pelanggaran. Masyarakat bisa melaporkan ke Bawaslu untuk ditindak. Contoh jika ada aparatur sipil negara yang tak netral atau memenangkan calon tertentu,” tandasnya. (had/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy