KENDARIPOS.CO.ID — Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) biaya pengamanan Pilkada Kabupaten Buton Utara (Butur) resmi ditetapkan. Biaya yang digelontorkan buat Polres Butur itu mencapai Rp 5 miliar. Bupati Buton Utara, Abu Hasan dan Kapolres Butur, AKBP Wasis Santoso menyepakati anggaran itu dengan meneken nota kesepakatan. Disaksikan Ketua DPRD Butur Diwan, Pj Sekab Butur Burhanuddin dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di Aula Bappeda, Rabu (26/8)

Abu Hasan mengatakan, penandatangan NPHD biaya pengamanan merupakan komitmen untuk mensukseskan Pilkada Butur. Penetapan besar anggaran biaya pengamanan tak serta merta ditetapkan tetapi telah melalui proses review dari Inspektorat .
“Sumber anggarannya pengamanan Pilkada Butur dari APBD induk sebanyak Rp 2 miliar dan akan ditambah dalam APBD Perubahan sebesar Rp 3 miliar,” ujar Abu Hasan saat ditemui di Aula Bappeda, kemarin. Mantan Karo Humas Pemprov Sultra itu menambahkan, untuk pos anggaran pengamanan dialokasikan untuk Kodim Butur dalam APBD induk sebesar Rp 700 juta dan telah disepakati akan ditambah dalam APBD Perubahan sebesar Rp 700 juta. Total, semua Rp 1,5 miliar. “Penandatanganan NPHD bersama Kodim Butur akan dilakukan dalam waktu dekat,” tambahnya.
Abu Hasan berharap, pesta demokrasi berjalan lancar, aman dan kondusif. Apalagi, telah hadir Polres dan Kodim di Lipu Tinadeakono Sara. “Penandatangan NPHD biaya pengamanan Pilkada Butur agak telat karena faktor teknis,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Butur, AKPB Wasis Santoso memastikan, penggunaan biaya Pilkada akan dipertanggungjawabkan sesuai regulasi yang berlaku. Wasis Santoso menambahkan, telah membuat protap strategi pengamanan pesta demokrasi pada tingkat polres dan polsek yang akan dilakukan simulasi penanggulangan huru-hara ketika terjadi konflik. “Pengamanan Pilkada Butur akan di BKO Satuan Brimob dan Polda Sultra,” tandasnya. (had/b)
