Utak-atik Koalisi Parpol di Muna, Oleh : Prof. Eka Suaib – Kendari Pos
Kolom

Utak-atik Koalisi Parpol di Muna, Oleh : Prof. Eka Suaib

Dosen Fisip Universitas Halu Oleo, Prof. Eka Suaib

KENDARIPOS.CO.ID — Om Don, panggilan sohib La Ode Songko Panatagama, menelpon saya: Prof. Tulis dulu tentang Pilkada Muna. Saya pikir, benar juga. Soalnya, pilkada Muna sangat dinamis. Meski sangat dinamis, jangan lupa, efektivitas dari rekrutmen partai politik (Parpol) pada penentuan jabatan publik. Sebab, efektifnya rekrutmen berpengaruh pada kedudukan dan kekuasaan parpol. Itulah awalnya, sehingga catatan ini saya tulis.

Sampai catatan ini ditulis, ada beberapa nama yang mencuat bakal calon Bupati Muna. Rusman Emba (RE), Syarifuddin Udu (SU), Rajiun Tumada (RT), Dokter Baharuddin. Belum ada calon yang menempuh jalur perseorangan. Jadi, semuanya, lewat parpol. Lalu, bagaimana parpol mempertimbangkan calon bupati yang akan diusung.

Pertama, elektabilitas calon. Jika merujuk, elektabilitas adalah tingkat keterpilihan publik dalam memilih sesuatu. Biasanya dikaitkan dengan figur atau lembaga. Elektabilitas dibentuk dari karisma, popularitas dan jejak rekam (Stokes, 1963). Salah satu cara mengukur elektabilitas yakni melalui survei yang dilakukan oleh lembaga survei.

Kedua, pasangan calon yang harus memenuhi syarat minimal 20 % kursi atau 25 % suara sah dari pemilu legislatif. Sejauh melalui pemberitaan selama ini, RE sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Golkar, PKB, dan PKS. SU mendapat rekomendasi dari Partai Hanura. RT, konon sudah mendapat rekomendasi Partai Nasdem. Partai-partai lain, hingga kini, seperti Partai Gerindra, Demokrat, PDI-P, PPP dan PAN belum mengeluarkan rekomendasi.

Ketiga, negosiasi antaraktor di balik pencalonan juga menentukan bakal calon bupati yang akan dipilih. Negosiasi yang dimaksud yakni dapat jangka pendek dan jangka panjang.

Keempat, penentuan bakal calon bupati yakni kesiapan logistik dan sumber daya. Tidak bisa dipungkri, pilkada membutuhkan banyak sumber dana. Pembentukan tim, marketing politik, kampanye, biaya saksi, dan pengamanan suara, sampai sidang di MK. Semuanya butuh risorsis besar.

Lalu, bagaimana membaca arah koalisi nantinya. Jika melihat konfigurasi partai, yang belum jelas arahnya yakni Gerindra, Demokrat, PAN, PDI-P dan PPP. Mengamati pemberitaan selama ini 4 figur kuat yang akan bertarung yakni RE, RT, SU dan dr.Baharuddin. Untuk sementara, RE, RT, dan SU yang sudah memiliki angka dasar. Sementara dr.Baharuddin, belum mengantongi rekomendasi partai pengusung.

Secara teoritik, ada 2 basis pembentukan koalisi yakni office seeking dan policy seeking. Office seeking yakni menggunakan jumlah kursi dan/atau jumlah partner kerja sama sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan koalisi. Sedangkan policy seeking melihat aspek posisi kebijakan dan ideologi dan/atau plaform partai.

Tampaknya basis dasar pembentukan koalisi adalah office seeking yakni jumlah kursi. Sisa pertanyaan, kemana arah office seeking Gerindra, Demokrat, PDI-P, PAN, dan PPP? Pertama, kembali meneruskan kepemimpinan RE ; kedua, bergabung dengan SU; ketiga, bergabung dengan RT; keempat, bergabung dengan dokter Baharuddin; kelima, membentuk poros baru untuk head to head dengan petahana; keenam, petahana akan memborong partai untuk lawan kotak kosong.

Pilihan pertama sampai ketiga maksimal 3 pasang calon. Kondisi paling ekstrim, petahana akan lawan kotak kosong. Sampai catatan ini dibuat, rekomendasi dari PDI-P belum jelas apakah diberikan ke RE atau SU. Inilah drama koalisi parpol pada pilkada. Tawar menawar dan kompromi yang menjadi bahasa pengantarnya. Tukar menukar kepentingan bisa jadi panggung belakang dari hasrat kuasa.

Interaksi para elite parpol dalam proses penentuan basis koalisi parpol didasarkan pada kalkulasi dan manuver politik masing-masing. Jika terdapat kecocokan, maka ijab kabul koalisi akan cepat terjadi.

Bagi parpol dengan tingkat calon bupati dengan elektabilitas yang cukup tinggi memudahkan untuk menggaet basis koalisi. Bagaimana dengan parpol dengan basis calon Bupati elektabilitas lebih rendah? Tidak kehabisan akal. Parpol lebih memilih untuk bermain bola-bola panjang. Yakni muruah partai. Tidak menghabiskan energi di pilkada, tetapi lebih memilih untuk menggerakkan mesin partai. Parpol menjadikan pilkada sebagai pemetaan untuk pemilu legislative dan pilpres 2024, pilgub Sultra 2023. Situasi di ataslah, maka biasanya koalisi parta pada pilkada terjadi pada masa injury time.

Dominasi pengurus pusat partai dalam penentuan koalisi sangat kuat. Bukan apa-apa, dalam persetujuan pengurus parpol tingkat pusat tidak diindahkan oleh parpol tingkat daerah, maka pencalonan dan pendaftaran pasangan calon dapat dilaksanakan oleh pimpinan parpol tingkat pusat. Struktur partai yang hierarkis tidaklah buruk. Positif, jika berperan sebagai penegak konstitusi partai. Sebaliknya, buruk, jika pengurus pusat sebagai pelegitimasi kepentingan pengurus pusat. Intervensi pengurus pusat juga hendaknya tidak mengganggu psikologi pemilih di level daerah.

Demikianlah, maka kita tentu tetap menunggu hasil utak-atik koalisi di pilkada Muna. Toh, juga tenggang waktunya sampai September 2020. Hasil pilkada Muna patut ditunggu. Soalnya, tahun 2023 Pilgub Sultra. Sejak Pilgub Sultra ditentukan melalui pemilihan langsung, penentuan siapa yang menjadi gubernur, sangat ditentukan oleh figur siapa yang meraup suara dominan di Muna. Berbagai utak-atik koalisi, maka pesan di FB Bung ZB, Zahrir Baitul,: #Klu mau belajar berpolitik, datanglah di Muna”. Benar Bung ZB. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy