The Golkar Sultra Way, Oleh : Prof. Eka Suaib – Kendari Pos
Kolom

The Golkar Sultra Way, Oleh : Prof. Eka Suaib

Dosen Fisip Universitas Halu Oleo, Prof. Eka Suaib

KENDARIPOS.CO.ID — Judul di atas, terinspirasi dari disertasi Akbar Tanjung, ‘The Golkar Way’: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik era Transisi. Kebetulan, 2 minggu lalu, Partai Golkar Sultra sudah mengeluarkan rekomendasi bagi para calon kepala daerah (Cakada) di Sultra. Dari 7 kabupaten di Sultra yang akan melaksanakan pilkada, 6 petahana mengunci rekomendasi. Satu wajah baru.

Ini pekerjaan baru bagi partai Golkar di bawah kepemimpinan Herry Asiku. Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ridwan Bae, mengalami fase pasang surut. Saat awal menjadi Ketua Golkar, berhasil mendominasi perolehan suara di pemilu legislatif. Tetapi sejak pemilu terakhir diambil alih oleh PAN. Secara spasial, pada level Provinsi, Partai Golkar tak lagi mampu mampu menegakkan supremasi elektoralnya di bumi Anoa. Padahal, sebelumnya Golkar salah satu lumbung suara di Kawasan Timur Indonesia.

Itulah akibatnya, Golkar, yang pada masa orde baru menjadi anak emas menikmati banyak keistimewaan dari rezim. Golkar tumbuh dalam desain politik Indonesia yang diproyeksikan menguntungkan lewat jalur ABG (ABRI, Birokrasi,Golkar). Negara dikelola oleh dan untuk kepentingan rezim. Atau sebagai bureaucratic polity, dengan meminjam istilah Riggs yang menjauhkan dan menebas publik dari politik. Floating mass. Massa mengambang.

Sayangnya, realitas politik berubah pasca jatuhnya Soeharto tidak serta mengubah mindset dan cara Golkar mengelola organisasi. Bukan hanya di pusat, juga di daerah. Awal reformasi, Partai Golkar dipimpin oleh Ali Mazi, lalu beralih ke Ridwan Bae. Keduanya saat memimpin partai, menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Mereka adalah, Old elite, judul Skripsi Sadikin, mahasiswa bimbingan penulis yang menulis tentang Kekuasaan Ridwan Bae di Golkar Sultra.

Di Pilkada Desember nanti, menjadi strategis. Soalnya, hasil keputusan Musda, sejak awal sudah menetapkan Ridwan Bae menjadi calon gubernur (Cagub) dari Partai Golkar. Asumsinya, jika berhasil mendudukkan calon yang direkomendasikan menang di Pilkada, ‘turut membantu’ guna pemenangan. Benarkah?

Dengan mengusung sebagian besar petahana, diasumsikan bahwa Partai Golkar Sultra, tidak mementingkan kader. Yang penting, bahwa kader diusung menang dalam pertarungan. Di bawah rezim pilkada, sebagian besar partai terjebak pada pragmatism seperti itu. Hasil riset salah satu anak bimbingan skripsi di Ilmu Politik FISIP UHO, 3 faktor partai mengusung calon dalam pilkada. Keuangan, potensi kemenangan. Keberhasilan negosiasi.

Sucianti, yang mewakili Partai Golkar, mengemukakan pada pilkada ini, tanpa mahar. Alhamdulillah. ‘Uang mahar’, ‘uang pintu’, ‘sewa perahu’, semua istilahnya sama. Padahal, kelaziman selama ini, di level lokal, salah satu sumber pendanaan parpol yakni dari bakal calon kepala daerah. Rupanya, hikmah pandemik Covid-19, Golkar Sultra melakukan kebiasaan baru. Tanpa mahar. The Golkar Sultra Way.

Jika itu ditiadakan, dari mana sumber dana parpol? Mungkin, dari anggota legislatif pada semua level. Berapa jumlahnya? Belum ada angka yang pasti. Apa cukup? Saya yakin tidak cukup. Soalnya, pembiayaan partai cukup besar. Secara umum, ada 2 komponen pembiayaan partai yakni kebutuhan operasional partai (party finance) dan kebutuhan pemilu (campaign finance). Selama, ada bantuan pemerintah dengan besaran yang sudah ditentukan. Tetapi bantuan yang diberikan tidak memberikan ketahanan finansial yang memadai bagi parpol. Jika belum cukup, maka didapatkan dari sumber lain. Entah dari para pengusaha, entah tambang, kontraktor dan para saudagar-saudagar lain. Halal atau tidak halal. Ini bukan urusan agama. Ini urusan politik. The Golkar Sultra Way.

Mengandalkan petahana sebagai dasar untuk memenangkan pertarungan, ada benarnya. Sepertinya, elite parpol Golkar Sultra mengintip di kitab Lauhul Mahfuz, petahana akan tercatat sebagai pemimpin. Tapi, petahana, seperti pisau bermata dua. Memiliki kelebihan sekaligus kelemahan. Ia memiliki tingkat pengenalan yang jauh lebih tinggi dibanding penantangnya. Ada modal popularitas karena relatif sudah dikenal oleh pemilihnya.

Tapi, di sisi lain, dalam mata uang yang sama, pemilih juga punya kesempatan untuk mengevaluasi petahana. Teknokratik dan afektif. Keduanya dipertimbangkan oleh pemilih. Aspek teknokratik, melihat kinerja selama berkuasa. Aspek perilaku juga akan dipertimbangkan oleh pemilih. Walau kinerja bagus, tetapi perilaku buruk, mempengaruhi perilaku pemilih.

Demikian juga sebaliknya, meski berperilaku baik, tetapi kinerja buruk, pemilih dapat melihat langsung. Belum lagi, tingkat popularitas yang tinggi, tidak memberikan garansi jika juga punya derajat ketidaksukaan yang tinggi. Tidak bisa juga dilupa, tidak semua yang puas terhadap kinerja petahana akan menyalurkan pilihannya. Soalnya, berkelindan dengan faktor lain, seperti politik identitas, politik uang, dan jaringan individu.

Lalu, apakah Golkar akan mengawal terus calon yang diberi rekomendasi? Atau hanya sekedar memberi rekomendasi kepada yang bersangkutan. Ibarat seperti kendaraan yang bayar karcis di jalan tol. Karcis sudah didapat, silakan pacu sendiri kemampuan masing-masing agar bisa menang. Soalnya, beberapa studi kepartaian di pilkada, kekuatan partai dikalahkan oleh tim sukses pribadi calon, termasuk didalamnya relawan yang berbasis bukan atas dasar ikatan partai. Kalaulah itu terjadi, ini juga The Golkar Sultra Way. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy