Teka-Teki PDI-P Sultra, Oleh : Prof. Eka Suaib – Kendari Pos
Kolom

Teka-Teki PDI-P Sultra, Oleh : Prof. Eka Suaib

Dosen Fisip Universitas Halu Oleo, Prof. Eka Suaib

KENDARIPOS.CO.ID — Dalam 2 hari terakhir, muncul berita, Lukman Abunawas (LA) menggantikan Abu Hasan (AH) nakhodai PDI-P Sultra. Tentu saja berita itu mengangetkan. Betapa tidak, disaat-saat semua parpol mempersiapkan diri menghadapi Pilkada serentak, muncul pergantian pada level pucuk tertinggi.

Salah satu kriteria penting dalam mengukur demokratisasi internal parpol, seperti yang diutarakan Ramlan Surbakti adalah sejauh mana derajat kesisteman bekerja. Yakni proses pelaksanaan fungsi-fungsi parpol, termasuk dalam pengambilan keputusan penting dalam tubuh organisasi. Derajat kesisteman, salah satu variasinya adalah siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan partai, faksi-faksi ataukah partai secara keseluruhan.

Tak bisa dipungkiri, sosok AH yang tampil sebagai Ketua DPD PDI-P, juga mengejutkan. Pertama, latar belakang AH, sejak mahasiswa tidak pernah aktif dan bersentuhan dengan ‘sayap’ PDI, yang kemudian berubah menjadi PDI-P. Kedua, AH tidak cukup mengakar seperti sosok Rifai Pedansa, yang merupakan modalitas penting dalam tubuh partai. Ketiga, akibatnya, AH belum dapat menguasai seluk beluk permainan ‘orang Jakarta’ yakni DPP. AH bukan darah biru di PDI-P. Juga bagian dari kalangan inner orang dekat Megawati.

Mungkin, saat itu, argumentasi dasar penunjukan sebagai Ketua PDI-P karena keberhasilan Abu Hasan menambah kursi di DPRD Butur. Juga prestasinya memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di Butur. Padahal, banyak daerah lain di Sultra, Jokowi-Ma’ruf Amin kalah dalam kontestasi Pilres saat itu.

Penulis sendiri, sayup-sayup saat pileg yang lalu, sudah terdengar LA memiliki peran di internal PDI-P. Hal itu terkonfirmasi bahwa ternyata, LA duduk sebagai ketua Dewan Pertimbangan di PDI-P Sultra. Selain itu, saat Musda PDI-P Provinsi, nama LA juga sudah disebut-sebut. Jika disebutkan bahwa LA menjadi orang baru di PDI-P, bisa ditepis. Yang mengejutkan, karena pergantian ini tiba-tiba. Tidak ada riak dan kontroversi di tubuh internal PDI-P Sultra.

Usai terpilih sebagai Ketua Partai, pekerjaan rumah awal yang mesti dihadapi oleh Abu Hasan yakni menghadapi pilkada serentak. Sebagai partai yang memiliki jaringan dengan pusat kekuasaan di Jakarta, jika memperoleh rekomendasi dari PDI-P, tentu saja prestise tersendiri. Asumsinya, jika terpilih jadi bupati dapat memanfaatkan jaringan partai untuk melakukan harmonisasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, jika mendapatkan rekomendasi, memperkuat dan menambah koalisi untuk menjadi peserta pilkada.

Di sinilah, tekanan politik itu, membuat AH harus melakukan harmonisasi. DPP, horizontal, dan kebawah. Harmonisasi dengan DPP karena format parpol yang memang mengharuskan untuk senantiasa berkorrdinasi setiap saat. Karena bukan berasal dari darah biru DPP, Abu Hasan tidak lincah untuk melakukan teroboson. Horizontal, AH mendapat tekanan dari para calon bupati yang ingin mendapatkan rekomendasi dari DPW. Kebawah, AH dituntut untuk menjaga elektabilitasnya. Soalnya, saat yang bersamaan AH sebagai calon Bupati Butur yang perlu untuk meningkatkan elektabilitasnya.

Situasi seperti itulah, yang membuat DPP PDI-P mengambil kesimpulan agar AH dapat fokus untuk meningkatkan elektabilitasnya. Sebab, jika saat pilkada tidak memenangkan partarungan, menjadi pertaruhan kredibilitas partai. Dalam keterangan seperti yang disampaikan oleh AH di koran ini, Kendari Pos, 8/07/2020 bahwa ia diminta oleh DPP untuk bertarung habis-habisan di Pilkada Butur.

Bagi sosok LA sendiri, bisa dibaca bahwa ini bagian dari persiapan untuk melenggang di Pilgub Sultra 2023. LA tentu diharapkan, dengan kedudukan sebagai mantan bupati 2 periode, mantan sekda, yang saat ini menduduki posisi Wakil Gubernur Sultra diharapkan menjadi instrument electoral bagi PDI-P. Tetapi, LA menghadapi tantangan. Bukan berasal dari luar, tetapi dari dirinya sendiri.

Saat ini, LA menjadi pendamping Gubernur Sultra, Ali Mazi. Keberhasilan duet ini dalam menyelenggarakan proses pemerintahan memiliki insentif electoral di pilgub nantinya.
Yang ada di depan mata, yakni PDI-P harus dapat efektif dapat mengatasi perbedaan kepentingan pada saat pilkada serentak.

Untuk mengisi jabatan kepala daerah, PDI-P perlu mempersiapkan untuk di posisi tersebut. Sumbernya, bisa berasal dari dalam atau orang luar. Karena jumlah yang diperebutkan sedikit, sedangkan orang yang berminat cukup banyak, bisa terjadi gesekan. Gesekan dimaksudkan disini adalah perbedaan pendapat, persaingan, dan perdebatan. (*)

1 Comment

1 Comment

  1. Dahris Al Djuddawie

    13 Jul 20 15:28 at 15:28

    Boleh jadi AH tidak memakmurkan orang2 DPP krn itu ia digeser. Pergeseran adalah pilihan kata paling HARMONIS ut mengelebui kata PEMECATAN yg kelihatan ANTAGONIS dilevel elit partai tingkat provinsi pada posisi jabatan ketua.😉

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy