RUU PDP Ditarget Rampung Oktober 2020 – Kendari Pos
Nasional

RUU PDP Ditarget Rampung Oktober 2020



KENDARIPOS.CO.ID — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sampai sekarang belum rampung. Rancangan peraturan itu dinilai sangat mendesak di era digital dan banyaknya kebocoran data. RUU itu ditarget selesai Oktober mendatang.

Komisioner Komisi Informasi Pusat Cecep Suryadi mengatakan, tantangan e-commerce saat ini begitu masif. Banyak kasus kebocoran data konsumen e-commerce terjadi. Belum lama ini, terungkap sejumlah kasus bocornya data pribadi di sejumlah perusahaan e-commerce yang dijual di pasar gelap.

Menurutnya, beberapa waktu lalu, pihaknya berdiskusi dengan kepolisian tentang kasus kebocoran data yang belum semua bisa ditindaklanjuti karena ada kekosongan hukum. Kebocoran data penduduk, konsumen, dan beberapa data lain.

“Dan bagaimana ekonomi digital itu bisa didorong. Banyak fenomena, ada kontrak usaha yang tidak fair, ini tantangan kita,” tutur Cecep dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi Informasi Pusat dengan tema Pentingnya Lembaga Independen dalam Perlindungan Data Pribadi secara virtual, Senin (27/7).

Menurut Cecep, komisinya akan berkirim surat ke seluruh fraksi di DPR untuk memberikan masukan terkait poin-poin yang dinilai penting dalam RUU itu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2004 ketika memutuskan sengketa terkait UU Penyadapan, menegaskan bahwa dalam hal apapun, hak privasi itu tidak dapat dikurangi. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) juga harus diatur dalam undang-undang.

Hal itu menjadi batu loncatan bahwa RUU ini sangat penting. Meskipun ada sekitar 30 UU yang mengatur bagaimana informasi mengenai riwayat pribadi itu harus dikecualikan.“Polarisasi di sekitar 30 UU itu menjadikan kita tidak setara ketika Indonesia ingin melakukan transfer data terkait UU ini,” terangnya.

Cecep mengatakan, DPR sudah beberapa kali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas khusus RUU PDP, tapi saat ini terhenti karena pandemi. Dia berharap pada masa sidang Agustus nanti, komisinya akan memberi atensi khusus kepasa Komisi I untuk menyampaikan pandangan terkait RUU ini.“Prinsip-prinsip bagaimana perlindungan data pribadi ini belum menjadi napas dari RUU ini,” paparnya.

Dia menyatakan, di beberapa negara, proses transfer data pribadi bisa dilakukan apabila di negara tersebut ada undang-undang sejenis yang selevel sehingga bisa melakukan pengawasan dan juga penerapan sanksi. “Bagaimana proses transfer data ini bisa dilakukan, itu harus ada satu lembaga yang mengawasi dan mengawal mandat RUU ini. Kami merasa penting untuk menyampaikan apakah asas dan prinsip dimasukkan jelas secara prinsip di RUU ini,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, pihaknya akan terus membahas RUU PDP karena sudah masuk dalam Prolegnas 2020. Pada Oktober mendatang, pembahasan RUU ini ditargetkan selesai.

Bobby menjelaskan, semakin banyak penggunaan dan transaksi data, semakin banyak pula data yang disalahgunakan. Bahkan, belum lama ini ada data pasien Covid-19 yang diduga bocor. Menurutnya, saat ini ada sekitar 120 negara yang sudah memiliki UU PDP. “Maka kita punya tanggung jawab membuat RUU. Ini ini usulan pemerintah,” katanya.

Menurut politikus Partai Golkar itu, data pribadi adalah hak fundamental. Karena itu, kebocoran data pribadi seseorang tidak hanya merugikan rakyat sebagai individu, namun juga menimbulkan kekhawatiran publik tentang jaminan perlindungan yang ditawarkan negara atas data pribadi bangsanya.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet, sejumlah kasus mencuat terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi .”Dan bermuara pada aksi penipuan atau tindak kriminal pronografi,” terangnya. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy