Realisasi Subsidi Bunga UMKM Dipermudah – Kendari Pos
Ekonomi & Bisnis

Realisasi Subsidi Bunga UMKM Dipermudah

Moh. Fredly Nasution


KENDARIPOS.CO.ID — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merevisi aturan mengenai pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19.

Aturan terbaru yang mulai berlaku sejak 9 Juli 2020 itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 /PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) Moh. Fredly Nasution mengatakan, dengan kehadiran PMK ini, debitur tidak perlu lagi melakukan registrasi untuk mendapatkan subsidi bunga dan otomatis terdaftar dalam program sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur oleh PMK 85/2020.

“Syarat yang dimaksud yaitu, memiliki outstanding pinjaman per tanggal 29 Februari 2020 serta dalam status lancar,” ujar Fredly, Minggu (26/7).

Dijelaskan, subsidi bunga/margin diperuntukkan bagi debitur UMKM dengan plafon kredit atau pembiayaan paling tinggi Rp 10 miliar yang memenuhi syarat dan akan diberikan sampai 31 Desember 2020 mendatang. Untuk mendapatkan fasilitas ini, pelaku UMKM bisa langsung menghubungi bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk menerima informasi dan mendapatkan fasilitas dari pemerintah.

Penyederhanaan prosedur lainnya yang diatur dalam PMK 85/2020 adalah mekanisme penyaluran subsidi. Penyaluran mengggunakan virtual account kini dihilangkan untuk mempercepat proses penyaluran subsidi bunga dari rekening kas negara ke rekening penyalur.

Fredly menjelaskan bahwa implementasi PMK 85/2020 membutuhkan kolaborasi dari semua stakeholder terkait. OJK selaku regulator berperan dalam bagian kebijakan terkait perbankan dan perusahaan pembiayaan termasuk penyediaan data/informasi melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sementara, Pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran dana. Misalnya, penempatan uang negara sebesar Rp 30 triliun di empat Bank Himbara yang bertujuan mempercepat penyaluran kredit, khususnya untuk UMKM dan industri padat karya.

“Peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pemilik data faktual UMKM yang terdampak juga sangat dibutuhkan. Termasuk upaya pengkinian data UMKM untuk dapat terdaftar di SIKP milik Kemenkeu. Harapannya, implementasi program-program pemerintah bisa tepat sasaran,” tandasnya.

Sebagai informasi, OJK Sultra beberapa waktu lalu menghadiri rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra. Dalam rakor yang mengangkat topik “UMKM Bangkit Menjadi Pengungkit di Tengah Pandemi Covid-19” tersebut, OJK Sultra memaparkan perkembangan implementasi kebijakan relaksasi/restrukturisasi
kredit/pembiayaan termasuk mendorong kolaborasi dalam rangka mempercepat implementasi subsidi bunga.

Rakor dihadiri oleh Dinas Koperasi dan UMKM lingkup Sultra, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yakni bank penyalur KUR, PT Pegadaian, dan PNM sebagai penyalur UMi di Sultra. Salah satu pembahasan penting dalam rakor itu adalah sosialisasi PMK 85/2020. (b/uli)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy