Putusan Praperadilan dan SP3 Belum Berakhir, Oleh : Dian Farizka, S.H., M.H. – Kendari Pos
Opini

Putusan Praperadilan dan SP3 Belum Berakhir, Oleh : Dian Farizka, S.H., M.H.

DIAN FARIZKA, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CPM., CPrM., ACIArb.,
Advocateand Legal Consultants, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.


KENDARIPOS.CO.ID — Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo memutuskan menolak seluruh Permohonan Pemohon dan menilai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dugaan penggunaan Ijazah palsu oleh Bupati Buton Selatan La Ode Arusani yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) sudah sesuai prosedur. Pengadilan juga memutuskan SP3 Polda Sultra sah menurut hukum. (Kendari Pos, Edisi Jumat, 24 Juli 2020, hlm. 3)

Tujuan utama untuk mengajukan Praperadilan pada PN Pasarwajo adalah menguji keabsahan atau tidaknya penghentian penyidikan atau pemberhentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Obyek yang dijadikan dasar pengajuan Pra Peradilan pada PN Pasarwajo dalam perkara Nomor 02/PidPra/2020/PN Psw yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Pemuda Kepton Barakati adalah atas dikeluarkannya SP3 Nomor: Sp.Sidik/323.a/VII/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 6 Juli 2018 dan Surat Ketetapan nomor: Sp.Tap/323.b/VII/2018/Dit Reskrim Um, tanggal 6 Juli 2018 tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) dalam hal ini sebagai Termohon.

Sidang Praperadilan merupakan speedytrial, dimana sidang ini hanya diberikan waktu 7 (tujuh) hari harus diputus, sidang pendahuluan pada Rabu, 15 Juli dan diputus Kamis, 23 Juli 2020 yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Tulus Hasudungan Pardosi, S.H. Dalam putusan Pra Peradilan PN Pasarwajo menyatakan MENGADILI, DALAM EKSEPSI : – Menyatakan Eksepsi Termhon tidak dapat diterima, DALAM POKOK PERKARA: – Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya; – Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum; – Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

Dasar putusan di atas dengan pertimbangan hakim atas SP3 yang dikeluarkan PoldaSultra sudah sesuai Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Disisi lain dalam pertimbangan hakim adalah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh PoldaSultra apabila dikemudian hari berhasil ditemukan bukti baru maka perkara dapat dibuka kembali meskipun tanpa Permohonan Pra Peradilan, artinya SP3 yang dikeluarkan Polda Sultra tidak serta merta perkara tindak pidana Ijazah Palsu Bupati Buton Selatan La Ode Arusani sudah berakhir/selesai, justru bisa dijadikan untuk membuka ruang penyidikan ketika terdapat 2 (dua) alat bukti baru.

Putusan PN Pasarwajo sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 42/PUU-XV/2017, hlm. 49, dengan pertimbangannya “bersifat final dan mengikat, karenanya tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, termasuk penyidik tidak dapat menerbitkan kembali surat perintah penyidikan kecuali memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang belum pernah diajukan dengan sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”.

Laporan Baru dan Bukti Baru (Novum)

Tidak harus berhenti di Praperadilan, bagi masyarakat Buton Selatan yang dirugikan/keberatan atas keluarnya Ijazah SMPN Banti milik Bupati Buton Selatan La Ode Arusani, dapat membuka laporan baru atas dugaan tindak pidana kepada Polda Sultra atau Polres Buton sesuai dengan wilayah hukum penggunaan ijazahnya, khususnya bagi Ridwan Azali Pelapor saat itu tidak perlu membuat laporan baru. Hanya cukup mengajukan bukti baru (novum) kepada Polda Sultra sebagaimana Putusan Praperadilan PN Pasarwajo.

Polda Sultra tidak perlu ragu menerima laporan baru maupun menindaklanjuti atas bukti baru, sebagai institusi penegak hukum tentunya wajib menghargai atas putusan Praperadilan pada PN Pasarwajo dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Suatu rangkaian tindak pidana ijazah SMPN Banti palsu yang diduga dilakukan Bupati Busel, apabila diperhatikan dalam teori hukum bestandeel delik dari Pasal 263 ayat (2) KUHP meliputi: memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian. Kedua hal ini merupakan actusreusdari delik Pasal 263 KUHP.

Sedangkan mens rea-nya adalah jika perbuatan dilakukan dengan sengaja (dolus). Dengan demikian, untuk menjerat pengguna surat palsu mesti dilakukan dengan sengaja, tidak dengan kealpaan (culpa). Tegasnya, kesalahan pelaku dalam penggunaan surat palsu adalah kesengajaan dalam segala macam coraknya. Sedangkan mengenai kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidaklah mutlak. Hal ini dapat dintandai dengan penggunaan kata “dapat” pada kalimat “dapat merugikan”. Itu artinya, Pasal 263 KUHP adalah delik formil yang menitikberatkan pada terpenuhinya elemen-elemen delik.

Perlu diketahui bahwa Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, seringkali disebut sebagai pasal kembar tetapi tidak saling menegasikan atau tidak ada hubungan kausalitas satu sama lain. Masing-masing ayat memiliki elemen delik sendiri-sendiri sehingga dapat diterapkan secara independen oleh penyidik atau penuntut umum. Van Hammel, menyatakan jika penyidik menemukan adanya surat palsu maka selain melakukan proses hukum kepada pembuat juga mesti menginterogasi pembuat mengenai kemungkinan digunakannya surat palsu tersebut oleh orang lain. Sebaliknya, jika penyidik hanya menemukan pengguna dari surat palsu atau diduga dipalsukan maka penyidikan terlebih dahulu dilakukan kepada pengguna agar dapat diungkap darimana ia memperolehnya. Dalam konteks yang demikian, secara perlahan pembuat surat palsu pun akan dapat diungkap ketika pengguna diproses hukum lebih dahulu.

In qasu a quo, Bupati Buton Selatan diduga keras telah menggunakan suatu surat/dokumenIjazah SMPN Banti yang diduga palsu atau dipalsukan mengacu pada pelbagai yang telah diperiksa oleh penyidik. Misalnya surat, saksi dan alat bukti lainnya. Satochid Kartanegara,menyatakan bahwa untuk menjerat pengguna surat palsu mesti diperhatikan pula kerugian yang ditimbulkan yang meliputi kerugian materil maupun kerugian moril. Salah satu bentuk kerugian moril adalah terjadinya sak wasangka di masyarakat, hura hara atau peristiwa lain yang dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy