Power System Sosial Ekonomi “Peluru” Andalan Publik, Oleh : Dr. Hj. Dewi Maharani, S.IP., M.Si – Kendari Pos
Opini

Power System Sosial Ekonomi “Peluru” Andalan Publik, Oleh : Dr. Hj. Dewi Maharani, S.IP., M.Si

Dr. Dewi Maharani, S.IP., M.Si Dosen Pascasarjana Universitas Majalengka

KENDARIPOS.CO.ID — Masa pandemi covid-19 yang berkepanjangan sem akin dirasakan sangat menekan mental sebagian besar masyarakat dunia saat ini. Tidak jarang dari mereka justru terganggu mentalnya akibat tekanan dengan adanya aturan yang mengharuskan berdiam di rumah tanpa tahu harus dengan cara apa memecahkan masalah yang dihadapi apalagi terkait ekonomi. Pun dengan kondisi darurat seperti saat ini, kebutuhan pokok kehidupan harus tetap terpenuhi.

Ekonomi masyarakat dunia saat ini sudah tidak bisa diprediksi lagi ketahanannya, terkait dengan banyaknya sektor ekonomi yang lumpuh dengan adanya wabah covid-19. Dalam situasi seperti ini, penulis mencoba menelisik skema perlindungan dan pemulihan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) yang digambarkan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam skema tersebut ada peran BUMD yang bisa mengambil peran sebagai fasilitator antara pelaku UMKM dan pasar (market).

Berbagai cara yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka mempercepat penanganan penyebaran covid-19 ini, tetapi sampai saat ini solusi tersebut belum memberikan hasil signifikan. Masalah terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sudah tidak bisa dihindari. Seperti saat ini rujukan kita adalah bagaimana menghidupkan pelaku usaha mikro saat ini yang membutuhkan suntikan pembiayaan yang ramah, mudah, dan cepat. Tentu saja program penjaminan kredit dalam Pemulihan Ekonomi Nasional sangat dinantikan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan makanan, keamanan, dan kebutuhan pendidikan.

Kebutuhan makanan yang merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang. Tuntutan agar dapat memenuhi kebutuhan akan makanan dirasakan secara naluri mulai pada masa bayi hingga manula atau lansia, artinya setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan. Banyak diantara masyarakat susah memperoleh makanan yang layak, baik di lahan pertanian milik mereka sendiri, maupun dengan membeli di pasar atau mendapatkannya dari pemberian orang lain. Terpenuhinya kebutuhan akan makanan yang berkualitas berarti pasar semakin membaik.

Demikian juga kebutuhan rasa aman yang dirasakan seperti kestabilan hidup, kesehatan fisik, adanya tempat bergantung, ada perlindungan, serta merasakan kebebasan dan aman dari bermacam-macam ancaman (pembunuhan, bencana alam, wabah penyakit, hutang, dll). Maka dari itu setelah manusia terpenuhi kebutuhan dasar fisiologinya maka mereka memerlukan kebutuhan akan rasa aman.

Menurut teori kebutuhan Abraham Maslow, perilaku seseorang yang merasa dirinya terancam akan berbeda. Tindak tanduk mereka lebih sering ketakutan dan gelisah. Bahkan ada yang merasa frustasi hingga ingin bunuh diri. Oleh karenanya manusia yang merasa tidak aman akan mencari rasa aman dengan tujuan kestabilan hidup yang dijalaninya. Terakhir adalah kebutuhan dasar pendidikan. Tempo.com menulis, hasil penelitian dari Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny Nurhayati Rosalin menjelaskan, bahwa sebuah studi dengan sampling nonprobabilitas yang mengkaji kebutuhan anak dalam situasi krisis pandemi Covid-19 pun menggambarkan berbagai dampak pada pemenuhan hak anak, sekaligus menjelaskan beberapa dampak yang dimaksudkan tersebut.

Pertama, dari segi hak pengasuhan, Lenny menjelaskan sebagian besar ekonomi keluarga di era pandemik ini sangat bermasalah. Anak-anak tidak mendapatkan pengasuhan, namun disuruh bekerja demi membantu orang tua. Hal tersebut membuat anak-anak tidak mendapatkan pengasuhan secara optimal. Bahkan, 3,6 persen anak dipaksa untuk bekerja karena kebutuhan ekonomi, (webinar, 2 Juli 2020), dan, anak-anak tidak bisa menerima hak untuk belajar dengan baik.

Lenny menjelaskan bahwa 37 persen anak tidak bisa mengatur waktu belajar. Demikian juga dampak kesehatan dan nutrisi ternyata 53 persen rumah tangga tidak mampu menyediakan makanan yang bergizi bagi anggota keluarga dan 54 persen rumah tangga juga tidak bisa mengakses layanan kesehatan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, hak anak dari segi pemenuhan kesehatan dan gizi juga tidak bisa dialami. Akibatnya, kekhawatiran akan kerentanan stunting, kurang gizi, dan kesehatan fisiknya kurang terjamin sehingga rentan sakit, tidak bisa dihindari. Karena terjadinya kekurangan gizi tentu saja anak-anak mengalami kesulitan menangkap materi pelajaran, sementara 21 persen anak juga tidak memiliki pendamping untuk membantu menginstruksikan pelajaran. “Menariknya, 68 persen anak tidak memiliki fasilitas dan akses belajar jarak jauh. Sangat kasihan sekali anak-anak yang harusnya masih menimba ilmu jadi terhambat semua,” kata Lenny.

Terkait dengan hal itu, peran perbankan selaku penjamin kredit menjembatani akses UMKM ke bank atau lembaga keuangan formal, khususnya bagi UMKM yang fleksibel dapat berfungsi. Selain itu perusahaan penjaminan kredit juga berfungsi untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit.

Oleh karena itu pemikiran penulis agar dapat mewujudkan imbauan Teten Masduki yakni ke depan perbankan dan seluruh lembaga pembiayaan harus memprioritaskan UMKM dalam penyaluran pembiayaan dan pendampingan, karena akan memberikan dampak yang besar dalam menggerakan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kontribusi dalam perekonomian nasional.

Teten menambahkan, pemberian modal kerja kali ini lebih ditekankan untuk mendorong kegiatan usaha termasuk UMKM yang diharapkan dapat segera mendorong perekonomian bergerak kembali. “Kredit modal kerja ini diberikan kepada UMKM yang juga bankable dan kondisi sehat. Jadi ini harus dipahami seperti itu, dan ini bisa koperasi, perorangan, atau badan hukum, dan plafonnya maksimal Rp10 miliar,” kata Teten.

Saat ini masyarakat tidak perlu retorika berbicara dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Langkah pasti dan jelas sangat diperlukan untuk pemulihan ekonomi yang sering kita sebutkan dengan ekonomi kerakyatan, sebagai salah satu fakor yang mampu membantu kebutuhan ekonomi masyarakat, namun yang perlu dipertanyakan oleh publik adalah, kenapa perekonomian nasional kita seolah melambat bahkan kelihatannya pemerintah masih belum konsisten mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam konstitusi kita menganut paham ekonomi Pancasila atau dikenal dengan ekonomi kerakyatan, namun nyatanya yang diberlakukan condong menganut paham ekonomi kapitalis. Sekali lagi, pemerintah wajib mengkoreksi dan mengevaluasi kembali arah dan sistem perekonomian nasional kita. Publik percaya bahwa amanat peningkatan ekonomi kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ada jalan untuk tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah bijaksana dalam menetapkan sebuah regulasi atau kebijakan terkait perekonomian nasional. Aturan dan kebijakan tersebut harus memprioritaskan kepentingan masyarakat. Publik berharap semoga arah ekonomi nasional kita sesuai relnya, menganut paham ekonomi kerakyatan, sebagai rujukan utamanya. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy