Pentingnya GDPK 5 Pilar Bagi Pemda, Oleh : Dr. H. Mustakim, M.Si – Kendari Pos
Opini

Pentingnya GDPK 5 Pilar Bagi Pemda, Oleh : Dr. H. Mustakim, M.Si

Dr. H. Mustakim, M.Si.
Analis Kebijakan Ahli Madya, tinggal di Kendari

KENDARIPOS.CO.ID — Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pusat maupun daerah, pada dasarnya bermuara pada penduduk. Eksistensi penduduk sebagai “muara” pembangunan biasanya sebagai subyek (pelaku) pembangunan dan sekaligus sebagai obyek (penikmat) pembangunan itu sendiri. Tidak ada salahnya jika dalam urusan ini kita pinjam istilah yang biasa digunakan dalam urusan demokrasi, bahwa pembangunan yang dilakukan di suatu negara/daerah pada dasarnya “dari penduduk, oleh penduduk, dan untuk penduduk. Maka, keterlibatan penduduk menjadi urgen dalam suatu pembangunan seurgen membangun penduduk itu sendiri.

Menilik pentingnya pembangunan kependudukan tersebut, sudah saatnya pemerintah (pusat) dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Sebagaimana makna etimologis “grand design” adalah “rancangan induk” atau “desain besar” suatu pembangunan, maka GDPK yang dimaksud adalah “Rancangan Induk (Desain Besar) suatu Pembangunan Kependudukan”. Karena ia induk, biasanya grand design dibuat sekali untuk masa 25 tahun ke depan. Namun karena pembangunan kependudukan mengalami dinamika yang terbilang tidak lamban, maka rancangan induk pun perlu mendapatkan telaahan atau sejenis monitoring dan evaluasi dalam setiap 1 atau 5 tahunan di dalamnya.

Khusus bagi pemerintah daerah, GDPK yang dibuat tentunya berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Beberapa tahun yang silam, sebagian provinsi di Indonesia telah menyusun GDPK, namun sifatnya masih sangat sederhana karena hanya menyangkut 1 pilar saja. Padahal GDPK yang sempurna sejatinya menyangkut 5 pilar selaras dengan Peraturan Presiden RI Nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Kelima pilar tersebut adalah: 1) Pengendalian kuantitas penduduk; 2) Peningkatan kualitas penduduk; 3) Pembangunan keluarga; 4) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; 5) Penataan administrasi kependudukan (pasal 4).
Pilar pertama, Pengendalian kuantitas penduduk, arahnya adalah pada pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan keluarga berkualitas melalui upaya pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas (pasal 5 ayat 1). Pengaturan fertilitas dilakukan melalui program keluarga berencana yang meliputi: Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP); Pengaturan kehamilan yang diinginkan; pembinaan kesertaan ber-KB; pengaturan alat, obat dan/atau cara pengaturan kehamilan(kontrasepsi) dan; Peningkatan pendidikan dan peran wanita(Pasal 5).

Pilar kedua, Peningkatan kualitas penduduk, diarahkan pada bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi dan sosial budaya. Untuk bidang kesehatan muaranya pada penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, peningkatan status gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Di bidang pendidikan meliputi akses, kompetensi, dan pengurangan kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Di bidang ekonomi dilakukan melalui peningkatan status ekonomi dengan memperluas kesempatan kerja/ mengurangi pengangguran dan memperkecil kesenjangan ekonomi(pasal 6). Pilar ketiga, Pembangunan keluarga, dilakukan melalui rekayasa sosial melalui penataan struktur keluarga, penguatan relasi sosial keluarga, pengembangan transformasi sosial keluarga dan perluasan jaringan sosial keluarga(pasal 7).

Pilar keempat, Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dilakukan melalui:1. Pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan; 2. Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan; 3. Pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah; 4. Pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa, dan; 5. Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal(pasal 8). Pilar kelima, Penataan administrasi kependudukan, dilakukan melalui dua hal, yaitu 1) Penataan dan pengelolaan database kependudukan, dan; 2) Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan(pasal 9).

Kelima pilar tersebut menjadi isi pokok dari GDPK sehingga setiap provinsi maupun kabupaten/kota membutuhkan data-data pendukung sebagai bahan untuk penyusunan GDPK di daerahnya. Masing-masing pilar diurai pada setiap bab tersendiri secara lengkap. Meskipun GDPK “induk” dibuat sekali untuk 25 tahun ke depan, misalnya GDPK tahun 2020 – 2045, namun Pada setiap periode lima tahun dari tahun 2020 akan dibuat road map untuk mengetahui sasaran-sasaran pembangunan kependudukan yang harus dicapai pada setiap periode. Begitupun dengan arah kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sebagai bagian dari road map yang mencakup ke-5 pilar GDPK tersebut.

Jika setiap provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki GDPK induk (25 th) dan juga road map-nya (tiap 5 tahun), hal ini akan sangat membantu daerah tersebut dalam penyusunan RPJMD-nya terutama yang berkaitan dengan 5 pilar GDPK. Karena GDPK sama sekali tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), RPJMN (untuk pemerintah pusat), RPJMD Provinsi (untuk tingkat provinsi), dan RPJMD Kabupaten/Kota (untuk tingkat kabupaten/kota). GDPK merupakan bagian integral dari jenis rancangan dan perencanaan yang telah ada selama ini semacam RPJP, RPJMN/D dan Rencana Strategis (renstra), karena tujuan disusunnya GDPK pada dasarnya sama dengan RPJP, RPJMN/D dan Renstra yakni sebagai semacam “pedoman atau acuan” pembangunan agar pembangunan di suatu negara/daerah yang dilaksanakan punya arah yang jelas.

Meskipun RPJP/RPJM memuat semua aspek pembangunan yang umumnya menjadi visi-misi Kepala Negara/Daerah, dan GDPK lebih fokus pada urusan kependudukan yang berkaitan dengan 5 pilar yang sudah penulis uraikan di atas, namun yang perlu dipahami juga bahwa GDPK bisa diposisikan sebagai payung seluruh pembangunan yang dilaksanakan di setiap negara/daerah. Hal ini disebabkan karena sifat dari GDPK yang “makro” dan juga”pembangunan kependudukan” yang merupakan “sentral” dari pembangunan aspek apapun. Sebagai contoh, pembangunan infra struktur berupa jalan tol, pada dasarnya dibangun dan digunakan untuk penduduk, sehingga pembangunan jalan tol juga harus memperhatikan aspek kependudukan, antara lain area jalan tol apakah atas persetujuan penduduk? Bagaimana kebijakan ganti rugi (ganti untung) tanah milik penduduk?.

Bagian selanjutnya dari Peraturan Presiden nomor 153 tahun 2014 memuat tentang: Pelaksanaan GDPK (bagian kedua); Sekretariat (bagian ketiga); Tata Kerja (bagian keempat); Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi (bagian kelima); Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota (bagian keenam). Bagian-bagian ini merupakan masalah tekhnis yang kaitannya dengan penyusunan dan proses pelaksanaan dari GDPK. Dalam proses pelaksanaan, tentunya perlu suatu alat kontrol dalam setiap tahun (jangka pendek) atau 5 tahunan (jangka menengah), sehingga perjalanan pelaksanaan GDPK dapat terekam secara utuh dalam setiap tahapannya dari tiap-tiap pilar. Pelaksanaan GDPK tidak bisa terlepas dari proses manajemen yang setidaknya menyangkut 4 hal yang sudah sangat dikenal masyarakat yakni Planning, Organising, Activiting, dan Controlling (POAC).

Belum lama ini menteri dalam negeri melayangkan surat kepada gubernur dan bupati/walikota yang belum menyusun GDPK daerahnya agar segera menyusunnya, mengingat GDPK adalah grand design pembangunan yang tidak bisa dianggap remeh oleh daerah, dan juga merupakan bagian grand design pembangunan nasional secara luas. Kiranya ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pimpinan daerah untuk segera menyusun GDPK.

Kerja sama lintas sektor dalam penyusunan GDPK ini juga menjadi kunci keberhasilan, yakni antara Bappeda, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Nakertrans, dll terutama yang ada kaitannya dengan 5 pilar GDPK yang sudah penulis uraikan di atas. Sebagai perpanjangan tangan pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi yang bergerak dalam program bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) juga memiliki peranan penting dalam memberikan sosialisasi bahkan fasilitasi penyusunan GDPK ini bersama pemda dan/atau lintas sektor tersebut. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy