New Normal : Haruskan Kesehatan dan Ekonomi Dipertentangkan? Oleh : drg Endartini Kusumastuti – Kendari Pos
Opini

New Normal : Haruskan Kesehatan dan Ekonomi Dipertentangkan? Oleh : drg Endartini Kusumastuti

drg Endartini Kusumastuti, Alumni FKG Universitas Airlangga Surabaya. Praktisi Kesehatan Masyarakat Kota Kendari.


KENDARIPOS.CO.ID — Covid-19 menjadi realitas penyakit yang mengubah struktur sosial masyarakat. Perilaku sosial berubah, begitu pun kohesi sosial. Cara (usage), kebiasaan (folkways), tata kelakuan (mores), dan adat istiadat (custom) turut beradaptasi. Secara sosiologis setidaknya pandemi Covid-19 terkonstruksi empat persepsi di masyarakat. Pertama, Covid-19 merupakan jenis penyakit yang berbahaya. Kedua, Covid-19 merupakan ancaman bagi berbagai sektor kehidupan. Ketiga, Covid-19 diyakini beberapa pihak sebagai bentuk konspirasi global yang sengaja dibuat untuk kepentingan kapitalisme dan penjajahan model baru berbasis senjata biologis. Keempat, pandemi Covid-19 sebagai sumber pendapatan ekonomi baru.

Pada persepsi ini, beberapa pihak meyakini bahwa pandemi Covid-19 menguntungkan bagi dirinya, bagi kelompoknya, dan bagi perusahaannya untuk meningkatkan sumber pendapatan ekonomi. Persepsi keempat inilah melahirkan para aktor ekonomi yang menaikkan harga barang jauh lebih tinggi daripada harga sebenarnya karena permintaan masyarakat tinggi. Aktor ekonomi ini tidak peduli dengan rasa simpati dan empati di masa pandemi, bagi mereka bisnis adalah bisnis. Di Indonesia, telah menetapkan bahwa saat ini adalah fase transisi menuju new normal. Tampaknya tidak akan mempertimbangkan PSBB lagi. Faktor ekonomi berbicara. Sedikit ironis memang. Kebijakan yang diberlakukan karena faktor kesehatan, kemudian dicabut karena faktor ekonomi.

Penerapan new normal dengan kembali membuka aktivitas ekonomi menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ledakan kasus positif baru secara besar-besaran. Hasil survei ini kian menjadi nyata setelah new normal diberlakukan. Bagaimana pun harus diingat bahwa data Covid-19 di lapangan bersifat sangat dinamis, bahkan fluktuatif.Terdapat daerah-daerah yang sebelumnya mungkin tidak terdampak, namun dapat berubah menjadi daerah-daerah dengan risiko rendah. Begitu juga ada daerah dengan risiko rendah yang dapat berpindah menjadi zona risiko sedang, ataupun sebaliknya. Melihat semakin pesatnya laju penyebaran virus corona, akhirnya banyak orang menyayangkan kebijakan dalam menyelesaikan pandemi ini.Wajar jika para pakar menyayangkan kebijakan new normal ini. Salah satunya, dr. Iwan Ariawan dari Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dia menyampaikan semakin masifnya peningkatan paparan corona menunjukkan penerapan new normal berisiko tinggi bagi keselamatan rakyat. Semestinya keselamatan rakyat lebih penting dari pembukaan ekonomi.

Di tengah persiapan penerapan New normal, pasien positif corona (Covid-19) di Sulawesi Tenggara terus bertambah. Padahal, situasi di lapangan menunjukkan hal yang musykil. Yang pertama, PSBB tidak akan lagi dipertimbangkan. Yang kedua, fasilitas kesehatan sudah nyaris kolaps. Parameternya sederhana saja. Ada banyak kasus di mana pasien Covid-19 tak bisa masuk rumah sakit karena bed sudah penuh. Sampai saat ini belum ada penjelasan skema lengkap bagaimana upaya penurunan kurva Covid-19 tersebut. Lihat saja membludaknya event Car Free Day di beberapa kota besar. Atau rencana pelaksanaan tes masif. Atau berdirinya RS darurat khusus Covid-19. Hal-hal lainnya yang dibutuhkan untuk bisa menurunkan kurva Covid-19. Sedangkan di sisi lain, sejumlah parameter ekonomi memburuk. Dalam data BPS terbaru, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 4,7 persen hingga 7 persen. Itu berarti ada sekitar 3-4 juta pekerjaan di sektor formal yang hilang. Belum yang informal.

Dua hal ini kemudian memunculkan dua kubu. Satu yang berpegang pada kesehatan, sedangkan lainnya berpegang pada ekonomi (dengan varian ada kelompok yang menganggap Covid-19 ini konspirasi saja, atau hanya menganggap seperti flu biasa seperti halnya Donald Trump). Perdebatan pada intinya: mana dulu yang diselamatkan, kesehatan ataukah ekonomi? Argumentasi kesehatan: “Kesehatan yang utama. Percuma menyelamatkan ekonomi, jika banyak yang mati. Ekonomi tidakakan berkembang jika Indonesia masih sakit-sakitan. Negara lain bisa mengucilkan Indonesia karena Indonesia masih merah”. Argumentasi ekonomi: “Kami sudah tidak tahu lagi bagaimana bisa makan hari ini. Daripada mati karena kelaparan, mending mati karena Covid-19”.

Pertentangan yang tak akan ada habisnya. Tapi, ada pertanyaan yang lebih penting lagi yang harus dipikirkan: “Kenapa kita semua harus terjebak dalam dilema ini?” “Kenapa bisa situasi sampai seperti ini?”Memangnya dua-duanya tidak bisa disatukan, sehingga harus memilih dgn konsekuensi ekstrem seperti itu? Semua kesulitan, dan dilema ini sebenarnya tidak perlu ada. Baik ekonomi maupun kesehatan bisa diraih semua, jika pemerintah sejak awal aware, dan melakukan mitigasi yang tepat dan tidak bersikap meremehkan. Jika pemerintah melakukan langkah penanganan yang tidak menimbulkan kontroversi, maka dilema ekonomi tidak akan muncul. Seperti mengaku kehabisan uang tetapi membuat kebijakan program kartu prakerja, lalu akan membail out Garuda, akan melakukanfood estate yang kontroversial di Kalimantan Tengah, dsb.

Keseriusan penguasa mengurusi rakyat di era pandemi ini harus mencapai standar ikhtiar tertinggi. Agar dapat menghadang peluang buruk dengan munculnya gelombang corona jilid dua dan/atau herd immunity. Demi mencapai zona nol Covid-19 sebenar-benarnya.
Konsep kapitalisme yang berlandaskan kepada materi adalah akar dari persoalan yang ada saat ini. Kapitalisme melihat bahwa kebutuhan manusia hanyalah berupa materi tanpa melihat untuk apa manusia diciptakan dalam kehidupan. Tentu saja hal ini akan sulit menggabungkan antara spirit kehidupan dengan aktivitas manusia itu sendiri.Halini berada diluar nalar kita dengan mengatasnamakan ekonomi mengorbankan jiwa ratusan juta rakyat tanpa melihat pertimbangan sains dan analisa para pakar.

Kecacatan kapitalisme inilah yang menjadi akar persoalan tidak terselesaikannya masalah kesehatan maupun ekonomi di era pandemi. Memberikan ruang terhadap sekulerisme hanya akan memunculkan dilema berkepanjangan. Ekonomi dan kesehatan adalah dua kebutuhan dasar hidup manusia yang tidak bisa dipertentangkan.Tanpa tubuh yang sehat, mustahil rasanya manusia bisa beraktivitas dan produktif dalam hidupnya.

Lain halnya ketika Islam menjadi sebuah sistem kehidupan. Berbagai buku antropologi kesehatan dunia membeberkan berapa ribuan kali Islam mengalami masa pandemi.Tak hanya mampu bangkit dari masa pandemi, Islam mampu menyelesaikan persoalan ekonomi.Bahkan wilayah yang terdampak oleh wabah bisa segera bangkit karena kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa saat itu. “Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya.Contohnya adalah al-Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160, telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis.Para sejarawan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.

Maka alangkah naif, jika umat Islam hari ini masih belum sadar juga dari tidur panjangnya. Berlama-lama mengharap sistem kapitalisme ini akan memberi kebaikan pada mereka. Padahal berbagai bukti bertebaran di depan mata, bahwa sistem ini jelas-jelas hanya menempatkan maslahat umat sebagai ladang untuk mencari keuntungan semata.Bahkan sekularisme yang menjadi asasnya telah menjadikan negara dan rezim penguasanya kehilangan rasa welas.Hingga tega menempatkan rakyat hanya sebagai objek pemerasan dan seolah nyawa pun siap “diperdagangkan”. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy