Nama Desa di Muna Berubah, Coklit Terancam Terganggu – Kendari Pos
Politik

Nama Desa di Muna Berubah, Coklit Terancam Terganggu

Kubais

KENDARIPOS.CO.ID — Perubahan sebagian nama desa berpotensi mengganggu proses pencocokkan dan peneletian (Coklit) daftar penduduk potensial pemilih (DP4) yang tahapannya resmi dimulai. KPU Muna menyusun siasat agar kerancuan data administrasi kependudukan di masyarakat tidak sampai mengganggu validitas penyusunan daftar pemilih tetap.

KPU Muna akan menggelar Coklit 15 Juli sampai 13 Agustus mendatang. Namun proses itu akan bertemu kondisi di mana 27 desa/kelurahan di 14 kecamatan di Muna mengalami perubahan nama, menyusul keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2019. Aturan itu merupakan ikutan Perda Muna nomor 12 tahun 2014 tentang perubahan nama desa. Karena dua payung hukum itu, sejumlah desa mengalami pergantian nama, perubahan ejaan dan bahkan ada desa yang namanya tertukar.

Misalnya, Desa Lakopo dan Wakadia di Kecamatan Watopute dan Desa Lahontohe dan Lamorende di Kecamatan Tongkuno, kini nama desanya saling tertukar. Ada pula Kelurahan Wakumoro Kecamatan Parigi berubah menjadi Kelurahan Kosundano. Sementara di Kecamatan Lohia, Desa Wabintingi menjadi Desa Loghiya. Padahal di kecamatan yang sama terdapat pula Desa Lohia.

Polemik itu dikhawatirkan akan membingungkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Pasalnya, sebagian masyarakat saat ini masih memegang kartu tanda penduduk dengan data lama, padahal sudah tidak sesuai dengan form A-KWK pencoklitan.

Ketua KPU Muna, Kubais mengaku sudah mengantisipasi potensi masalah itu dengan memberi bimbingan teknis khusus bagi PPDP yang bekerja di 27 desa tersebut. Pencoklitan di wilayah bermasalah itu nantinya akan mengacu pada sistem data pemilih (Sidalih). PPDP akan mencoklit warga dengan KTP lama dengan tetap menyesuikan form A-KWK yang mengacu pada Sidalih. Data Sidalih itu berasal dari Permendagri 72 tahun 2019.

“PPDP sudah diwanti-wanti desa mana saja yang namanya sedikit berubah ataupun tertukar. Makanya mereka diberi bimtek khusus agar tidak keliru saat bekerja di lapangan,” jelasnya.

Kubais memastikan tahapan Coklit tidak akan terganggu karena sejatinya proses itu hanya untuk memastikan nama yang tertera pada DP4 benar-benar sesuai kondisi di lapangan. Ia menjamin KPU tidak akan melewatkan satu hak pilih yang gugur hanya karena masalah administrasi kependudukan. “Kita upayakan masyarakat tidak jadi korban. Semua akan dicoklit dengan baik,” pungkasnya. (Ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy