Minimalisir Jumlah ASN Terlibat Politik, BKD Sultra Gagas SKB – Kendari Pos
Politik

Minimalisir Jumlah ASN Terlibat Politik, BKD Sultra Gagas SKB

La Ode Mustari

KENDARIPOS.CO.ID — Pilkada selalu menyeret Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga tak menjunjung asas netralitas. Karena itu, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menertibkan ASN dalam ruang menjaga netralitas pada pilkada. Perancangan SKB tersebut melibatkan tiga lembaga, yakni Kemendagri, Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Nasional.

Kepala BKD Sultra La Ode Mustari mengatakan, penyusunan SKB sebagai respon atas fenomena sosial tentang ASN yang acap kali turut andil dalam politik praktis. Regulasi tersebut akan mengakomodir para ASN pada lingkup batasan yang ketat. Sehingga dapat menjauhkan napak tilas dalam bentuk apapun yang bersifat kecenderungan pada pasangan calon tertentu.

“Langkah pemerintah pusat dalam menyusun SKB sangat penting. Sebagai penguatan regulasi dari Undang-Undang tentang ASN yang mengharamkan terlibat dalam politik praktis. Meskipun telah ada aturan yang mengatur tentang pelarangan ASN terlibat politik, namun tetap saja ditemukan ada yang bermain di lapangan,”kata La Ode Mustari kepada Kendari Pos, kemarin.

Nantinya dengan adanya regulasi SKB, kata dia, pihaknya berharap pelanggaran ASN terlibat dalam politik praktis dapat terminimalisir. Dengan demikian perhelatan pesta demokrasi berjalan dengan profesional dan berkualitas.

“Kita menunggu saja hasilnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah dapat dirampungkan, agar segera disosialisasikan ke masyarakat. Khususnya kepada para pelaku ASN,”tutur mantan PJ. Sekprov Sultra.

Menurutnya, peraturan yang melarang TNI-Polri agar tidak ikut serta dalam dunia politik terbilang cukup efektif. Sebaiknya komponen ASN juga dimasukan sebagai salh satu bagian dalam aturan tersebut bersama TNI dan Polri. Untuk lebih menkondusifkan gelagat netral.

“Netralitas TNI-Polri dalam pergelaran politik, hampir tak ditemukan mencatatkan jejak buruk alias melakukan pelanggaran. Artinya, mengisyaratkan bahwa regulasi yang mengatur tentang netralitas TNI dan Polri sangat optimal. Namun lain halnya dengan ASN. Meksipun telah ada peraturan yang melarang agar tidak berpatisipasi pada ranah politik, namun tetap saja banyak yang melakukan pelanggaran,”tandasnya. (m6/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy