Kubu Arusani Minta “Fatwa” KPU – Kendari Pos
Nasional

Kubu Arusani Minta “Fatwa” KPU

La Ode Abdul Fariz, SH (dua dari kanan) saat menyerahkan dokumen somasi kepada pihak DPRD Busel.


KENDARIPOS.CO.ID — Warga Buton Selatan (Busel) yang kontra dengan keberadaan pansus DPRD, belum lama ini melayangkan somasi terhadap 15 anggota DPRD Busel. Mereka melihat ada beberapa hal yang janggal terkait pelaksanaan hak angket oleh pansus bentukan 15 anggota DPRD Busel. 5 dari 15 anggota itu sudah memberikan jawaban tertulis. Namun dianggap melampaui kewenangan.

Kuasa hukum warga Busel, La Ode Abdul Fariz, S.H menjelaskan, pihaknya sudah menelaah mekanisme pembentukan pansus yang terkesan memaksakan kewenangan. Dia menyebut dasar yang digunakan pelaksanaan hak angket adalah Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Padahal dalam hal ini kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah haruslah berdasarkan pembuktian dari lembaga berwenang yang menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf h, barulah DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan.

UU Nomor 23 Tahun 2014, itu kata Fariz telah dijawab oleh PKPU Nomor 3 Tahun 2017, tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, BAB II Bagian Kesatu Pasal 4 Huruf C, bahwa persyaratan calon dan pencalonan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Lebih jauh lagi dia menegaskan dugaan ijazah palsu merupakan ranah hukum pidana. “Kalau itu ranah hukum makan kewenangannya Kepolisian Republik Indonesia bukan DPRD Busel, karena sudah ditindak lanjuti dengan SP3 Polres Mimika dan Polda Sultra. Jadi semua ini telah clean and clear,” katanya.

Olehnya itu, cikal bakal lahirnya pembentukan Pansus lewat hak angket dengan melahirkan surat keputusan DPRD Busel nomor 3/ DPRD/2020 sangat jelas cacat hukum dan terbilang memaksakan kehendak sebagai wakil rakyat. Lebih detail, versi Fariz persoalan dokumen H. La Ode Arusani yang dulunya sebagai calon wakil bupati yang terpilih ditahun 2017 itu sudah selesai, dan tidak ada masalah dalam tahapan administrasi syarat calon dan pencalonan ditahun 2017 berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan oleh KPU Buton Selatan.

“Ada masa tahapan pendaftaran. Tidak ada kejangalan terhadap dokumen yang diajukan, dan dalam masa tahapan pendaftaran dokumen ada masa sanggah dan hal itu pula tidak ada keberatan dari peserta calon ataupun masyarakat. Dan kini aneh, atas kepentingan apa 15 anggota DPRD Busel membentuk Pansus lewat hak angket itu. Padahal KPU Buton Selatan telah menyatakan memenuhi syarat,” tambah La Ode Abdul Fariz, SH.

Untuk memberikan keyakinan pada seluruh masyarakat Busel, Fariz menerangkan akan menyurati KPU untuk memberikan pernyataan resmi. “KPU itu lembaga berwewenang memeriksa dokumen calon. Jadi akan kami minta pernyataan resminya,” tandas La Ode Abdul Fariz.

Sementara itu, Ketua Forum Pemerhati Kebijakan (FPK) Publik, Risky Ishak menilai, surat keputusan pembentukan pansus telah melanggar PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib, dan harus memperhatikan Pasal 371 dan Pasal 381 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Sehingga pembentukan pansus DPRD Busel tersebut selain cacat hukum tetapi juga terlalu melampaui fungsi dan kewenangan sebagai anggota DPRD.

“Harus dipahami DPRD itu lahir untuk mengontrol kinerja pemerintah daerah bukan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, ini juga bertentangan dengan UUD 1945 serta mengingkari kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip pokok negara hukum,” tegas Risky Ishak. (lyn/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy