KPU Muna Selesaikan Coklit 80 Persen – Kendari Pos
Politik

KPU Muna Selesaikan Coklit 80 Persen

Ketua KPU Muna, Kubais ketika memberikan arahan kepada jajarannya

KENDARIPOS.CO.ID — Pelaksanaan tahap pencocokan dan penelitian di Kabupaten Muna kini mencapai 80 persen dari 155.594 jumlah calon pemilih berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih Pemilukada 2020. Kendati hampir rampung, sejumlah kendala dialami petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di lapangan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Muna, Kubais menerangkan, proses coklit diproyeksikan selesai dalam 20 hari. Meskipun PPDP tetap diberi waktu melaksanaan tahapan tersebut selama satu bulan yakni 15 Juli sampai 13 Agustus. “Sepertinya akan lebih cepat selesai dari jadwal,” jelasnya.

Secara umum proses pencoklitan berlangsung lancar. Namun demikian, PPDP tetap menemukan beberapa kendala. Misalnya banyak pemilih terdaftar dalam form A KWK, namun saat pencoklitan tidak ditemukan di lapangan. Nama-nama tersebut juga tidak diketahui atau dikenali oleh pemerintah desa/ kelurahan ataupun masyarakat setempat. Jumlahnya bervariasi namun rata-rata mencapai 10 sampai 20 orang per desa/kelurahan.

“Identifikasi awal kami kemungkinan nama-nama tersebut merupakan warga perantau yang tinggal di kos-kosan. Saat Pemilu 2019 lalu tetap terdaftar. Mereka memilih hanya untuk Pilpres atau Pileg pusat. Tetapi sekarang sudah pindah atau pulang kampung,” jelasnya.

Kubais menerangkan, kendala lain yang ditemukan PPDP umumnya ialah pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam form A-KWK. Hal itu disebabkan tidak adanya akta kematian sehingga namanya tidak dihapus dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Nama-nama tersebut, termasuk yang tidak dikenali selanjutnya dimasukkan dalam kelompok pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS). “Nanti PPDP memberi keterangan tidak dikenal atau sudah meninggal. Masuk pemilih yang TMS,” ujarnya.

Proses pencoklitan tersulit dialami PPDP Desa Lamorende Kec. Tongkuno akibat adanya penolakan. Sebagian warga tidak mau mengikuti tahapan tersebut sampai nama desa mereka dikembalikan menjadi Lahontohe. Praktis, PPDP baru menyelesaikan sekitar 300 nama dari 1.100 daftar pemilih yang akan dicoklit. KPU menyayangkan aksi itu karena bukan saja menghambat Pemilu, melainkan juga berpotensi menggugurkan hak konstitusional masyarakat sendiri.

“Warga menunggu sampai 30 Juli agar dikembalikan nama desanya. Hanya, kami sayangkan karena penolakan itu justru merugikan masyarakat sendiri,” pungkasnya. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy