KPK Ditantang Usut Potensi Korupsi Skandal Djoko Tjandra – Kendari Pos
Nasional

KPK Ditantang Usut Potensi Korupsi Skandal Djoko Tjandra

Djoko Tjandra dan Brigadir Jenderal Pasetijo Utomo


KENDARIPOS.CO.ID — Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat mengusut potensi korupsi pada oknum Jenderal Polri dalam kasus Djoko Tjandra. KPK dapat menelusuri lebih jauh terkait hal itu. “Tidak menutup kemungkinan terdapat tindakan lain yang dilakukan dalam membantu Djoko Tjandra dan mengarah pada tindak pidana korupsi,” kata peneliti ICW, Donal Fariz dalam keterangannya, Minggu (26/7).

Tiga perwira tinggi Polri pun telah dicopot jabatannya akibat diduga memuluskan pelarian Djoko Tjandra. Ketiga perwira tinggi Polri itu yakni, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Pasetijo Utomo dicopot dari jabatannya karena terbukti menandatangani surat jalan untuk Djoko melintas dari Jakarta ke Pontianak Juni lalu.

Selain itu, Polri juga mencopot dua perwira tinggi lain di Korps Bhayangkara, karena terlibat dalam sengkarut penghapusan red notice atas nama buronan Djoko Tjandra dari data Interpol sejak 2014 lalu. Mereka adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia? Brigatir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.“Alasan mereka dicopot adalah karena terbukti melanggar kode etik. Akan tetapi KPK dapat menelusuri lebih jauh terkait hal itu,” ucap Donal.

Oleh karena itu, ICW menantang Ketua KPK Firli Bahuri untuk menelusuri potensi korupsi oknum Jenderal Polri dalam kasus Djoko Tjandra tersebut. Apabila tidak ada tindakan dari pihak-pihak berwenang, maka ini menunjukkan tidak adanya keseriusan dari pihak-pihak dalam menyelesaikan kasus Djoko Tjandra.“Dengan itu pula dugaan bahwa Djoko Tjandra dilindungi oleh rezim pemerintahan saat ini bisa semakin terang terlihat,” sesalnya.

Sebelumnya, KPK tak segan akan menindak tegas aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang kedapatan menerima suap dari buronan kasua hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Pasalnya, pelarian Djoko Tjandra kerap melibatkan aparat penegak hukum.

“Kalau kehadirannya dan aktivitasnya di Indonesia pada saat beberapa waktu yang lalu misalnya dibackup aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah, jikalau ada indikasi suap atau gratifikasi tentu kami akan melakukan penindakan lebih lanjut, baik kami melakukan langsung atau sipervisi,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Kendati demikian, pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menyebut, KPK belum bisa memberikan kepastian soal adanya pelanggaran dalam pelarian buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) itu. Sebab aparat penegak hukum, khususnya Polri tengah melakukan penelusuran.

“Kami belum bisa memberikan kepastian kami supervisi maupun koordinasi. Karena temen di isntansi lain aparat penegak hukum lain sedang berproses. Kalau di dalamnnya ada inidikasi suap atau gratifikasi sebagaimana Pasal 11 ada wewennag KPK untuk melakukan proses hukum,” tandasnya.

Keseriusan Polri untuk menuntaskan kasus surat jalan Djoko Tjandra ditagih. Selain belum ada penetapan tersangka meski kasus telah naik ke penyidikan, dugaan gratifikasi kepada Brigjen Prasetijo Utomo hingga kini belum terungkap.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan, motif Brigjen Prasetijo mengeluarkan surat jalan untuk Djoko harus dibuka. ”Apa yang menggerakkan hingga mau memberikan berbagai fasilitas itu,” ujarnya, kemarin.

Termasuk dugaan gratifikasi atau aliran uang yang diterima mantan kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Karokorwas PPNS) Bareskrim tersebut. ”Bagaimana proses pemberian itu juga seharusnya diungkap,” imbuh Boyamin.

Dalam tangkapan layar (screenshot) percakapan WhatsApp antara pria yang diduga sebagai Djoko Tjandra dan pengacara Anita Angraini Kolopaking terungkap sejumlah biaya yang harus dikeluarkan. Mulai pengurusan red notice hingga pembuatan sejumlah dokumen.

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo pun berjanji untuk menuntaskan kasus tersebut. Termasuk aliran dana dari terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali itu. ”Kami menunggu janji itu,” kata Boyamin. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy