Kinerja OPD Baubau Disorot, LKPj Diterima dengan Catatan – Kendari Pos
Bau-bau

Kinerja OPD Baubau Disorot, LKPj Diterima dengan Catatan

KENDARIPOS.CO.ID — Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Baubau dalam merealisasikan kegiatan perencanaan anggaran 2019, belum maksimal. Sejumlah program kerja yang termuat dalam perencanaan anggaran tidak dapat direalisasikan. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna pengesahan Perda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Baubau tentang pengelolaan keuangan tahun anggaran 2019.

Dalam rapat paripurna Raperda LKPj tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau menyoroti beberapa kinerja OPD. Khususnya berkaitan dengan realisasi perencanaan anggaran yang diajukan pada pembahasan APBD 2019 lalu dan tidak dapat diserap dengan baik. Sehingga akibat tidak maksimalnya kinerja OPD tersebut, LKPj Wali Kota Baubau tahun 2019 melahirkan sejumlah catatan dan kritikan dari dewan. Meskipun pada akhirnya diterima untuk disahkan menjadi Perda.

Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse mengakui adanya dinamika dalam paripurna Perda LKPj. Para wakil rakyat mengkritik tentang adanya perencanaan anggaran yang diajukan OPD namun pada akhirnya tidak terserap. “Misalkan ketepatan perencanaan. Yang awalnya sudah direncanakan tiba-tiba tidak dilaksanakan dengan berbagai alasan yang tidak prinsip. Mulai dari alasan gagal lelang hingga karena signal,” ujarnya, kemarin.

Sejumlah catatan dan kritikan DPRD Baubau tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot untuk melakukan perbaikan. Khususnya berkaitan dengan manajemen pimpinan OPD dalam merealisasikan rancangan program kerja. Makanya, dalam waktu dekat ini Wali Kota Baubau, AS Tamrin akan melakukan rapat untuk mengevaluasi kinerja OPD. “Artinya OPD belum maksimal merealisasikan perencanaannya. Itu menjadi perhatian kita. Pasti wali kota akan mengundang rapat semua untuk menekankan kembali pentingnya manajemen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan,” ungkap Baubau-2 itu.

Soal apakah nanti dalam rapat hasil rapat akan ada evaluasi (pergantian pimpinan OPD) semua menjadi kewenangan wali kota. “Kita semua membantu Pak Wali Kota. Tapi kalau dianggap tidak maksimal, bisa saja beliau mengutak-atik (pimpinan OPD),” sambung Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Baubau tersebut. Ia menambahkan, dari catatan LKPj yang diterima, Pemkot Baubau diminta untuk melakukan penyempurnaan. “Apa yang disarankan dewan banyak benarnya dan kita harus terima. Perencanaan lebih akurat. Jangan sudah direncanakan tapi tidak dikerjakan. Sehingga dampaknya terakumulasi menjadi Silpa,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Baubau, Zahari, mengungkapkan, pihaknya memang telah menerima dan mengesahkan Perda LKPj tentang pengelolaan keuangan tahun anggaran 2019. Namun dari sejumlah catatan yang dilahirkan, dewan memberi waktu tiga hari bagi Pemkot untuk melakukan perbaikan. “Dari lima fraksi di DPRD Baubau, tiga menerima. Kemudian, Golkar-NasDem menerima dengan catatan. Kemudian, Bintang Perjuangan Pembangunan tidak berpendapat, tapi ada catatan juga yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah,” terangnya. Ia menambahkan ada deadline waktu perbaikan selama tiga hari atas masukkan dari fraksi-fraksi. Kemudian setelah perbaikan dilakukan, DPRD Kota Baubau bakal membawanya ke DPRD Sultra untuk disahkan menjadi Perda. (b/ahi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy