Bupati Muna Berhentikan Kades Korihi – Kendari Pos
Muna

Bupati Muna Berhentikan Kades Korihi

KENDARIPOS.CO.ID — Bupati Muna LM. Rusman Emba akhirnya memberhentikan secara permanen Wa Ode Rinaliah dari jabatannya sebagai Kepala Desa Korihi, Kecamatan Lohia. Keputusan itu diambil setelah melalui rapat teknis bersama Bagian Hukum Sekretariat Pemkab, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Muna. Sebagai gantinya, Bupati menunjuk Sekretaris Dinas PMD, Safarullah, sebagai pelaksana tugas sementara pemerintahan di Korihi.

Menurut Bupati Muna, opsi pemberhentian kades tersebut diambil setelah memelajari kondisi terakhir di tengah masyarakat. Hal paling krusial yang tidak bisa ditolerir lagi adalah situasi keamanan dan ketertiban dalam desa yang tidak terkendali. Selain itu, Bupati juga memertimbangkan usulan dari Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan aspirasi pemuda dan mahasiswa. “Pemerintahan perlu berjalan efektif lagi. Surat Keputusan akan diberikan kemudian, tetapi kebijakan ini berlaku per hari ini,” jelasnya, Senin (6/7).

Rusman Emba menegaskan, pemberhentian tersebut tidak dilakukan hanya untuk mengakomodir tuntutan sebagian masyarakat, terlebih karena adanya tekanan dari kelompok tertentu. Pemerintah kata dia, benar-benar mengambil keputusan objektif untuk menyelamatkan pemerintahan dan pembangunan di desa. “Saya minta masyarakat segera rekonsiliasi dan kembali membangun desa dengan aman dan damai,” pintanya.

Pemberhentian tersebut dipicu dugaan penyelewengan dana desa tahun 2018. Audit Inspektorat menemukan indikasi kerugian negara yang dilakukan Kepala Desa senilai Rp 135 juta. Temuan itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang keluar 20 Maret 2020 lalu. Masyarakat akhirnya melaporkan dugaan itu ke Polres dan Kejaksaan Negeri Muna.

Selain menempuh jalur hukum, serangkaian protes juga terus dilakukan. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Kabupaten (Setkab) Muna, Kaldav, menerangkan, pemberhentian dilakukan karena Kades tidak menjalankan kewajibannya dan juga melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri. “Poin paling krusial adalah ketentraman dan ketertiban masyarakat atau kondusifitas yang tidak terjamin lagi,” imbuhnya. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy