Bebaskan Djoko Tjandra, Oleh: La Ode Diada Nebansi – Kendari Pos
Kolom

Bebaskan Djoko Tjandra, Oleh: La Ode Diada Nebansi

La Ode Diada Nebansi

KENDARIPOS.CO.ID — Saya berandai-andai. Bisakah aparat penegak hukum mengubah orientasi hukumnya? Mengubah orientasi dakwaan dan orienta si vonisnya. Misalnya, maling ayam jangan lagi dituntut dan divonis penjara tiga bulan, tapi tuntut dan vonislah ia untuk membuka kebun seluas satu atau dua hektare, lalu rawat kebun itu selama dua tahun. Hasilnya, serahkan ke negara. Bukankah ini lebih produktif tanpa mengangkangi penegakkan hukum? Artinya, di sana ada nilai penghukuman tapi juga ada nilai ekonomi yang ujungnya ke kesejahteraan.

Pemikiran terbalik atau katakanlah semacam dialektika negatif dari saya, hukuman sosial seperti itu mungkin bisa saja diterapkan, tapi pastilah akan terbelenggu dengan alur konvensional hukum beracara yang bersandar pada kitab undang-undang hukum acara pidana(KUHAP). Tapi bagi saya, jika mengesampingkan KUHAP dan ternyata dunia tidak kiamat, ya, lakukan. Jika takaran kemaslahatan dari putusan itu lebih bagus, lebih ampuh, lebih kaya akan nilai hukuman dari sekedar penjara tiga bulan, kenapa tidak dilakukan?

Maksud saya begini, diskusi atau kajian bagaimana cara mengatasi resesi ekonomi bangsa, jangan hanya mengundang Bappenas, Menkeu, Menko Perekonomian, tapi juga undanglah Jaksa Agung, Menkumham dan Menkopolhukam. Selama ini, tanggung jawab di bidang fiskal dan moneter seolah-olah hanya diserahkan ke Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Nah, kenapa tak mengikutkan Jaksa Agung dan Kemenkumham dalam menjaga kestabilan ekonomi? Tapi mohon maaf nah, ini hanya pendapat orang pinggiran yang membaca cash flow saja susah.

Tapi bahwa, terlepas dari asas legalitas, bacaan orang di luar para pakar dan praktisi hukum, bahwa terapan hukum selama ini seolah-olah hanya mengedepankan penghukuman dan keadilan. Mungkin itulah yang disebut dengan Pro Justitia atau demi keadilan. Tapi selama ini kan acap kali sebuah putusan hukum dianggap tak memenuhi rasa keadilan. Jika rasa keadilan masih dipertanyakan, bagaimana lagi dengan kemanfaatan putusan itu.

Coba kita berandai-andai. Andai saya karyawan perusahaan milik Djoko Tjandra, lalu Djoko Tjandra dihukum kemudian perusahaannya kolaps dan saya di-PHK, maka bukankah saya juga ikut terhukum karenanya? Dapatkah aparat hukum menerapkan sanksi dan vonis agar Djoko Tjandra terhukum dan saya tetap sebagai karyawan? Di sinilah yang saya maksudkan dengan kemanfaatan hukuman itu. Misalnya, bisakah Djoko Tjandra dibebaskan tapi suruh dia berkebun selama dua tahun dan hasilnya serahkan ke negara? Atau, hukum dia dengan pekerjaan nonkebun tapi mendatangkan keuntungan buat negara dan saya tetap bekerja di perusahaannya.

Berdasarkan asas legalitas hukum, Djoko Tjandra memang telah divonis. Tapi saya mau tanya, keuntungan apa yang kamu dapat dengan menghukum Djoko Tjandra. Dus, kerugian apa yang kamu akan dapat jika Djoko Tjandra dibebaskan?. Tidak ada kan.

Kamu tidak untung dan kamu juga tidak rugi. Karena itu, mumpung potensi tambak masih terbentang luas di pulau Muna bagian barat mulai dari Tanjung Batu, Wasolangka, Marobo hingga Mawasangka, dan potensi tambak di pesisir Torobulu hingga Kasipute, Bombana boleh meminta Djoko Tjandra membangun tambak di pesisir itu agar masyarakat di sana terdongkrak ekonominya dan Djoko Tjandra tetap terhukum.

Mumpung potensi sawah terbentang luas di Rawa Aopa, mintalah Djoko Tjandra untuk membuka sawah di sana. Atau, perlakuan-perlakuan yang produktif lainnya. Dengan catatan, pengenaan hukuman itu harus bermakna “karambol”. Anak Kendari mengartikan karambol itu dengan “rambang” tiga yakni, (1) hukumannya ada, (2) keadilannya ada, (3) manfaatnya ada.

Karena itu, jika argumentasi kampung ini dipandang memenuhi asas hukum, maka bebaskanlah Djoko Tjandra dari kasus yang dihadapinya lalu vonis dia dengan vonis karambol tadi. Tentu, tanpa mengesampingkan legalitas hukum.

Demikian halnya dengan perwira tinggi Polri yang dipandang telah bertindak salah dengan memfasilitasi Djoko Tjandra. Jika ia terhukum, maka saya sebagai warga negara telah kehilangan kebanggaan kepada satu Irjen Polisi. Dapatkah menerapkan hukuman kepada Irjen Polisi itu tanpa mengoyak kebanggaanku kepadanya?

Oh keliru bro, bagaimana mungkin orang bersalah menjadi kebanggaan? Ya, tapi, kamu hukum dia apa untungnya dan kamu bebaskan dia apa rugimu? Bukankah menjadikan seseorang ke level bintang dua membutuhkan investasi besar, banyak pengorbanan dan lama? Kenapa anda tidak memperhitungkan itu? Toh, orang yang difasilitasi adalah orang yang kalau dihukum dalam bentuk lain akan sangat memberi manfaat.Ko penjarakan dia, apa untungmu dan kobebaskan dia, apa rugimu.(nebansi@yahoo.com)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy