50 Persen Tanah Warga di Konsel Bersertifikat – Kendari Pos
Konawe Selatan

50 Persen Tanah Warga di Konsel Bersertifikat

La Ode Muhammad Ruslan Emba


KENDARIPOS.CO.ID — Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) tengah melakukan pendistribusian sertifikat tanah pada sejumlah wilayah di daerah itu. Kepala BPN Konsel, La Ode Muhammad Ruslan Emba, merinci, ada sebanyak 14 ribu sertifikat tanah yang sudah siap didistribusi pada masing-masing kecamatan dan desa di Konsel.

“Jumlah itu merupakan sertifikat yang dibuat pada tahun 2019 dan baru akan dibagikan tahun ini,” ungkapnya, Rabu (8/7). Dari 14 ribu sertifikat yang siap didistribusi itu, lanjut mantan Kepala Kantor BPN Bombana tersebut, terdiri dua jenis, yakni melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan redistribusi.

“Untuk PTSL jumlahnya sekitar 7.500 sertifikat. Sementara redistribusi berjumlah 6.500. Jadi totalnya 14 ribu,” urainya. Ruslan menyebut, sertifikat yang berjumlah 14 ribu itu diberikan untuk Kabupaten Konsel dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Ini juga salah satu program prioritas nasional (PPN) Kementerian ATR/BPN yang diperuntukkan bagi tiap daerah,” sambungnya. Untuk saat ini, sebagian sertifikat sudah disalurkan. Seperti di kecamatan Benua beberapa hari lalu. “Sejak pekan lalu kami bekerja sama dengan Pemkab Konsel mulai melakukan pendistribusian sertifikat tanah. Insya Allah bulan ini tuntas didistribusi,” kata Ruslan Emba.

Ditambahkan, adapun untuk jatah Konsel pada tahun 2020 sementara dipersiapkan. Hanya saja, sambung Ruslan kuotanya mengalami penurunan. “Untuk tahun ini semula 17.600 sertifikat. Namum karena adanya pandemi Covid-19 ini dilakukan pemangkasan dan tersisa 9.068. Itu terdiri dari 7.068 PTSL dan 2.000 redistribusi,” terang Ruslan Emba.

Ia menegaskan dalam penyaluran progam prioritas nasional itu, pihak Pertanahan Konsel tidak memungut biaya apapun pada pemilik sertifikat. Adapun biaya administrasi itu untuk desa masing-masing. “Keputusan adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam SKB 3 Menteri nomor 25 Tahun 2017. Itu pun ada batas maksimal. Yakni Rp 350 ribu per bidang. Kalau lebih dari itu segera laporkan,” tegasnya.

BPN menargetkan, tahun 2024 nanti, semua tanah milik masyarakat di Konsel sudah terpetakan dengan sertifikat. “Untuk saat ini di Konsel sudah mencapai 50 persen,”tandasnya. (b/kam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy