164 Wajib Pajak Manfaatkan Insentif PPh Final – Kendari Pos
Ekonomi & Bisnis

164 Wajib Pajak Manfaatkan Insentif PPh Final


KENDARIPOS.CO.ID — Baru 164 wajib pajak UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari meliputi Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Konawe, dan Kendari yang menyampaikan laporan pemanfaatan insentif pajak penghasilan (PPh) Final.

“Ada 336 wajib pajak yang mengajukan permohonan dan semua kita terima. Tapi, dari jumlah itu, yang melaporkan baru 164 wajib pajak. Artinya, yang boleh mengklaim insentif PPh Final baru 164,” ujar Kepala KPP Pratama Kendari, Joko Ruhutomo, kemarin.

Menurutnya, minimnya wajib pajak yang memanfaatkan insentif tersebut kemungkinan disebabkan beberapa pertimbangan. Salah satunya, karena persentase pajak yang ditanggung tidak signifikan.

“Bisa jadi yang tidak memanfaatkan ini merasa bahwa pajak 0,5 persen tidak terlalu besar sehingga memutuskan untuk membayar seperti biasa. Toh kalau misalnya warung pada beberapa bulan ini sepi, maka bayar pajaknya juga kecil. Ini hanya kemungkinan ya,” imbuhnya.

Di wilayah kerjanya, kata Joko, pendapatan perbulan UMKM tidak begitu besar. Terlebih di saat pandemi yang memaksa sejumlah usaha menghentikan atau mengurangi kegiatan operasinya. Pada keadaan normal, rata-rata omset per bulan UMKM hanya Rp 50 jutaan.

“Katakanlah pendapatan sebulan Rp 100 juta, berarti 0,5 persen dari Rp 100 juta hanya Rp 500 ribu. Sementara, rata-rata UMKM di Kendari omsetnya hanya sekitar Rp 50 juta yang berarti pajaknya Rp 250 ribu. Bahkan ada yang (pajaknya) cuma Rp 50 ribu. Mungkin wajib pajak berfikir dari pada mendapatkan fasilitas pajak dan melakukan pelaporan setiap bulan, lebih baik membayar seperti biasa,” terangnya.

Joko menyebut, di antara UMKM yang berhak mendapatkan fasilitas PPh Final, ada yang justru menyampaikan tidak ingin memanfaatkan layanan tersebut. Sejauh ini, UMKM yang memanfaatkan insentif PPh Final mayoritas dari sektor perdagangan. Selain PPh Final, wajib pajak juga telah memanfaatkan relaksasi pajak lainnya seperti PPh 22, PPh 22 DN, PPh 23, dan PPh 25 (info lengkap baca grafis).

“Realisasi hingga Mei 2020, PPh Final mencapai Rp 502 juta dan PPh 21 Rp 491 juta,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya mengeluarkan kebijakan yang menyatakan bahwa pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5 persen (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah sejak April hingga September. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang mulai berlaku sejak 27 April 2020 lalu.

Dengan demikian, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Untuk mendapatkan insentif ini, pelaku UMKM perlu mendapatkan Surat Keterangan PP 23 terlebih dahulu dan wajib membuat laporan realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) setiap masa pajak.

Khusus untuk UMKM, wajib pajak tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Final DTP jika tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif. Ini berlaku meskipun wajib pajak UMKM telah memperoleh surat keterangan PP 23/2018. Wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh Final DTP untuk UMKM harus menyampaikan laporan realisasi insentif setiap tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. (b/uli)


Permohonan yang Diterima KPP Pratama Kendari

Jenis Pajak Jumlah Permohonan Diterima
PPh 21 196 186
PPh 22 4 3
PPh 22 DN 17 17
PPh 23 6 6
PPh 25 81 66
PPh Final 336 336

Sumber: KPP Patama Kendari

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy