Tak Goyah, Pansus Tetap Usut Dugaan Ijazah Palsu Bupati Busel – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Tak Goyah, Pansus Tetap Usut Dugaan Ijazah Palsu Bupati Busel

Ketua Pansus DPRD Busel, La Hijira


KENDARIPOS.CO.ID — Desakan massa agar panitia khusus (pansus) dugaan ijazah palsu milik Bupati Buton Selatan (Busel) dibubarkan menggaung. Anggota DPRD Busel pun terbelah dalam dua faksi, ada yang pro pansus dan kontra pansus. Kendati begitu, pansus yang dibentuk 23 Juni lalu tak goyah. Mereka tetap fokus bekerja menelusuri ijazah SMP milik Bupati Busel, La Ode Arusani yang diduga palsu.

Ketua Pansus DPRD Busel, La Hijira menegaskan proses pencarian fakta atas dugaan ijazah palsu milik Bupati Buton Selatan La Ode Arusani terus bergulir. Sejak terbentuk 23 Juni lalu, Pansus yang digawanginya itu sudah bekerja mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Bahkan di hari keempat bekerja, Pansus menemukan sejumlah data dan fakta soal ijazah SMP La Ode Arusani.

“Kita sudah menemukan tiga alat bukti. Pertama, tahun 2017 itu La Ode Arusani sudah berstatus tersangka atas penggunaan ijazah palsu.Kedua, rekaman tetangga La Ode Arusani selama di Mimika, dan ketiga soal legalisir ijazah yang juga janggal,” papar La Hijira kepada Kendari Pos, Senin (29/6).

Ijazah La Ode Arusani, kata La Hijira, dilegalisir oleh Kepala SMP Banti Tembagapura, Reki Tafre. Ijazah dilegalisir tahun 2016. “Bagaimana bisa dilegalisir 2016 tapi kepala sekolahnya masih Reki Tafre. Sementara Reki Tafre tidak menjabat sebagai kepala sekolah pada tahun itu. Kalau legalisirnya tahun 2016 maka harusnya Dinas Pendidikannya yang legalisir, bukan Reki Tafre,” tambahnya.

Lebih lanjut, ada perbedaan nomor kode wilayah yang tertera pada ijazah La Ode Arusani dengan ijazah lainnya yang diterbitkan di Provinsi Papua. “Kode wilayah Papua itu 25. Tapi diijazah Arusani itu 23. Kabarnya 23 itu kode untuk NTB. Nah untuk memastikan itu kami akan ke Kemendikbud,” tegas ujar La Hijira.

Ditanya soal adanya hasil sidang baru terkait pembatalan pansus yang sudah terbentuk, La Hijira menanggapi dingin. Dia memastikan pembentukan pansus dan penunjukan dirinya sebagai ketua sudah sesuai mekanisme tata tertib dewan dan UU. “Apa yang diragukan ? Ada undangan, ada daftar hadir, ada dokumen usulan angket, ada pandangan fraksi, SK Pansus juga ada. Apanya lagi ? Semuanya ada dan sah menurut hukum serta ketentuan yang berlaku. Semua dokumen itu sengaja saya amankan, jangan sampai ada sabotase,” tegas La Hijira.

Ia tak ambil pusing dengan pembatalan pansus hak angket versi Ketua DPRD Busel, La Ode Armada. Sebab tidak melalui paripurna yang kuorum. “Kami fokus bekerja saja, sempai menemukan titik kebenaran yang terang benderang,” pungkas La Hijira.

Untuk diketahui, aanggota DPRD Buton Selatan (Busel) terbelah dalam urusan pembentukan pansus (panitia khusu) kasus dugaan ijazah palsu milik Bupati Busel La Ode Arusani. 23 Juni lalu, 15 anggota DPRD menyetujui terbentuknya pansus dalam rapat paripurna. 29 Juni kemarin, rapat tandingan pun digelar. Enam anggota DPRD membatalkan pembatalan SK DPRD Busel Nomor 3 tahun 2020 tentang pembentukan pansus dugaan ijazah palsu.

Ketua DPRD La Ode Armada memimpin rapat yang hanya dihadiri lima anggota dewan. Meski rapat tak kuorum, ia menyebut telah mengundang seluruh anggota dewan untuk hadir. Faktanya, hanya enam anggota yang hadir, La Ode Armada, Dody Harsi, Hj. Wa Ode Ruhaniah, H. La Harnu, La Muhadi, dan Taufik Mansyur. Nama La Muhadi juga tercatat sebagai peserta rapat paripurna 23 Juni lalu. “Semua anggota sudah diundang. Kita sayangkan mereka tak mau hadir,” ungkap La Ode Armada membuka rapat yang juga dihadiri massa aksi yang menuntut pembubaran pansus, Senin (29/6).

Ketua DPRD Busel La Ode Armada mengurai alasan pembatalan pansus itu. Pertama, rapat tersebut tidak melalui prosedur yang semestinya yakni undangan rapat. Bahkan sebagai ketua, dirinya tidak pernah mendapat informasi bahwa akan dilakukan rapat pembentukan pansus. “Saya kecewa karena tidak dikoordinasikan bahwa ada rapat pembentukan pansus itu. Saya sedang melakukan tugas resmi di Kendari saat itu,” katanya.

Fakta lain kata dia, rapat paripurna digelar tidak melalui persetujuan Bamus (Badan Musyawarah) dan Ketua DPRD bertindak sebagai ketua Bamus. Termasuk juga dokumen penyelenggaraan rapat mengenai daftar hadir, dasar usulan hak angket, dan hasil paripurna juga tidak diserahkan ke sekretariat dewan. “Atas dasar itu sehingga Pansus hak angket terkait dugaan ijazah palsu itu dinilai cacat hukum dan tidak sesuai prosedur sehingga dibatalkan,” tegas La Ode Armada.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPRD Busel, Aliadi mengaku wacana pembatalan Pansus dugaan ijazah palsu itu terkesan lucu. Menurutnya, peserta sidang paripurnanya tidak kuorum. “Bagaimana bisa, hasil keputusan sidang paripurna dibatalkan dalam rapat dengar pendapat. Dikatakan paripurna jika peserta rapatnya kuorum seperti sidang 23 Juni lalu. Ada 15 orang anggota dewan yang hadir dan itu memenuhi 3/4 anggota. Nah itu baru kuorum sehingga keputusannya legal menurut UU,” ungkapnya.

Aliadi menuturkan aneh rasanya jika tuduhan pembentukan pansus hak angket inprosedural. Aliadi menilai justru proses rapat kemarin yang terkesan asal-asalan. “Masa ada paripurna yang tidak kuorum. Aturan dari mana itu, kan lucu kalau yang datang 6 orang lantas mau mengambil keputusan atas nama rapat paripurna,” jelas Aliadi.

Semua proses sidang yang disoroti Ketua DPRD Busel, La Ode Armada telah dipenuhi saat sidang paripurna 23 Juni lalu. Mulai dari undangan, rapat Bamus hingga pandangan fraksi, semuanya ada. “Perlu diketahui bahwa pimpinan DPRD itu kolektif kolegial. Tidak bergantung kepada ketua. Dalam UU, pimpinan DPRD itu adalah ketua dan wakil ketua, tanpa kehadiran ketuapun, ada wakil ketua. Itu dianggap sudah sah. Nah saat rapat pembentukan pansus itu kan ada 2 orang wakil ketua jadi sah,” kata Aliadi.

Polda Siap Hadapi Praperadilan

Tim kuasa hukum warga Busel akan melakukan upaya praperadilan atas Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3) perkara dugaan ijazah palsu yang menyeret Bupati Busel, La Ode Arusani. Tim kuasa hukum warga Busel, Dian Farizkasudah mengajukan pendaftaran. Meski sidangnya belum ditetapkan.

Meski praperadilan telah didaftarkan di PN Pasarwajo, Polda Sultra belum menerima surat permintaan sidang. Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Ferry Walintukan mengatakan, kasus dugaan ijazah palsu Bupati Busel sudah dihentikan penyidikannya. Namun, bagi dia penghentian penyidikan tak melunturkan penanganan perkara tersebut.

Jika terbukti adanya novum (bukti) baru, kasus tersebut bisa saja dibuka. Bagi AKBP Ferry Walintukan, upaya praperadilan yang diajukan pengcara Dian Farizka sah-sah saja. Namun sampai siang kemarin, Polda Sultra belum mendapat surat panggilan menghadiri praperadilan. “Saya sudah koordinasi kepada Ditreskrimum, namun belum ada sama sekali surat yang kami terima,”tuturnya kepada Kendari Pos, Senin (29/6).

AKBP Ferry menyebutkan pada prinsipnya Polda Sultra siap menghadapi jika praperadilan dilakukan untuk menguji SP3 yang dikeluarkan Polda Sultra. Praperadilan pernah diajukan atas SP3 di Polres Mimika dengan pelaporan tentang pembuatan dugaan ijazah palsu Bupati Busel. “Hanya saja praperadilannya ditolak dan kalah, artinya ijazah tersebut asli. Tapi pada prinsipnya kita siap menghadapi praperadilan,”ujar tegasnya. (lyn/ade/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy