Ruslan Buton Dijebloskan di Rutan Bareskrim Polri, Demokrat: Zaman SBY Tidak Ada yang Ditangkap – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Ruslan Buton Dijebloskan di Rutan Bareskrim Polri, Demokrat: Zaman SBY Tidak Ada yang Ditangkap

Ruslan Buton terpaksa bakal mendekam di penjara hanya karena berpendapat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya sebagai kepala negara.

KENDARIPOS.CO.ID — Ruslan Buton terpaksa bakal mendekam di penjara hanya karena berpendapat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya sebagai kepala negara. Peristiwa penangkapan mantan anggota TNI itu mengundang keprihatinan banyak kalangan.

Tak terkecuali Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik mengeluhkan dengan penangkapan Ruslan Buton. Menurutnya, rezim saat ini sangat aneh. Hanya karena meminta mundur lalu ditangkap oleh pihak kepolisian. Padahal tidak ada gerakan massa yang masif untuk melengserkan Jokowi dari Istana. “Cuma bicara minta Jokowi mundur kok dipidana. Padahal cuma bicara sendiri tidak ada gerakan massa,” ujar Rachlan kepada wartawan, Senin (1/6).

Rachland membandingkan di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada satu orang yang ditangkap polisi hanya karena meminta mundur. Sehingga penangkapan Ruslan Buton ia anggap aneh. “Dulu ada demo berjilid-jilid dari 2007 hingga 2011 minta SBY diturunkan. Tidak ada yang sampai dipidana, dan SBY terbukti tidak bisa dijatuhkan,” katanya.

Rachland ingat benar ada sekolompok massa melakukan unjuk rasa yang menyuarakan ‘cabut mandat SBY’. Tapi itu hanya ditanggapi bijak oleh SBY. Sebagai bukti tidak ada aktivis yang ditangkap oleh polisi. “Tak ada aktivis yang harus diteror apalagi dibui,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Rachlan menilai pihak-pihak yang menyuarakan kritis mengenai pemerintahan ini untuk menjadi lebih baik tidak boleh mendapatkan hukuman pidana. Karena yang dilakukannya adalah bagian dari demokrasi. “Berpendapat Presiden perlu mundur atau diganti tidak boleh dipidana. Apalagi bila kebebasan berpendapat itu disuarakan di mimbar akademis,” pungkasnya.

Panglima Serdadu Eks Trimata Nusantara Ruslan Buton menolak menandatangani Berita Acara Penahanan yang dilayangkan oleh penyidik Bareskrim Polri. Dia merasa tidak melakukan pelanggaran pidana seperti yang dijeratkan kepadanya.

Pengacara Ruslan, Tonin Tachta mengatakan, mulanya Ruslan menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Karena dia sudah menjawab 18 pertanyaan penyidik saat di-BAP tanpa didampingi kuasa hukum. “Ruslan tidak mau menandatangani BAP tersebut sebelum berbicara guna meminta nasihat dari PH (Penasihat Hukum) yang telah ditunjuknya,” kata Tonin, Senin (1/6).

Selanjutnya, penyidik membolehkan Ruslan berkomunikasi dengan penasihat hukum. Karena Ruslan mengakui telah membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka penasihat hukum meminta agar Ruslan menandatangani BAP.

Kendati demikian, setelah berdiskusi bersama penasihat hukumnya, Ruslan menolak menandatangani Berita Acara Penahanan. Kepada penasihat hukum, Ruslan mengaku tak melakukan pelanggaran pidana sesuai pasal yang dijeratkan oleh penyidik. “Ruslan menolak mengakui atau menandatangani untuk ditahan dan selanjutnya Berita Acara Penahanan juga ditolak untuk ditandatangani,” ucap Tonin.

Usai ketegangan tersebut, Ruslan diminta oleh penyidik untuk menandatangani Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Penahanan. Ruslan pun bersedia menandatanganinya.

Setelah 7 jam tiba di gedung Bareskrim Polri, Ruslan pun dijebloskan ke Rutan Bareskrim Polri. Dia ditahan 20 hari ke depan. Terhitung sejak 29 Mei sampai dengan 17 Juni 2020.

Sebelumnya, Ruslan Buton ditangkap polisi pada Kamis (28/5) siang. Dia diduga digelandang polisi akibat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana salah satu poinnya meminta agar Jokowi mundur. Dia merasa kepada Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19. Dia bahkan sempat berujar tidak menutup kemungkinan ada revolusi rakyat jika Jokowi tak kunjung melepas jabatannya.

Diketahui, Ruslan Buton meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundurkan diri lewat video yang sempat viral di media sosial pada 18 Mei 2020. Di tengah pandemi Covid-19, Ruslan Buton menilai tata kelola berbangsa dan bernegara sulit diterima akal sehat. Ia mengkritisi kepemimpinan Presiden Jokowi. Baginya, solusi terbaik menyelamatkan bangsa hanyalah Jokowi legawa mundur dari jabatannya sebagai kepala negara.

Ruslan dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan ancaman pidana 6 tahun dan/atau Pasal 207 KUHP, dengan ancaman penjara 2 tahun. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy