Pembahasan LKPj Bupati Muna Diagendakan – Kendari Pos
Muna

Pembahasan LKPj Bupati Muna Diagendakan

KENDARIPOS.CO.ID — Bupati Muna LM. Rusman Emba resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2019 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejumlah fraksi selanjutnya mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk pembahasan dokumen tersebut.
Ketua Fraksi Hanura, Irwan menerangkan pembentukan Pansus diwacakan enam fraksi yang meliputi fraksi Demokrat, PDI Perjuangan, Nasdem PAN, Gerindra dan Keadilan Pembangunan (PKS dan PPP). Wacana itu muncul melalui rapat internal, pekan lalu saat penyerahan LKPj dilakukan Wakil Bupati Muna, Malik Ditu. “Mayoritas fraksi sudah sepakat,” jelasnya, kemarin.

Ketua Komisi III DPRD Muna itu menjelaskan, metode Pansus ditempuh dengan pertimbangan efektifitas. Pasalnya, selain membahas LKPj, Dewan juga mempercepat pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah seperti rencana induk pembangunan pariwisata. Dengan demikian, anggota dapat membagi fokus baik membahas LKPj maupun Raperda. “Kalau metode pembagasan Komisi seperti umumnya selama ini, maka 30 anggota akan fokus di LKPj saja. Sedangkan Pansus hanya membutuhkan perwakilan sampai delapan orang. Nah sisanya bisa mengurusi agenda lain,” paparnya.

Suasana rapat anggota DPRD Muna dalam persiapan pembahasan LKPj Bupati yang akan dijadwalkan melalui Badan Musyawarah. Setelah itu akan diketahui, apakah LKPj itu dibahas melalui Pansus atau Komisi dalam rapat paripurna.

Kendati terbatas dalam jumlah anggota, Pansus tetap dinilai dapat bekerja optimal mengkaji LKPj Bupati. Apalagi, dokumen tersebut sudah lebih dulu ditelaah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Sultra. Tugas legislatif hanyalah menyempurnakan telaah tersebut. “Tidak ada tendensi lain. Kan sudah ada rekomendasi BPK, jadi kami tinggal menyesuaikan saja,” terangnya.

Meski demikian, dua fraksi DPRD Muna lainnya yakni Golkar dan PKB menolak wacana tersebut. Alasannya, pembahasan LKPj sudah diatur dalam tata tertib DPRD yakni melalui komisi. Bahkan Pansus dinilai tidak efektif karena kinerja organisasi perangkat daerah tidak dapat diukur dengan optimal. “Kalau Komisi, semua OPD bisa dapat giliran dibahas,” kata La Ode Dyrun, Ketua Fraksi Golkar.

Ketua DPRD Muna, La Saemuna, menerangkan pembahasan LKPj akan dijadwalkan lebih dulu melalui Badan Musyawarah pada Selasa (30/6) hari ini. Setelah itu, Dewan akan pembahasan LKPj melalui Pansus atau Komisi lewat rapat paripurna. “Pekan ini akan diputuskan,” imbuhnya, kemarin. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy