Pemanfaatan Insentif Pajak Masih Minim – Kendari Pos
Ekonomi & Bisnis

Pemanfaatan Insentif Pajak Masih Minim

Suasana pelayanan di KPP Pratama Kendari, beberapa waktu lalu. Pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan Covid-19.

KENDARIPOS.CO.ID — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan insentif yang diberikan sebagai upaya penanganan dan mitigasi dampak pandemi Covid-19.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari, Joko Ruhutomo mengatakan, jumlah permohonan insentif oleh wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Kendari hingga kini masih sangat minim.

“Awal bulan ini kita sudah buka kelas pajak terkait pemberian insentif wajib pajak terdampak untuk badan maupun UMKM. Namun, responnya sangat minim. Mungkin karena sosialisasinya berbasis digital jadi kurang maksimal,” ujar Joko Ruhutomo, kemarin.

Padahal, sambung dia, ada banyak fasilitas pajak yang telah diberikan pemerintah antara lain insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, angsuran PPh Pasal 25, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia menyebutkan masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum memanfaatkan fasilitas fiskal yang disediakan pemerintah. Selain itu, masih ada juga wajib pajak pemanfaat insentif yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan realisasi kepada DJP.

“Masih ada yang tidak tahu ada kewajiban melapor. Saya ingin mengingatkan kepada wajib pajak yang telah melakukan pendaftaran online agar tetap melapor. Misalnya, berapa pajak yang seharusnya disetor,” jelasnya.

Ia menambahkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/2020, wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final DTP untuk UMKM harus menyampaikan laporan realisasi insentif setiap tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

Penerima insentif pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 impor dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 juga memiliki kewajiban pelaporan realisasi insentif. Namun, wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ini hanya wajib melaporkan realisasi setiap tiga bulan sekali.

Sementara, laporan realisasi PPh Pasal 22 impor dan pengurangan PPh Pasal 25 disampaikan kepada DJP pada 20 Juli 2020 untuk masa pajak April hingga masa pajak Juni 2020 dan pada 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli hingga masa pajak September.

Untuk PPh Pasal 21 DTP, jika pemberi kerja dan/atau wajib pajak belum menyampaikan laporan realisasi sesuai deadline, sistem informasi DJP akan memberikan notifikasi kepada account representative pemberi kerja/wajib pajak bersangkutan untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Khusus untuk UMKM, wajib pajak tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP jika tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif. Ini berlaku meskipun wajib pajak UMKM telah memperoleh surat keterangan PP 23/2018.

“Kami berharap masyarakat yang belum memanfaatkan kebijakan insentif pajak dari pemerintah ini agar segera memanfaatkan. Untuk pendaftaran, bisa melalui pajak.go.id,” pungkasnya. (b/uli)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy