Pakar Hukum : KPK Harus Usut Tuntas Kartu Prakerja – Kendari Pos
Nasional

Pakar Hukum : KPK Harus Usut Tuntas Kartu Prakerja

Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari


KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi agar program Kartu Prakerja gelombang ke-4 dihentikan sementara hingga evaluasi dari gelombang sebelumnya selesai dilakukan. Disebutkan bahwa KPK menemukan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sebut saja, proses pendaftaran yang bermasalah, adanya potensi masalah pada penunjukan platform digital dan konflik kepentingan antara platform digital.

Selain itu, lembaga pelatihan dan konten pelatihan tidak melibatkan ahli, serta pelaksanaan program pelatihan yang berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara.
Pakar hukum Sultra, Dr. Hariman Satria mengatakan, persoalan Kartu Prakerja lagi-lagi menunjukkan lemahnya komitmen Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi.

Penyelenggaraan Kartu Prakerja yang pernah melibatkan salah satu staf khusus (Stafsus) Presiden yakni Belva Devara, dinilai sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang secara terang-terangan. “Ketika kasus ini muncul ke permukaan, saya termasuk orang yang tidak heran. Karena dilakukan oleh seorang Stafsus dan itu dilakukan secara terbuka. Sekali lagi, ini menunjukkan kurangnya keberpihakan Jokowi dalam konteks pemberantasan korupsi,” ujar Hariman kepada Kendari Pos, Jumat (26/6).

Selain itu, kata dia, sebuah program yang menggunakan APBN, apabila ada indikasi pengelolaan secara fiktif, maka otomatis ada “aroma” korupsi di dalamnya. Soal Kartu Prakerja, kendatipun Belva Devara telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Stafsus, tidak menggugurkan tanggung jawabnya dalam kasus Kartu Prakerja. “Dia (Belva) harus tetap diproses jika betul-betul ditemukan bukti yang merugikan keuangan negara,” imbuh akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) itu.

Lebih dari pada itu, menurut pegiat anti korupsi Sultra ini, sangat disayangkan ketika Kartu Prakerja yang awalnya dianggap sebagai terobosan Jokowi, malah harus jatuh ke lubang korupsi. “Ketika sebuah program itu fiktif, tidak jelas juntrungannya, sementara uang negara dihabiskan untuk itu, maka jelas ada tindak pidana korupsi. Entah nanti bentuknya penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 atau konteksnya perbuatan melanggar hukum,” terang Hariman.

Lanjut dia, Belva mesti menjadi orang pertama yang diperiksa terkait dugaan konflik kepentingan. Jika penyidik sudah mulai bekerja, maka perlu dicek pula apakah yang bersangkutan pernah mengatasnamakan Kantor Staf Kepresidenan atau bahkan Presiden sendiri. “Kembali ke teori dasar korupsi bahwa setiap kekuasaan yang besar pasti mendatangkan korupsi. Dia (Belva) punya kekuasaan sebagai Stafsus dan di saat bersamaan memiliki jabatan di perusahaan yang ditunjuk membidangi program pemerintah. Maka benturan kepentingan tidak dapat dihindari,” argumennya.

Menurut Hariman, ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam kasus Kartu Prakerja. Pertama, KPK harus profesional. Tidak boleh memperagakan penegakan hukum gaya konvensional yang tebang pilih. Kedua, masalah Kartu Prakerja menjadi ujian bagi KPK apakah bisa menangani perkara orang yang pernah dekat dengan istana. Ketiga, persoalan ini menjadi momentum bagi Presiden untuk menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi.

“Jika ini bisa dilakukan Presiden, berarti sudah mulai menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa beliau sedang berusaha melakukan perbaikan pemberantasan korupsi. Tapi jika abai lagi, menjadi penegasan berkali-kali bahwa pemerintah memang tidak ingin memberantas korupsi dan akan semakin mencoreng wajah pemerintahan saat ini,” pungkasnya.

Pengamat akademisi Fisip Universitas Halu Oleo (UHO), Dr. Najib Husain mengatakan, kartu pra kerja merupakan program yang awalnya sangat dinantikan oleh masyarakat karena dipengaruhi anggapan bahwa program tersebut berbasis bantuan sosial khususnya berupa suplai finansial. Namun setelah diluncurkan, publik kecewa. Maka jangan heran setelah tiga gelombang berlangsungnya pelatihan pra kerja, partisipati peserta menurun drastis.

“Dari nominal keseluruhan duit yang diberikan kepada peserta sekira Rp 3,5 juta, hampir 100 persen untuk membiayai proses pelatihan. Peserta hanya boleh mengambil sekitar Rp 600 ribu. Di sisi lain, konten pelatihan yang ditayangkan dinilai sangat biasa. Karena video yang menjadi bahan pelatihan, bisa juga diakses pada youtube. Jadi program ini seumpama program asal-asalan tanpa ada hadirnya pertimbangan atau uji coba untuk mengukur efektivitas program,” ujar Dr.Najib Husain.

Politik Sultra itu menambahkan kondisi tersebut diperparah tidak jelasnya arah peserta tatkala usai merampungkan proses pelatihan. Mereka bingung akan bekerja dimana nantinya. Apalagi ditengah kondisi sulit pandemik Covid-19 yang melemahkan sektor ekonomi.

Olehnya itu, kata Najib Husain, langkah KPK meminta program kartu pra kerja dihentikan sementara adalah tepat. Musababnya sama dengan penilaian publik, yakni program tersebut sangat sarat konflik kepentingan. Salah satunya adanya temuan awal KPK tentang metode pelaksanaan program pelatihan dinilai berpotensi fiktif, tidak efektif dan hanya merugikan keuangan negara.

Indikatornya yakni materi pelatihan bukan bersifat baru. Materi tersebut telah banyak tersedia di platform sub internet secara gratis. “Publik mencium ada aroma kongkalikong jahat yang merugikan negara dari program kartu prakerja. Pengamatan mendalam dan menyeluruh akhir-akhir ini, publik menduga eksalasi program tersebut terdapat praktek KKN. Untuk menjawab tanda tanya itu, maka upaya penyelidikan KPK wajib didukung. Tak hanya KPK, DPR RI sub komisi terkait juga harus ikut serta. Terutama mengevaluasi efektivitas program kartu prakerja,”imbuh Dr.Najib Husain. (uli/m6)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy