Menyoal Pilkada Ditengah Pandemi, Oleh: Dr. Winner A.Siregar, S.H., M.H – Kendari Pos
Opini

Menyoal Pilkada Ditengah Pandemi, Oleh: Dr. Winner A.Siregar, S.H., M.H

Dr. Winner A.Siregar, SH., MH. (Akademisi Unsultra, Direktur Celebes Politica Group)

Pilkada serentak (apa boleh buat) rencananya akan diadakantahun ini, Desember 2020 sebagaimana jadwal yang disepakati. Yang berubah adalah dimundurkannya waktu pelaksanaannya, dari semula September menjadi Desember 2020. Begitulah kesepakatan pemerintah (Kemendagri), DPR RI, KPU, Bawaslu dan DKPP. Dengan demikian tahapan pemilu yang sempat berhenti akan dimulai lagi Juni ini.

Pilkada berlangsung atas dasar undang-undang yang berkali-kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir melalui Perppu 2/2020 yang menjadi dasar penundaan pelaksanaan pilkada kali ini. Sejarah panjang pilkada ini dilatari oleh pemilihan presiden secara langsung dan juga kemudian berlangsung pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pilkada kali ini meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan berlangsung di sembilan provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan berlangsung di 224 Kabupaten, sedangkan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan berlangsung di 37 kota. Total 270 pilkada yang tersebar di 32 provinsi yang akan berlangsung November.

Pemilu new normal?

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang (Perppu) No. 2/ 2020 Tentang PerubahanKetiga Atas Undang-Undang No.1/2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota MenjadiUndang-Undang. KPU dengan demikian mesti menyesuaikandengan PKPU yang ada.

Dalam dictum menimbang bahwa dalam rangka penanggulanganpenyebaran Corona

Virus Disease 2019 (COVID-l9) sebagai bencana nasional perludiambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkatpusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaantahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikotaserentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakilgubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakilwalikota tetap dapat berlangsung secara demokratis danberkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalamnegeri;​

Pada saat yang sama, istilah new normal makin akrab saat ini, semua protokol akan disiapkan secara lengkap. Mengubah kebiasaan semata. Apakah dengan kebiasaan yang berubah dalam sekejap mungkin menjamin keberlangsungan pilkada dalam kondisi yang baik sebagaimana harapan publik. Pemilu new normal dengan beragam pendapat. New normal adalah kampanye tentang kebiasaan yang baru.  

Perhatikan bahwa dalam dictum menimbangnya (Perppu) memilih diksi (kata) luar biasa, tetapi tindakannya berkategoribiasa dengan tetap membiarkan ini berjalan seperti semula.Seolah-olah tiada sesuatu yang genting dan memaksa sehinggamesti ditunda hingga ada jaminan penyelenggaraan yang sehat.Seolah-olah semua berjalan seperti biasa.

Kerangka dasar pemilu

Pemilu secara teori dan idealnya adalah sarana demokratis yang tersedia untuk banyak soal yang diharapkan bermuara pada satu soal pokok, kesejahteraan rakyat. Konstitusi kita menyatakan demikian. Tak ada gunanya segala macam pemilu itu kalau tidak mendekatkan kita kepada pelayanan dan penyediaan kebutuhan masyarakat. Pemilu untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan elit politik atau menjamin kesejahteraan penyelenggaranya saja. 

Dalam perspektif ilmu hukum, norma dapat diuji dengan asas-asas yang ada atau berlaku. Norma adalah apa yang tertulis, yang konkret sedangkan asas adalah pikiran dasar atau filsafati nilai-nilai dasar yang hendak dicapai atau diraih. Dapatkah pilkada ditengah pandemi ini berjalan sesuai dengan harapan, itu pertanyaan besarnya.

Apakah dengan pelaksanaan dalam situasi ini akan menjamin tegaknya asas kepemiluan yang ada. Yang lebih prinsip dari itu bagaimana mungkin pilkada diselenggarakan dalam ketegangan, ancaman wabah. Bukankah pilkada sebagaimana pemilu lainnya adalah kegembiraan? Pesta rakyat kata istilah umum. Jangan sampai pesta rakyat berubah menjadi histeria massa.

Soalnya adalah pilkada ini ditengah pandemi yang masih berlangsung. Belum ada kabar gembira yang sesungguhnya (turunnya penderita baru) atau angka sembuh yang makin tinggi. Kabar pelonggaran hanya karena kepentingan ekonomi masyarakat yang musti digerakkan. Beberapa daerah malah menjadi episentrum baru.

Pilkada kali ini juga menyisakan pertanyaan baru tentang, jaminan keselamatan kerja, biaya yang akan meningkat, resiko kesehatan bagi semua yang terlibat (kandidat dan tim, penyelenggara, pemantau, masyarakat umum). Akan ada permintaan tambahan dana baru untuk pembelian alat pelindung diri, https://kendaripos.co.id/2020/05/kpu-minta-tambahan-dana-rp-5359-miliar/Kita mesti menanya ini secara serius, apa dasar pemerintah dan DPR menyepakati pilkada tetap berlangsung meski wabah belum berakhir. 

Bandingkan informasi dari international idea, https://www.idea.int/negara-negara menunda pemilu dan pemilihan lokal karena wabah ini. Setidaknya lima puluh lima (55) negara dan teritori di seluruh dunia telah memutuskan menunda pemilu nasional dan subnasional karena COVID-19, dari jumlah ini setidaknya delapan belas (18) negara dan teritori telah memutuskan menunda pemilu dan referendum nasional; Setidaknya dua puluh satu (21) negara dan teritori telah memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu nasional atau subnasional sebagaimana direncanakan semula meskipun ada kekhawatiran terkait COVID-19 dari jumlah ini sembilan (9) negara telah menyelenggarakan pemilu atau referendum nasional.

Dari sisi penyelenggara mesti mempertimbangkan bahwa tidaksemua tahapan bisa dilakukan dengan aplikasi teknologi semata, mengingat tidak semua desa telah terjangkau dengan internet.Ada kegiatan atau tahapan yang mesti dengan tatap muka, bukansekadar virtual. Termasuk menjaga kemungkinan jika adapenyelenggara di tingkat bawah desa/keluarahan yang mengurungkan atau mengundurkan diri karena resiko paling nyata ada pada mereka.

Memang ada konsekwensi lain bagi para calon, akan adadinamika peninjauan terhadap calon yang sudah direkomendasidengan berbagai alasan jika pilkada ditunda sampai tahun 2021 misalnya. Tidak ada jaminan bahwa para calon yang sudahmendapat rekomendasi akan tetap memiliki rekomendasi yang sama.

Argumentasi kegentingan melaksanakan pilkada tidak berdasarjika dikaitkan dengan kegentingan yang dimaksud. Apakegentingan yang terjadi jika pilkada ditunda di 270 kabupaenkota? Mereka minta merdeka, daerah bakal rusuh? Adakahbahan dasar yang dapat dipakai sebagai bahan argumentasipertimbangan untuk melanjutkan tahapan atau sekadar menundawaktu pelaksanaannya? Pertimbangan seperti itu mesti terangdihadapan publik. Siapa gerangan yang paling berkepentinganpilkada tetap digelar meski pandemic masih mengerikan.Kemendagri, DPR-RI, KPU, Bawaslu, DKPP bertanggungjawab dalam hal ini.

Argumentasi hak asasi bidang politik terlalu klise dipakaisebagai alasan dalam hal ini, bertahun-tahun hak-hak ekonomisocial budaya kita dilanggar dan kita ingkar dengan hak asasi.Kerawanan lain karena ada kemungkinan atau potensi sengketa lain selain sengketa pilkada yang timbul. Apalagi, tidak sedikit petahana yang akan bertanding lagi. Mungkin politisasi Bansos dalam masa pandemi menjadi incaran.

Politik hukum undang undang pemilu itu menyangkut pelaksanaan, pembuatan juga pembaruan. Menyimak konteks ini, yang paling mau pilkada sekarang ini siapa sesungguhnya.Pemerintah, penyelenggara, para kandidat, partai politik, DPR, konsultan politik, masyarakat? Dan lalu mengabaikan pandemi ini.

Beberapa opsional

Pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, DKPP bertanggung jawab secara kelembagaan dan personal menyangkut ini. Menunda pilkada menuju Desember 2020 sebagaimana rencana A pemerintah dan pihak terkait saat ini, menimbulkan banyak konsekwensi dengan situasi terpaksa ini, dengan berbagai kemungkinan; partisipasi akan menurun, pemilih hadir karena mobilisasi calon semata, dan terutama keselamatan para pemilih dan penyelenggara.

Adalah baik jika memikirkan beberapa opsi yang tersedia; Pertama, menunda pilkada hingga status pandemi berakhir, dan memulai tahapan baru lagi. Itu berarti akan ada pengangkatan pejabat bupati atau walikota sejumlah 270 yang sumber rekrutmennya sudah tentu para aparat sipil negara. Hitung-hitungan biaya pengeluarannya jelas.

Kedua, memilih dengan selektif daerah yang dapat menyelenggarakan pilkada jika daerah tersebut sudah status aman dari pandemi. Itu berarti pertimbangan Departemen Kesehatan dan Satuan Tugas diperlukan. Daerah zona merah tidak termasuk kategori ini.

Ketiga, mencari celah konstitusi atau menambah usulan pasal baru sebagaimana Perppu 2/2020, kategori new normal perlu jelas kategorinya, dan Keempat, kembali ke norma dasar pilkada adalah demokratis. Perppu mestinya mempertimbangkan makna demokratisnya, atau ini bisa jadi momentum untuk mengembalikan pilkada ke perwakilan saja (suatu hal yang tidak banyak disukai).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy