Menakar Kebijakan New Normal, Oleh : Nur Wahidah, S.Si – Kendari Pos
Opini

Menakar Kebijakan New Normal, Oleh : Nur Wahidah, S.Si


Nur Wahidah, S.Si
Pemerhati Sosial

KENDARIPOS.CO.ID — Mulai 1 Juni 2020, Pemerintah memberlakukan kebijakan New Normal atau Normal Baru atau Tatanan Kehidupan Baru. Presiden Jokowi juga mengumumkan 4 Provinsi dan puluhan Kabupaten/Kota yang akan menjalankan New Normal tersebut, diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo. Kebijakan New Normal merupakan kebijakan untuk membuka tempat publik seperti pusat perbelanjaan, sekolah, perkantoran, pelabuhan, bandara, tempat pariwisata, tempat ibadah dan lain-lain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pun sudah siap menerapkan imlementasi tatanan baru (New Normal) pada masa pandemi, dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 sebagaimana yang dikemukakan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Laode Ahmad P.B, bahwa Pemprov Sultra terus memastikan keadaan masyarakat untuk memahami dan menaati akan adanya protokol kesehatan yang saat ini tengah dijalankan. Serta memastikan seluruh instrumen pendukung lainnya berjalan, seperti pengunaan masker, penyediaan hand sanitaizer, hingga pemberian bantuan sosial berupa pembagian paket sembako dan lainnya.

Wali Kota Kendari, H.Sulkarnain Kadir dalam rilis resmi di Media Center Kota Kendari mengatakan, kelurahan yang sudah berada pada zona hijau mulai melakukan persiapan untuk memasuki New Normal. Dari 65 Kelurahan di Kota Kendari 11 dinyatakan zona merah, 30 zona kuning dan 24 zona hijau. Tahap awal menghadapi New Normal ini tiga objek yang jadi prioritas yakni, rumah ibadah, objek pelaku usaha dan sekolah. Tiga objek ini diminta membentuk tim untuk mempersiapkan semua hal untuk menuju New Normal. Untuk sekolah, harus melibatkan semua stakeholder termasuk orang tua, sehingga ditemukan titik kesepakatan bagaimana sekolah aman dari penularan Covid-19.

New Normal di Tengah Wabah Covid

Istilah New Normal yang diwacanakan pemerintah sebenarnya bukan semata-mata perubahan gaya hidup masyarakat akibat pandemi Covid-19. Namun, ia merupakan jargon untuk melegitimasi pembukaan kembali kegiatan bisnis-bisnis besar di tengah wabah Covid-19. Buktinya, kawasan yang ditujukan untuk New Normal adalah kawasan-kawasan yang masih berstatus merah seperti DKI Jakarta dan Jawa. New Normal sangat diyakini oleh pemerintah bisa menjadi solusi dalam menghadapi Corona. Padahal kasus Covid-19 di Indonesia sendiri sampai saat ini masih belum terlihat ujungnya. Bahkan sampai saat ini kurvanya sedang naik dan belum mencapai puncaknya apalagi melandai kurvanya. Jangan sampai kebijakan New Normal ini menjadi pintu baru ancaman meluasnya penularan Covid-19.

Pasalnya, dari perspektif epidemologi, saat ini Indonesia belum layak untuk melakukan pelonggaran sosial. Penilaian yang dilakukan WHO per 2 Juni 2020, membuktikan hal tersebut. Menurut lembaga tersebut, ada tiga syarat pelonggaran pembatasan sosial, yaitu: terjadi penurunan kasus baru secara terus menerus setidaknya 50% selama periode tiga minggu sejak puncak; jumlah sampel tes yang positif untuk Covid-19 kurang dari 5%, setidaknya selama dua minggu terakhir; penurunan jumlah kematian di antara kasus yang dikonfirmasi dan yang mungkin terkena setidaknya selama 3 minggu terakhir.

Pemerintah juga semestinya mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang terburu-buru melakukan relaksasi hanya akan meningkatkan jumlah korban. Pelonggaran kebijakan pembatasan sosial dengan alasan untuk memulihkan sendi-sendi ekonomi yang lumpuh meskipun menjadikan keselamatan rakyat sebagai taruhannya jelas sangat naif. Pasalnya, menjadi tugas negara untuk melindungi rakyatnya dari bahaya. Dan cara yang paling efektif adalah memutus mata rantai penyebaran virus melalui pembatasan sosial. Memang, beban fiskal yang ditanggung pemerintah semakin besar, namun hal ini tidak berlangsung lama jika dilakukan dengan ketat. Negara-negara lain yang telah berhasil melewati masa puncak virus ini hanya membutuhkan waktu sekitar dua bulan.

Syariat Islam Solusi yang Solutif

Solusi New Normal ini jelas tidak solutif mengingat risiko yang akan ditimbulkan. Mengorbankan banyak nyawa untuk menyelamatkan sebagian. Solusi ini juga tidak manusiawi dan sangat jahat, seolah nyawa tidaklah berharga. Padahal dalam Islam satu nyawa saja sangat berharga. Islam memiliki solusi tuntas dalam menangani kasus Corona, yaitu dengan cara lockdown. Sebagaimana saat wabah Tha’un terjadi di masa Khalifah Umar bin Khaththab. Proses lockdown tidak hanya mengunci jalan keluar masuk daerah dan menyeru agar masyarakat tidak keluar rumah, tetapi juga penguasa bertanggung jawab penuh atas pemenuhan pangan, jaminan kesehatan para korban, pendidikan dan hukum secara optimal. Sehingga tidak ada gejolak baru yang timbul ketika proses penanganan kasus.

Negara juga membangun pos-pos yang menampung kebutuhan pangan masyarakat, menjamin dengan penuh tanggung jawab. Pengelolaan dana di baitul mal dengan sistem anti riba. Pemasukan kas negara diantaranya diperoleh dari pengelolaan harta milik umum berupa kekayaan alam seperti tambang emas, batu bara, dll. Terlebih dalam segala aspeknya menjalankan pengelolaan kekayaan alam secara mandiri dan terstruktur, bukan menyerahkannya kepada swasta apalagi asing sebagaimana hari ini. Dilihat dari berbagai sisi, hanya Islam yang mampu untuk mengatur kehidupan manusia tanpa bergantung pada negara lain sehingga menjadi sistem yang Rahmatan Lil Alamin. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy