Lahan Diduga Diserobot, Warga Busel Tutup Jalan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit – Kendari Pos
Buton Selatan

Lahan Diduga Diserobot, Warga Busel Tutup Jalan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan (Busel) tengah membangun Rumah Sakit baru di kompleks Kelurahan Bandarbatauga, Kecamatan Batauga. Saat ini, akses jalan masuk sedang dibuka oleh dinas terkait. Baru sehari dibuka, jalan sepanjang kurang lebih 250 meter itu langsung diblokade warga. Akibatnya, alat berat tak bisa kembali beroperasi di hari berikutnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Busel, M. Martosiswoyo, mengaku kaget dengan aksi warga tersebut. Klaimnya, pemerintah sudah mendapat lampu hijau dari pemilik lahan untuk dibebaskan. “Saya tidak turun waktu itu, karena ada rapat. Tapi saya sudah titip pesan agar warga pemilik lahan dilibatkan, hanya mungkin staf saya ini tidak tahu mana pemiliknya. Ada kepala lingkungannya yang lihat itu, tapi kemudian pemilik datang lalu dipagar,” jelas Martosiswoyo di ruang kerjanya.

Versinya, mekanisme pembukaan jalan baru itu sudah diikuti dengan baik. Pemerintah telah bertemu dengan pemilik lahan yang difasilitasi oleh camat setempat. Pertemuan itu melibatkan tiga orang sesuai dengan jumlah sertifikat yang dilewati jalan baru itu. Kemudian, ada surat pernyataan pembebasan lahan yang ditandatangani pemilik dan lurah. Itulah yang menjadi dasar pemerintah melakukan penggusuran di lokasi.
“Masyarakat tidak keberatan, malah mereka senang. Syaratnya, ketika kita ambil tanahnya enam meter, maka kami membantu membuat ulang sertifikatnya sesuai dengan ukuran baru, itu saja,” argumennya.

Suasana diskusi warga setelah melakukan pemagaran jalan baru (bagian kiri) yang dikerjakan Pemkab Busel. Mereka kecewa dan tersinggung karena lahan diserobot tanpa komunikasi dan persetujuan pembebasan.

Pemerintah pun berkomitmen memberikan ganti rugi tanaman yang terdampak pembukaan jalan baru dari jalan Lamaindo ke Rumah Sakit baru itu. Hanya saja, itu belum dibayarkan karena sementara dilakukan perhitungan. “Sebenarnya ini hanya miskomunikasi. Pemkab tetap menghargai hak-hak masyarakat. Kita ganti rugi tanamannya. Makanya akan kita panggil mereka untuk menghitung,” pungkas pria yang karib disapa Toto itu. Sayangnya, keterangan pihak pemerintah itu dibantah tegas warga yang mengaku sebagai pemilik lahan. Semua pemilik lahan yang ditemui di lokasi kompak mengaku tidak pernah diajak diskusi oleh pemerintah. Apalagi membuat kesepakatan tersebut.

“Saya tidak pernah ketemu pemerintah untuk bahas lahan. Tiba-tiba kemarin alat masuk dan menumbangkan tanaman kelapa dan jambu. Kami bertanya-tanya siapa yang memberi izin, ada apa ini?,” ungkap Munzilu, salah satu warga yang mengaku pemilik lahan, kemarin. Ia berharap, seharusnya pemerintah punya etika dan menghargai pemilik lahan. Jika untuk kepentingan umum, warga pun tidak akan berkeras. Hanya saja, jangankan harga permeter tanah yang diambil, tanaman pun tak dianggap itu milik masyarakat sehingga seenaknya.

“Apa karena kita masyarakat kecil, jadi tidak dihargai. Sudah dua kali saya dapat perlakuan seperti ini dari pemerintah, tanamanku dikasih rubuh saja, tidak ada ganti rugi,” kesalnya. Pemilik lain, La Malingu juga melayangkan protes serupa. Dia mengaku tidak pernah menandatangani surat keterangan apapun. Dia hanya merasa pernah disampaikan bahwa di lahannya akan dilalui jalan tapi tidak tahu itu kapan. Setelah itu tidak ada lagi komunikasi dengan pemerintah.

“Masa kita mau buat surat pernyataan untuk memberikan begitu saja lahan ke pemerintah. Itu hanya saya disampaikan dulu. Saya hanya bilang waktu itu, kalau mau dipakai jalan saya minta kompensasi. Lahan itu adalah warisan dari orang tua. Satu sertifikat enam pemilik. Kita minta itu dipecah-pecah saja. Tapi tidak ada jawaban. Kalau pun kita sepakat, mesti tertulis biar kita sama-sama tenang. Inikan tidak ada,” sindirnya.

Tanaman yang roboh diatas lahan miliknya cukup banyak. Ada jambu mete dan jati. Ia enggan bicara harga dari tanaman itu. La Malingu hanya menyayangkan tidak adanya penghargaan dari pemerintah atas eksekusi lahan tersebut. “Pemilik lahan di sini enam orang dan tidak ada satu pun yang dibebaskan. Silahkan tanya satu-satu,” tambahnya. Warga mengancam, jika tak ada itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan itu, mereka akan menempuh jalur hukum. (b/lyn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy