KPU Harus Bertanggung Jawab Potensi Penyebaran Korona di Pilkada – Kendari Pos
Politik

KPU Harus Bertanggung Jawab Potensi Penyebaran Korona di Pilkada

KENDARIPOS.CO.ID — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Baktiar Najamuddin menyoroti keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menggelar Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Senator asal Bengkulu ini mengingatkan KPU agar bertanggung jawab bila dalam proses pilkada nanti malah menghasilkan klaster baru Covid-19. “Saya sudah mendengar penjelasan Mendagri (Tito Karnavian) bahwa pilkada nanti dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tetapi saya ingatkan tenaga medis yang sudah menggunakan APD saja bisa terpapar,” kata Sultan, Selasa (2/6).

Apalagi, lanjut Sultan, proses pilkada ini pasti melibatkan masyarakat luas, mulai dari calon dan timnya, pemilih, serta panitia dari awal pendataan pemilih sampai proses penghitungan suara berjenjang.

Ia berpendapat dalam proses yang multitahap dan melibatkan banyak orang itu bukan tidak mungkin justru menghasilkan klaster baru penyebaran Covid-19. Hal ini mengingat daya tular virus itu tergolong sangat cepat. Terlebih lagi, hingga hari ini, wabah itu belum dinyatakan selesai karena kurvanya relatif meninggi di beberapa daerah.

“Pertanyaan saya, siapa yang tanggung jawab nanti? KPU harus siap lho,” tegasnya. Jadi, ia mengingatkan, jangan hanya karena mengejar sesuatu yang tidak prioritas, tetapi nanti dampaknya menghantam apa yang diprioritaskan yakni sektor kesehatan dan ketahanan sosial. “Ini seharusnya menjadi logika berpikir kita semua, sebelum mengambil keputusan,” ucap Sultan.

Ia menambahkan, prioritas Indonesia hari ini adalah kesehatan dan pangan sebagai penguat sosial-ekonomi masyarakat yang menderita, terutama di lapisan bawah. Rakyat membutuhkan jaminan hak kesehatan dan hidup yang sudah tertuang dalam konstitusi. Proses demokrasi melalui pilkada dalam situasi saat ini, menjadi tidak mutlak untuk dilaksanakan karena masih bisa ditunda, apalagi KPU juga punya simulasi opsi sampai April 2021.

Dari sisi anggaran, Sultan juga mengungkapkan bahwa semua lembaga negara dan kementerian telah dipangkas oleh Kementerian Keuangan. Termasuk anggaran DPD yang tahun ini juga sudah dipangkas.

“Ini KPU RI untuk Pilkada dengan anggaran Rp 9 triliun, malah mengajukan anggaran tambahan Rp 535 miliar lebih karena harus membeli alat pendukung protokol kesehatan. Ini kan seperti tidak punya sensitivitas terhadap apa yang sekarang dirasakan rakyat,” katanya. (boy/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy