Kepala Daerah Vs KASN, Oleh : La Ode Diada Nebansi – Kendari Pos
Kolom

Kepala Daerah Vs KASN, Oleh : La Ode Diada Nebansi

La Ode Diada Nebansi

KENDARIPOS.CO.ID — Kita to the point saja. Kepala Daerah ingin menjalankan visi misinya. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ingin menegakkan aturan. Satu ke Utara, satu ke Selatan. Satu ke Timur, yang lain ke Barat. Kepala Daerah memulai langkahnya dari kampanye, lalu dipilih. Ia dipilih karena visi misinya yang bagus, dus, materi kampanyenya yang menarik. Tentu, dalam kampanye ini sudah termasuk di dalamnya janji-janji.

Sulawesi Tenggara misalnya, sebagai daerah yang plural, kepala daerah wajib mempertimbangkan aspek demografi dengan tagline: Keseimbangan dalam penempatan jabatan. Siapapun yang akan tampil sebagai calon kepala daerah, pasti begini alam berpikirnya.
Lihat saja, komposisi pasangan kepala daerah di Sultra ini, jika 01nya Kepulauan, maka 02nya dari daratan.

Begitu sebaliknya. Nekat memasangkan daratan-daratan atau kepulauan-kepulauan, nomor katompa (buntut) yang kamu dapat. Tapi, oleh karena dunia birokrasi yang terkekang aturan perundang-undangan, tentu tak mudah mencari keseimbangan. Terutama, soal penempatan jabatan. Apalagi, KASN sudah begitu besar perhatiannya dalam rangka terbentuknya aparatur sipil negara yang profesional dan akuntabel.

Saya mau tanya calon kepala daerah, dalam rangka terbentuknya ASN yang profesional dan akuntabel apakah anda ingin menempatkan calon-calon Kepala Dinas (misalnya) yang handal? Pasti. Eits, tunggu dulu. Ketersediaan calon kepala dinas yang handal itu ternyata mendukung pesaing anda. Apakah anda ingin menempatkan orang yang tak mendukungmu dalam Pilkada kemarin? Tidak. Kalau tidak, ini ada Calon Kadis yang mendukungmu tapi ngomongnya belepotan.

Dalam assesmen kemarin, nilainya juga jeblok. Inilah problemnya. Ibarat haroa, saat ambil kayu, saat ambil janur untuk bikin lapa-lapa, saat kupas kelapa untuk bikin kauwei, anda tak ketat memberi pengawasan. Begitu lapa-lapa dan ayam kauwei sudah dihidangkan dan sudah ditutup bosara, barulah anda memberi pengetatan. Longgar di awal, ketat di akhir. Orang yang capek panjat kelapa untuk dibuat kaowei, anda kekang dengan aturan, sementara orang yang tidur-tiduran anda beri kesempatan untuk duduk dibaris depan hidangan haroa.

Maksud saya, KASN mestinya mengetati tindakan ASN saat Pilkada, yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Ini agar di penghujung Pilkada atau pada saat bagi-bagi jabatan, semua merasa berhak dan merasa dekat dengan kepala daerah terpilih. Atau, KASN mundur selangkah, tanya dahulu keinginan kepala daerah lalu sesuaikan dengan aturan. Titik. Tanpa itu, salah satu pihak pasti tersandera. Kalau begini kejadiannya, rakyat yang dirugikan.

Tidak sedikit kasus assesmen pejabat di daerah-daerah yang kandas oleh karena silang keinginan dan pendapat. Mau diusulkan untuk diangkat, dia tidak mendukung saya. Tidak diusulkan, assesmennya juara satu. Ini baru sisi assesmen.

Bagaimana lagi dengan “keseimbangan” wilayah tadi? Ini lebih soe lagi. Misalnya ingin menempatkan seseorang di jabatan kepala dinas. Ada yang mendukung tapi golongan 3. Ada figur golongan 4 tapi tidak mendukung saat Pilkada. Mau dipaksa untuk ditempatkan di jabatan itu, tapi hasilnya akan menuai kecewa beberapa pihak.

Setelah itu, demo kiri kanan. Upaya untuk menjatuhkan muncul dari berbagai arah. Via polisi, via kejaksaan, via KPK, via ombudsman, via wartawan, via LSM, via mahasiswa, mungkin juga via dukun. Pemerintahan terganggu. Dan, ketika maju ke periode, tumbang.

Lalu apa solusinya? Oleh karena yang paling berisiko adalah kepala daerah, dimana risikonya adalah ancaman “tumbang” di periode kedua, maka Kepala Daerah – KSAN mutlak mempertemukan kata. Kepala daerah datang dengan ekses politiknya, KASN muncul dengan ekses aturannya. Setelah itu, ciptakan narasi baru yang dibenarkan secara hukum dan memperkokoh misi politik.

Zaman segini kan yang paling utama adalah bebas korupsi. Yang penting tidak korupsi. Pilih mana, sesuai kompetensi tapi berwatak korup, atau tak sesuai kompetensi tapi bersih. Tentu, ini subyektif. Tapi, bagi kepala daerah, subyektif yang melahirkan kemenangan sudah itu yang obyektif. Sudahlah, yang penting tidak korup. (nebansi@yahoo.com)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy