Kadis DPM-PTSP Konawe : Kontrakan yang tak Bayar Retribusi IMB akan Dibongkar – Kendari Pos
Konawe

Kadis DPM-PTSP Konawe : Kontrakan yang tak Bayar Retribusi IMB akan Dibongkar

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Pabupaten (Pemkab) Konawe meminta pemilik usaha kontrakan di wilayah Morosi, sekitar kawasan pertambangan, segera melunasi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Pemkab memberikan batas toleransi bagi para pemilik kontrakan sampai bulan ini agar kewajiban retribusi itu segera dilunasi. Jika diabaikan, maka siap-siap saja, bangunan yang belum memiliki dokumen legalitas itu dieksekusi.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Konawe, Burhan. Ia menyebut, timnya sudah dua kali turun lapangan mengingatkan pemilik rumah-rumah kost di sekitar kawasan mega industri tersebut agar melunasi kewajiban IMB. “Jadi kita sudah kerja sama dengan bagian Tata Ruang Dinas PUPR dan Satpol PP Konawe. Kita akan turun bongkar atau eksekusi nanti. Apakah akhir tahun, kita sesuaikan dengan kondisi pandemi,” ujar Burhan.

Burhan mengatakan, pendapatan pemilik kontrakan di sekitar kawasan industri Kecamatan Morosi tersebut sangat berprospek. Saat pihaknya turun lapangan, dalam satu desa saja tercatat ada 1.800 kamar yang dikontrakkan. Ditemukan pula, seorang warga yang memiliki kontrakan mencapai 150 kamar di areal sekitar kompleks pertambangan itu. Secara hitung-hitungan, biaya sewa setiap kamar berkisar Rp 500 ribu- Rp 600 ribu tiap bulan.

“Bagaimana kalau 100 kamar, berapa pemasukannya. Satu kamar ukuran 4×3 meter saja, kalau kita hitung retribusi IMB itu menghasilkan Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu per kamar. Sementara, pengurusan IMB ini hanya satu kali,” ungkap Burhan. Ia menambahkan, dengan menjamurnya rumah kontrakan di sekitar kawasan mega industri tersebut, lama-kelamaan pemukiman di sana akan menjadi kumuh. Sebab, dimana-mana ada pembuangan limbah yang berasal dari rumah kontrakan.

Padahal, Pemkab Konawe mewacanakan kawasan sekitar industri itu akan dipoles menjadi kota mandiri. Wilayah itu akan mampu berdiri sendiri dan segala kebutuhan tersedia secara mandiri oleh warganya.
“Inilah yang kita imbau, warga harus mengurus IMB agar punya legalitas rumah kost. Serta, ada penataan sehingga disana tidak menjadi wilayah yang kumuh,” pungkasnya. (b/adi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy