I Teeth My Brush and I Brush My Teeth, Oleh : Prof. Hanna – Kendari Pos
Kolom

I Teeth My Brush and I Brush My Teeth, Oleh : Prof. Hanna


Prof. Hanna

KENDARIPOS.CO.ID — Ada dua pertanyaan yang pernah diajukan oleh dosen saya. Pertama adalah makna kalimat I teeth my brush, and I brush my teeth. Dua kalimat tersebut membuat saya bingung bagaimana bisa menjawab pertanyaan dosen mata kuliah filsafat bahasa. Sepintas mungkin bisa saja kita mengatakan bahwa perbedaan kedua kalimat itu ada pada pemaknaan kata kerja. Tetapi dosen masih belum bisa menerima jawaban saya saat itu, karena menurutnya bukan dari aspek itu.

Pertanyaan itu diajukan kepada kami setelah dosen tersebut menerima pertanyaan dari mahasiswa lain yakni, “mana yang lebih dulu, telur atau ayam”. Pertanyaan itu juga tak akan ada habisnya diperdebatkan sesuai kemampuan kita dan daya analisis kita, dan sampai saat ini belum ada kata pasti mana yang benar, kita menginterpretasi pembenaran itu sesuai daya nalar kita.

Dalam minggu ini, kita disajikan topik utama pembahasan di masyarakat yakni hadirnya Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi pancasila (RUU HIP). RUU ini menjadi pro dan kontra dari ormas dan masyarakat sehingga oleh pemerintah mengusulkan ke DPR untuk diperbaiki bukan dibatalkan. Seperti yang kita ketahui, RUU HIP ditolak banyak pihak lantaran tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang Pembubaran PKI dalam draft RUU itu. Salah satu pasal dalam draft RUU tersebut juga dikhawatirkan banyak pihak bisa memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Belakangan, pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan RUU HIP karena banyak protes dari masyarakat.

Terkait dengan itu, Merdeka.com menulis Menko Polhukam Mahfud MD berbicara mengenai RUU HIP. Dia menuturkan, ada masalah substansial menyangkut dua hal pokok terkait RUU HIP itu.Yakni masalah keberlakuan TAP MPRS 25/66 tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran komunis itu sudah diselesaikan. Kemudian, soal Pancasila diperas menjadi Trisila dan Ekasila gagasan Bung Karno dan hendak dinormakan dalam RUU HIP sudah diselesaikan secara substansial. Dia bilang, baik pemerintah maupun pengusul sudah sependapat bahwa itu tidak bisa dimasukkan dalam UU. Artinya, semua stakeholder sudah sependapat bahwa TAP itu berlaku.

Itu masalah substansialnya. Nah, masalah substansial sambilannya adalah RUU HIP dianggap mau menafsirkan Pancasila dan memposisikan Pancasila kembali di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, padahal itu sudah final.

Selain itu, kata Mahfud, ada masalah prosedural yang perlu diingat bahwa RUU tersebut adalah usulan DPR. Sehingga, keliru bila orang mengatakan bahwa pemerintah tidak mencabut RUU HIP tersebut. “Ya tidak bisa dong kita cabut, RUU usulan DPR. Kita kembalikan ke sana. Masuk proses legislasi di lembaga legislatif. Kita katakan, tolong dibahas ulang. Nah mau dicabut atau tidak bukan urusan pemerintah. Kalau saling cabut, kacau nanti kehidupan bernegara kita,” pungkas Mahfud.

Pertanyaan yang perlu kita jawab adalah akankah RUU HIP seperti nasibnya pertanyaan duluan mana telur dengan ayam? Jika seperti ini nasibnya maka harapan masyarakat yang sejahtera belum bisa kita raih. Oleh karena itu pemerintah dalam kondisi apapun selalu berusaha untuk melaksanakan amanah yang di berikan oleh Undang-Undang. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum (Rechstaat) yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam menjalankan pemerintahannya NKRI menganut paham demokrasi, sehinggga semua kewenangan adalah dimiliki oleh rakyat.

Dalam masyarakat demokratis, peran warga negara diantaranya adalah berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat atau pemerintahnya, hal ini dapat dilakukan dengan cara warga negara ikut serta dalam setiap kebijakan yang telah dibuat seperti ikut serta dalam pemilihan umum dan dalam hidup bermasyarakat dapat dilakukan dengan ikut serta dalam memutuskan kebijakan apabila ada suatu permasalahn dengan cara musyawarah mufakat.

Demikian juga peran masyarakat yang lainya adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah melalui pengawasan setiap kebijakan atau keputusan yang diambil pemerintah. Maksdunya adalah agar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut pemerintah dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah UU lalu meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat sebagai peran warga negara yang terakhir. Sebenarnya, kepatuhan masyarakat terhadap imbauan pemerintah boleh kita katakan sudah berada pada posisi maksimal setelah melihat fenomena pada pandemi Covid-19 ini.

Masyarakat ingin agar pemerintah dapat memuwujudkan janji yang disampaikan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pengembangan sumber daya masyarakat sesuai kebutuhan yakni butuh pangan yang harganya terjangkau dan mudah didapat, mendapatkan rumah dan pendidikan murah sebagaimana pidato Presiden pada 20 Oktober 2019. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy