CJH 2020 Batal Berangkat, Biaya Haji Bakal Dikembalikan – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

CJH 2020 Batal Berangkat, Biaya Haji Bakal Dikembalikan

KENDARIPOS.CO.ID — Ribuan calon jamaah haji Sultra dipastikan batal naik haji tahun ini. Pemerintah pusat melalui Menteri Agama RI, Fachrul Razi memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji 2020 ke Arab Saudi di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sultra, Fesal Musaad meminta jamaah haji Sultra tetap tenang dan ikhlas menerima keputusan tersebut.

“Saya minta masyarakat khususnya para jamaah agar berbesar hati menerima keputusan ini. Kebijakan ini diambil menimbang kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir,” kata Kepala Kanwil Kemenag Sultra, Fesal Musaad saat ditemui Kendari Pos, Selasa (1/6) kemarin.

Sebelum pembatalan pemberangkatan jamaah di tanah suci, Kemenag Sultra telah menyiapkan beberapa skema. Salah satunya memastikan agar jamaah tidak mengalami kerugian hingga mengembalikan uang pelunasan yang sudah dibayarkan. “Skema besarnya itu, menjamin untuk tidak merugikan jamaah. Artinya uang pelunasan misalnya yang kemarin sudah dibayarkan yang rata-ratanya Rp 9 jutaan itu bisa diambil kembali. Perlu diingat uang pelunasan, bukan uang pendaftaran hajinya,” kata Fesal.

Fesal mengungkapkan, di Sultra seluruh jamaahnya sudah melakukan pelunasan melalui teller perbankan yang dipercaya pemerintah untuk menghimpun dana jamaah. “Total jamaah seluruhnya 2.004 orang. Semuanya dipastikan batal berangkat. Mereka sudah melunasi biaya haji. Terkait pengembalian total uang jamaah kita masih tunggu juknis dari pusat. Kami juga masih menunggu kebijakan dari pusat apakah jamaah diberangkatkan tahun depan atau bagaimana. Kita tunggu saja,” tambahnya.

Menurut Fesal, penundaan ini semata untuk keselamatan bersama. Terutama ekseptor jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini. Kondisi sosial Indonesia maupun Arab Saudi belum menunjukan tanda-tanda pulih atau normal seperti semula. “Jadi, untuk menghindari potensi melonjaknya penderita Covid-19, maka pelaksanaan haji tahun ini ditiadakan,”kata Mantan Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku.

Pertimbangan lainnya, lanjut Faesal Musaad, hingga tanggal 1 juni otoritas pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelanggaraan ibadah haji untuk tahun 2020. Padalah waktu pemberangkatan untuk klaster pertama tanggal 26 juni. Melihat kondisi disisa waktu yang ada, efisiensi maupun efektivitas akomodir jemaah haji akan berpotensi negatif. Hal itu, karena banyak hal yang mesti dipersiapkan mulai dari pra pemberangkatan hingga pada tahapan pemberangkatan nanti.

“Waktu yang tersisa sangat tidak cukup untuk melakukan persiapan pelaksanaan termasuk pembinaan kepada jemaah haji. Karena banyak hal yang mesti dipersiapkan. Termasuk pengurusan visa, penerbangan, dan layanan saat akan di Arab Saudi nanti. Belum lagi menjalani proses karantina selama 14 hari. Jadi, waktu yang tersisa sangat tidak memungkinkan,”ujar Fesal Musaad.

Terpisah, Wakil Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran mengimbau agar jamaah haji bersabar dan menunggu pemberangkatan pada tahun berikutnya atau pemberangkatan dikala pandemi Covid-19 berakhir. “Ini adalah keputusan terbaik dari pemerintah yang tidak ingin warganya tertular Covid-19. Masyarakat perlu bersabar. Mungkin tahun depan bisa berangkat. Kami akan kawal terus jamaah kita. Apalagi jamaah Kota Kendari adalah yang terbayak kuotanya setiap tahun atau sekira 40 persen dari total jamaah haji Sultra. Kita serahkan saja sama kemenag. Nanti mereka yang atur,” kata Siska.

Sebelumnya, Menteri Agama RI Fachrul Razi mengumumkan pembatalan pemberakangkatan haji tahun ini dikarena pandemi covid-19 global belum berakhir. “Berdasarkan kenyataan itu pemerintah memutuskan tak memberangkatkan haji pada 1441 hijriah,” tuturnya.

Pemerintah Indonesia telah menunggu kejelasan dari Arab Saudi sebelum menentukan sikap terkait haji tahun ini. Awalnya, Indonesia memberi waktu hingga akhir April bagi Arab Saudi. Namun hingga 29 April, Saudi tak kunjung memberi kabar. Kemenag pun mengundur batas waktu hingga 20 Mei. Hal yang sama pun terjadi, tak ada kepastian dari Arab Saudi.

Bipih Dikembalikan ke kas Haji

Disinggung soal penggunaan dana jamaah untuk program penanganan virus Covid-19, Fesal mengaku sama sekali tidak ada niatan dan upaya untuk itu. “Saya pastikan tidak ada dana jamaah haji yang digunakan untuk pencegahan Covid-19,” tuturnya.

Sesuai pasal 44 UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), APBN, nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPIH yang bersumber dari Bipih, nilai manfaat, dan dana efisiensi berasal dari dana setoran awal dan pelunasan dari jamaah haji serta dana hasil kelolaan atau investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang sepenuhnya dipergunakan untuk layanan kepada jamaah haji.

Di sisi lain, lanjut Fesal, BPIH yang bersumber dari APBN dipergunakan untuk operasional petugas dalam melayani jamaah haji. Dana yang bersumber dari APBN itu antara lain digunakan untuk akomodasi dan konsumsi petugas haji. Selain itu, dana APBN tersebut juga digunakan untuk biaya transportasi darat petugas selama di Arab Saudi, serta transportasi udara petugas haji dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya.

Anggaran rekrutmen dan pelatihan petugas haji, penyiapan dokumen perjalanan haji, sewa kantor sektor dan kantor Daker serta kebutuhan-kebutuhan operasional lainnya baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi juga menggunakan dana APBN, bukan dana haji.
“Karena pembatalan haji tahun ini, hanya BPIH yang bersumber dari APBN yang dapat direalokasi untuk mendukung upaya penanganan penyebaran Covid-19. Untuk BPIH yang bersumber dari bipih, nilai manfaat, dan dana efisiensi akan dikembalikan ke kas haji,” paparnya.

Lebih jauh Fesal Musaad menjelaskan, untuk nominal setoran terakhir atau pelunasan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (Bipih), akan dikembalikan jika peserta jemaah melakukan pengajuan. Namun jika tidak melakukan pengajuan, maka dana jamaah akan disimpan dengan aman oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Dana Bipih merupakan dana titipan peserta jemaah haji yang dikelola oleh BPKH. Dalam kondisi prosesi pelaksanaan ibadah haji ditiadakan, jika peserta ingin menarik kembali uangnya, maka boleh dilakukan. Baik meminta dana pembayaran pelunasan atau secara keseluruhan. Tetapi jika peserta jemaah menarik secara total maka statusnya sebagai peserta jemaah haji akan dihapus. Jika hanya sebagian dana yang diajukan untuk diambil, nantinya kembali menyetor saat pelaksanaan telah memungkinkan untuk digelar,”tuturnya.

Sementara itu, bagi Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini juga dinyatakan batal. Termasuk pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Bipih yang telah disetor akan dikembalikan. “Jika situasi sosial telah terkendali, maka Gubernur masing-masing daerah bisa mengusulkan kembali nama-nama peserta PHD. Termasuk KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang,”tandasnya. (ags/m6/ )

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy