Boleh Ndak Pilkada Diganti Lotkada, Oleh : La Ode Diada Nebansi – Kendari Pos
Kolom

Boleh Ndak Pilkada Diganti Lotkada, Oleh : La Ode Diada Nebansi

La Ode Diada Nebansi

KENDARIPOS.CO.ID — Mumpung masih Pandemi Covid 19. Ini bisa dijadikan alasan untuk membuat alasan tak mengeluarkan uang. Kebetulan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah-daerah masih menyusun rencana anggaran biaya yang akan digunakan untuk keperluan pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada pemerintah daerah.

Tapi, rasa-rasanya, Pemda juga dalam kondisi pelik oleh karena Pandemi Covid. Tapi, oleh karena Pilkada juga penting artinya, demi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan, maka kedua-duanya harus dipikirkan. Artinya, satu sisi berpikir defisit anggaran, di sisi lain, Pilkada tak penting-penting amat.

Kenapa Pilkada tak penting-penting amat? Ya, karena terbukti, menempatkan Penjabat (Pj) Bupati sepanjang masa pun kelihatannya: sama dan setara dengan Bupati definitif. Lihatlah Pj Sekprov yang sudah hampir tiga tahun berjalan, dan: ternyata pembangunan dan pemerintahan juga jalan terus. Lha, kalau dengan Pj saja bisa berjalan, lalu untuk apa menggelontorkan anggaran besar untuk seorang definitif?

Sudah bisa ditebak. Bahwa, saya yang menulis ini PASTI berlatar belakang swasta, mendahulukan hasil dan membelakangkan kebenaran hirarki proses. Artinya, memikirkan penghematan negara dengan mengesampingkan aturan formal yang remeh temeh dan boros anggaran. Tapi jangan lalu berpikir bahwa mengelola anggaran negara dengan mengesampingkan aturan formal berarti juga mengelola anggaran secara serampangan. Bukan begitu. Maksud saya, aturan tetap dijalankan, namun pintu-pintu penghematan sedapat mungkin dilewati seketat mungkin.

Soal pemilihan Kepala Daerah di setiap periode lima tahunan, telah membuka mata kita semua bahwa anggaran yang digunakan tidak sedikit. Hasilnya? Minta ampun. Nyaris tak ada perbedaan antara Pj dan definitif dari sisi kelangsungan pembangunan dan pemerintahan.
Bedanya, Pj irit dan sedikit uang keluar sedangkan definitif, boros dan uang tahambur kiri kanan.

Adakah kita memikirkan soal jomplangnya penggunaan anggaran pada jabatan yang sama dengan status berbeda namun hasilnya sama? Tidak. Nah, sekarang berpikirlah. Silakan anda menyebut ini sebagai anekdot tapi menurut saya, sesungguhnya yang ada di hatimu juga begitu.

Anekdot lain tentang Pilkada juga masih ada yakni, LOTKADA yang berasal dari kata lottere. Ketimbang menggelar pemilihan kepala daerah yang butuh banyak duit, butuh kartu suara, butuh kertas dan form BB, C1, X, Y, Z dan sebutan macam-macam itu, ada cara yang paling simpel dengan cara di-lot. Singkatannya juga enak dibaca: LOTKADA (lottere kepala daerah).

Tahu ndak kamu, bahwa dengan Lotkada akan memangkas banyak penggunaan anggaran yang sesungguhnya bisa dihemat. Dengan Lotkada, cukup membeli bola Pimpong sebanyak pasangan calon, lalu masukkan dalam tabung lalu nyalakan mesin putar, lalu taputar-putar tabungnya, maka siapapun yang keluar lot-nya, dialah bupati.

Hasilnya tak bisa digugat. Kecuali: gugatmi Tuhan. Toh, hasilnya sama. Sama-sama memenuhi syarat. Dan, yang paling soe, tak ada lagi yang akan menggugat di MK. Kenapa? Oh, jangan salah, etape di MK komotau? Pukulan duitnya juga cukup terasa. Gila. Ide gila. Benar-benar ngawur. Ya, memang ngawur. Tapi, pekerjaan yang menghabiskan anggaran negara yang besar namun hasilnya justru kerugian dalam tanda petik, bukankah hal itu yang lebih ngawur? Karena ketika negara memberikan hak dan wewenang kepada seseorang untuk mengelola keuangan negara, maka seseorang itu tak mendambakan rasa was-was dalam pemborosannya, yang diwas-waskan hanyalah pada persoalan hukum, apakah ia melanggar aturan hukum atau tidak.

Soal boros, tak perlu dipusingkan. Beruntung bukan saya yang teken rancangan belanja dalam kegiatan seperti ini, rancangan tunjangan jabatan, rancangan tunjangan perjalanan, biaya hotel, dan macam-macam. Kalau saya, saya ndak taumi bilang.

Umpamanya saja, jika perjalanan dinasmu ke Madiun untuk mempelajari debit air anak sungai Bengawan Solo yang membelah Madiun, dan setelah kembali ke daerah dan diminta menceritakan bagaimana tata kelola air di sepanjang sungai Bengawan Solo, ternyata kamu hanya menceritakan oleh-oleh Brem Madiun maka jangan harap dua kali kamu melakukan perjalanan dinas. Minggir. Yang begini juga pemborosan tapi, negara dan pemeriksa masih luput mengetatinya. Jadi, Lotkada sebenarnya ungkapan puyeng dan kegemasan.(nebansi@yahoo.com)

Penulis : La Ode Diada Nebansi (Direktur Kendari Pos)

1 Comment

1 Comment

  1. Hakim Gamoro

    30 Jun 20 10:15 at 10:15

    Suka pak tulisan ini…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy