Biaya Sewa Helikopter Firli Rp 35 Juta Per Jam – Kendari Pos
Nasional

Biaya Sewa Helikopter Firli Rp 35 Juta Per Jam

Firli Bahuri saat naik helikopter


KENDARIPOS.CO.ID — Penggunaan helikopter milik swasta dengan kode PK-JTO oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menuai polemik. Pengamat penerbangan yang juga anggota komisioner Ombudsman RI, Alvin Lie memperkirakan, biaya sewa helikopter mewah tersebut sebesar USD 2.500 per jam. Jika dikurs secara rupiah sekitar Rp 35 juta. “Biaya sewa helikopter untuk kapasitas setara itu sekitar USD2.500 per jam,” ujar Alvin kepada JawaPos.com, Minggu (28/6).

Alvin menuturkan, Ombudsman tidak bisa menyelidiki soal dugaan penggunaan helikopter mewah tersebut. Karena Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) telah melaporkannya ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. “Kan sudah dilaporkan dan diselidiki oleh Dewan Pengawas KPK,” ujar Alvin.

Kendati demikian, lanjut Alvin, jika Dewas KPK mengabaikan laporan tersebut. Ombudsman tak segan memproses Dewas KPK, karena ada dugaan maladministrasi. “Kecuali jika Dewas KPK abaikan pengaduan, bisa dilaporkan kepada Ombudsman sebagai maladministrasi oleh Dewas KPK,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyampaikan, pihaknya mulai mencari bukti terkait penggunaan fasilitas mewah oleh Firli Bahuri. “Klarifikasi juga sudah mulai dilakukan hari ini. Karena yang diadukan adalah Ketua KPK tentu pihak yang diadukan juga akan diklarifikasi oleh Dewas,” ujar Tumpak.

Tumpak mengaku, pihaknya sudah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri. Namun, pihaknya terlebih dahulu akan mengidentifikasi terkait fakta tersebut.
“Pengaduan itu sudah kami terima dan Dewas sudah tugaskan tim untuk melakukan identifikasi fakta-fakta lebih lanjut,” beber Tumpak.

Menurutnya, Dewas akan melakukan fungsinya sebagai pengawas dengan sebaik-baiknya. Terlebih adanya laporan soal dugaan etik terhadap Firli. “Kami akan lakukan tugas pengawasan ini sebaik-baiknya. Terimakasih atas perhatian dari masyarakat untuk terus menjaga KPK agar senantiasa bergerak di relnya,” pungkasnya.

Namun,Firli enggan mengomentari aduan masyarakat ke Dewas KPK. Dia berdalih, hanya fokus kerja pada penindakan dan pencegahan korupsi “Saya hanya kerja, dan kerja,” kata Firli dikonfirmasi. Jenderal polisi bintang tiga ini enggan memikirkan soal kritikan dan aduan masyarakat. Dia menyebut, waktunya akan habis jika mengomentari hal tersebut. “Masa waktu kita habis karena merespon kritikan dan aduan,” beber Firli.

Penggunaan helikopter swasta oleh Ketua KPK Firli Bahuri menjadi polemik. Pasalnya penggunaan helikopter dengan kode PK-JTO itu tergolong fasilitas mewah. Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan, pimpinan hingga pegawai KPK harus mematuhi nilai dasar KPK. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik dan Pedoman Prilaku KPK.

Dalam perkom tersebut termuat nilai dasar pribadi pimpinan hingga pegawai KPK. Diantaranya, relegius, integritas, kepemimpinan, profesional dan keadilan atau jika disingkat RI KPK.
“Dari nilai-nilai RI KPK ini dijabarkan nilai nilai yang dikembangkan di KPK yaitu jujur, peduli, maandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil,” ucap Saut kepada JawaPos.com, Minggu (28/6).

Saut menyampaikan, pimpinan hingga pegawai KPK harus mengedepankan hidup sederhana. Alasan ini yang membuat Saut menjual mobil Jeep Rubicon miliknya. Karena saat menjadi pimpinan KPK, akui Saut, dikritik karena memiliki kendaraan mewah. “Itu sebabnya ketika diingatkan teman-teman ICW tentang mobil Jeep Rubicon jangan digunakan, langsung saya jual dan beli tanah. Walaupun saya sempat marah, dalam hati hai itu beli mobil bukan gue dapat ngerampok!, hasil tabungan, DP dibantu orang tua, cita cita sejak kuliah tahun 80 an mau beli Jeep kesampaian 2014. Masuk KPK 2015 langsung dijual,” beber Saut.

Saut menyayangkan, jika saat ini terdapat pimpinan KPK yang menggunakan fasilitas mewah. Dia mengaku, selama empat tahun menjadi pimpinan KPK tidak melakukan hal yang nantinya akan menjadi sorotan publik. “Selama empat tahun di KPK enggak kemana mana, karena berisiko. Risiko ini yang tidak banyak dipahami,” beber Saut.

Saut menyebut, selama bertugas di KPK tidak pernah menggunakan fasilitas mewah. Bahkan ketika hendak melakukan kinjungan kerja yang seharusnya mendapat fasilitas bisnis, namun dia lebih memilih fasilitas yang biasa, bisa berbaur dengan masyarakat. “Selama empat tahun di KPK dimana pimpinan dibiayai naik bisnis kelas pesawat udara, tapi saya tidak akan pernah masuk ke lounge. Lebih memilih berbaur dengan umum, karena berisiko, saya ketemu calon pasien KPK di sana,” ujar Saut.

Oleh karena itu, Saut menyarankan agar pimpinan KPK jilid V atau era Firli Bahuri dapat mematuhi kode etik serta aturan KPK lainnya. “Jadi kalau anda pimpinan ‘use your imagination’. Patuhi kode etik, walau saya masih ragu seperti apa kode etik KPK saat ini dan bagaimana itu dijamin oleh mereka. Nilai itu di pimpinan dan pegawai yang harus sama sama berlaku,” tegas Saut. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy