KENDARIPOS.CO.ID — Para wakil rakyat di DPRD Bombana meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera menggaet pengusaha transportasi laut untuk menormalkan aktivitas penyeberangan di Kasipute ke Kabaena. Pasalnya kegiatan penyeberangan laut yang ada saat ini sangat meresahkan masyarakat. Mulai dari praktik permainan harga tiket dan tidak layaknya kapal pengangkut yang beroperasi. Penegasan tersebut disuarakan Anggota DPRD Bombana, Ashari Usman.
Ia menganggap, penyeberangan laut menggunakan kapal kayu pada rute Kasipute-Kabaena sangat rawan kecelakaan. Pasalnya perangkat keselamatan pada kapal sebagai pengangkut penumpang sangat minim. “Saya tidak mengerti kenapa kapal kayu ini masih dizinkan berlayar. Tidak safety. Masa pelampungnya hanya dua dan kondisi kapal juga sangat memprihatinkan. Jangan nanti ada musibah baru saling tunjuk,” katanya, mengingatkan, Rabu (3/6).
Mantan jurnalis itu meminta, seharusnya armada kapal kayu tersebut tak lagi diizinkan berlayar. “Sudah sering ada kasus kapal mati mesin di tengah laut dan membuat penumpang terombang ambing berjam-jam. Kenapa terjadi seperti itu karena rata-rata kapal ini semua bermesih tua yang tidak layak lagi beroperasi,” khawatirnya.
Tak hanya dari segi kelayakan, pemilik kapal kayu penyeberangan Kasipute-Kabaena juga sering kali memainkan tarif tiket dan sangat memberatkan masyarakat. Padahal yang intens menggunakan transportasi laut itu adalah kalangan menengah ke bawah. “Mereka patok harga sampai Rp 200 ribu dan juga menentukan waktu berangkat sesukanya. Makanya, kami minta Pemkab Bombana bisa melihat kondisi ini dan segera agar mengundang investor datang. Saya yakin juga, Kabaena akan semakin maju,” harapannya.
Kepala Dinas Perhubungan Bombana, Syahrun yang dikonfirmasi, mengakui jika armada kapal kayu yang beroperasi di Kasipute-Kabaena dan sebaliknya, tidak ada yang layak. Bahkan pihaknya telah membuat surat edaran pada para pemilik kapal agar memenuhi kelayakan sebelum berlayar tapi diabaikan. “Kami selalu mengimbau, namun tidak ada yang mau dengar. Kita mau larang beroperasi, kasihan masyarakat tidak ada transportasi pilihan. Kami juga serba salah sebenarnya,” jawab Syahrun. (b/kmr)
