Anggaran Tambahan KPU Muna Masih Dikaji – Kendari Pos
Politik

Anggaran Tambahan KPU Muna Masih Dikaji

Bupati Muna LM. Rusman Emba dan Ketua KPU Muna Kubais saat penandatanganan NPHD, 2019 lalu

KENDAIRPOS.CO.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muna mulai menyiapkan kebijakan setelah Pilkada serentak diputuskan digelar 9 Desember 2020. KPU Muna menyiapkan opsi, seperti menambah jumlah tempat pemungutan suara (TPS), jumlah anggota badan ad hoc dan pengadaan alat pelindung diri (APD). Karena itu lembaga yang dipimpin Kubais akan mengusulkan tambahan anggaran. Namun belum diketahui nominal anggaran tambahan yang ditetapkan Pemkab Muna dengan alasan masih dikaji.

Ketua KPU Muna Kubais menerangkan tahapan Pilkada serentak akan kembali dimulai pada 15 Juni dengan mengikuti standar kesehatan penanggulangan Covid-19.

Pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi tersebut, kata Kubais, akan diatur secara teknis dan terperinci dalam PKPU revisi. Baik menyangkut protokol kesehatan bagi penyelenggara, peserta maupun masyarakat ataupun penyesuaian tahapan lainnya.

Meski begitu, kata dia, ada tiga aspek yang akan berpengaruh besar sebagai konsekuensi pandemi. Di antaranya ialah pengadaan APD, penambahan jumlah anggota kelompok penyelenggada pemungutan suara dan penambahan jumlah TPS. “Aspek itu akan berpengaruh pada penambahan kebutuhan anggaran,” paparnya.

Ia merincikan, misalnya, dalam PKPU sebelumnya diatur jika proses pendataan ataupun pemutakhiran data pemilih tanpa memerhitungkan APD bagi KPPS ataupun petugas coklit. Kondisi itu akan berubah setelah adanya pandemi.

Jumlah pemilih dalam setiap TPS akan dibatasi untuk mencegah penumpukan orang. Jika sebelumnya maksimal 800 pemilih per TPS, maka kemungkinan akan dikurangi setengahnya. Penambahan TPS itu juga akan berdampak pada penambahan jumlah anggota KPPS.

“Bagaimana teknis penambahannya, itu yang masih menunggu PKPU dari pusat,” urainya.

KPU Muna masih menunggu PKPU hasil revisi untuk mengkalkulasi dampak anggaran yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut. KPU akan menghitung biaya pengadaan APD, tambahan logistik untuk TPS dan honoranium tambahan anggota KPPS. Dengan demikian, nilai NPHD antara Pemkab dan KPU sebesar Rp37 miliar untuk biaya Pilkada Muna masih akan bertambah. Kondisi itu sudah dikoordinasikan dengan Pemkab Muna. “Hasil komunikasi sementara, Pemda katanya tetap siap untuk anggaran itu,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Muna LM. Rusman Emba menjelaskan, secara prinsip, pemerintah daerah siap melaksanakan kebijakan pusat dengan kembali mengalokasikan tambahan anggaran Pilkada. Namun kebijakan teknisnya akan dibahas lebih lanjut bersama Kemendagri melalui video confrence. “Tentang bagaimana nomenklatur anggaran, nilai dan sumbernya itu akan dibahas lagi. Tetapi intinya kami tetap siapkan karena itu sudah jadi kebijakan,” imbuhnya. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy