Anggaran Pilkada Rp 99,5 Miliar Dicairkan – Kendari Pos
Politik

Anggaran Pilkada Rp 99,5 Miliar Dicairkan

KENDARIPOS.CO.ID — Duit Rp 225 miliar disiapkan untuk menggelar Pilkada di tujuh kabupaten di Sultra. Pencairan tahap pertama baru 40 persen atau Rp 99, 5 miliar (lihat grafis). Anggaran yang diterima setiap daerah berbeda, merujuk Naskah Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan pencairan biaya pilkada dilakukan dua tahap. Itu berpedoman pada peraturan tentang pendanaan perhelatan pesta demokrasi, proses pencairan dana pilkada. Pencairan tahap pertama paling lama 14 hari setelah penandatanganan NPHD. Sedangkan untuk tahap kedua akan dicairkan lima bulan sebelum hari pemungutan suara digelar.

“Saat ini tujuh daerah yang akan menggelar pilkada telah mendapat suntikan dana. Masing-masing memiliki besaran tersendiri. Ketentuannya sesuai kesepakatan ketika penandatanganan NPHD,”kata Ojo-spaan akrab La Ode Abdul Natsir Muthalib kepada Kendari Pos Senin (29/6).

Untuk Konawe Utara (Konut), kata dia, besaran dana yang telah cair yakni Rp 14 miliar dari total Rp 36 miliar. Tersisa Rp 22 miliar belum dicairkan. Sedangkan Wakatobi yang baru cair Rp 12,1 miliar dari Rp 28 miliar. Artinya belum cair Rp 15,9 miliar. Buton Utara (Butur) cair Rp 13,9 miliar dari jumlah keseluruhan Rp 25,3 miliar. Tersisa yang belum cair sekira 11,4 milyar.

“Begitupun dengan Muna, laporan anggaran yang baru cair sebanyak Rp 33,5 miliar dari nominal Rp 37,2 miliar. Sehingga yang tersisa senilai Rp 3,7 miliar. Konawe Kepulouan (Konkep) saat ini yang telah cair sejumlah Rp 6 miliar dari total Rp 23 miliar. Yang belum teralisasi yakni Rp 17 miliar. Untuk daerah Konawe Selatan (Konsel) yang baru cair Rp 7 miliar dari nominal Rp 45 miliar. Jadi yang tersisa Rp 38 miliar. Sedangkan untuk Kolaka Timur (Koltim), anggaran yang telah cair Rp 13 miliar dari total Rp 31 miliar. Tersisa Rp 18 miliar,”tutur Ojo.

Pada tahap pencairan kedua, sambung Ojo, tidak mensyaratkan bagi KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) menyampaikan terlebih dahulu laporan penggunaan dana HPDN. Selain itu, pencairan tahap kedua dilakukan oleh Pemkab tanpa menunggu permohonan dari KPU maupun Bawaslu. Jika Pemkab telah melakukan pencairan tahap kesatu melebihi nominal 40 persen, maka angka kelebihan tersebut akan diperhitungkan dalam pencairan tahap kedua.

“Prinsipnya anggaran harus pasti dan dipastikan untuk mendukung lancarnya penyelenggaraan Pilkada. Karena tahapan Pilkada tidak bisa maju mundur mengikuti ketersediaan anggaran dari Pemkab,”tandasnya. (m6/b).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy