Tantangan Penyelenggara Pilkada Lebih Berat – Kendari Pos
Politik

Tantangan Penyelenggara Pilkada Lebih Berat

Dr. Najib Husian

KENDARIPOS.CO.ID — Pilkada molor lagi. September urung digelar, hajatan demokrasi itu akan digelar 9 Desember mendatang. Itu sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Pilkada yang diterbitkan Presiden Jokowi. Keputusan itu akan menjadi tantangan bagi penyelenggara untuk menciptakan Pilkada berkualitas.

Pengamat Politik dari Universitas Halu Oleo (UHO) Dr. Najib Husian menilai kebijakan pemerintah untuk menunda Pilkada sudah tepat. Hanya saja kurang ideal karena masih dilaksanakan tahun ini. Menurutnya bila digelar Desember akan menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi beberapa pihak, terutama bagi penylenggara pemilu.

Alasannya, kata dia, secara otomatis beberapa tahapan pemilu yang tertunda, seperti pelantikan PPS (Petugas Pemungutan Suara), verifikasi dukungan perseorangan termasuk dengan penyusunan DPT harus dilaksanakan Juni. Sementara pandemi Covid-19 tak ada kepastian kapan berakhir.

Sebenarnya, kata Najib, KPU bisa memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan beberapa tahapan Pilkada yang sempat tertunda. Hanya saja, KPU saat ini belum siap menghadapinya.
“Contoh dimulai pendataan verifikasi dukungan. Itukan bisa secara online. hanyakan belum siap untuk itu. Utamanya persoalan tentang data pemilih, itu belum bisa dilakulan verifikasi secara online. Jadi memang hambatan-hambatan di lapangan masih banyak yang akan dihadapi,” ungkapnya.

Menurut Najib, dari tiga opsi yang diberikan, maka sebaiknya pemerintah untuk pelaksanaan pilkada itu dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Itu merupakan sebuah pilihan yang tidak tergesa-gesa dan juga tidak terlalu lama. “Karena jika memilih opsi ketiga atau bulan September 2021, juga itu terlalu lama. ” Jadi menurut saya Maret 2021 itu sudah yang paling ideal,” kata Najib.

Kendati demikian, menurut Najib, dengan hadirnya perppu ini dapat memberikan dasar hukum bagi penyelenggara pemilu. “Jadi di satu sisi membuat argumentasi yang kontradiktif, tapi disisi juga perppu ini melahirkan sebuah kekuatan hukum bagi penyelenggara pemilu bahwa pilkada tidak akan dilaksanakan pada bulan Juni tetapi diundur dibulan Desember,” cetusnya.

Terpisah, Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara yang seyogyanya akan dilaksanakan pada bulan September 2020, namun berdasarkan Perppu akan dilaksanakan Desember 2020.

Namun demikian, pihaknya tidak memulai pada tahapan awal lagi, hanya akan melanjutkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang sempat terhenti, sebagaimana penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak yang sudah diputuskan KPU sebelumnya melalui Keputusan KPU 179 Tahun 2020 disertai dengan Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2020.

Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melalui Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 2 DPR RI, Pemerintah dan KPU yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni atau Juli 2020 yang akan datang. “Adapun Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan akan diatur dalam Peraturan KPU,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kata dia, pihaknya tetap menunggu petunjuk dan arahan tindaklanjut dari Perppu dimaksud dari KPU RI. (ags/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy