Tahapan Pilkada Dimulai 15 Juni, Dilaksanakan Sesuai Protokol Kesehatan Covid-19 – Kendari Pos
Politik

Tahapan Pilkada Dimulai 15 Juni, Dilaksanakan Sesuai Protokol Kesehatan Covid-19


KENDARIPOS.CO.ID — Pilkada kukuh digelar 9 Desember mendatang sesuai dengan Perppu nomor 2 tahun 2020 meskipun pandemi Covid-19 tak kunjung mereda. Tahapan hajatan demokrasi yang sempat ditunda akan dilanjutkan mulai 15 Juni dengan menaati protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Ketua KPU Sultra Abdul Natsir mengatakan Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan rancangan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal pilkada. Tahapan Pilkada akan kembali dimulai pada 15 Juni setelah sempat tertunda akibat pandemi. Adapun tahapan yang ditunda akibat corona, yakni pelantikan badan adhoc, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), pemutakhiran dan penyusunan data pemilih dan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan.

Syarat melanjutkan tahapan Pilkada adalah dilakukan sesuai protokol kesehatan, dan tetap berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19. Ojo-sapaan akrab La Ode Abdul Natsir-menjelaskan meski taat protokol kesehatan, penyelenggaraan Pilkada harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, Komisi II DPR RI, kata dia, meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada provinsi, kabupaten dan kota.

Pada prinsipnya, hal yang lebih rinci akan dibahas oleh pemerintah dan DPR. KPU Sultra hanya menunggu petunjuk dari KPU RI. “Kami mengimbau petugas badan penyelenggara pemilu adhoc (PPK, PPS dan KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk tetap melaksanakan tugasnya dan mengacu pada protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam setiap tahapan lanjutan Pilkada 2020,” ujar Ojo, kepada Kendari Pos, Rabu (27/5).

Dengan persyaratan protokol Covid-19, kata dia, tentunya tidak dapat dihindari adanya tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelaksanan Pilkada seperti Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas baik di tempat pemungutan suara (TPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Rincian APD yang di butuhkan adalah masker, baju pelindung diri, sarung tangan, pelindung wajah, tong air, sabun cuci tangan cair, hand sanitizer/alkohol, tisu, dan cairan disinfektan
. Ketentuan mengenai jenis kebutuhan APD dan pemenuhan anggaran masih menunggu regulasi dan petunjuk KPU RI.

Ojo menambahkan hasil revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 tahun 2019 tentang tahapan Pilkada yang dibahas KPU RI telah memasuki tahap final. Pada 27 dan 28 Mei ini akan dilakukan uji publik hasil revisi PKPU dengan mengundang pemerintah, partai politik (Parpol) dan stakeholder untuk ikut berpartisipasi. Setelah dinyatakan final, maka tinggal menunggu kebijakan KPU RI untuk tahap selanjutnya. “Hari ini kami melakukan meeting room bersama KPU RI, Komisi II dan pemerintah untuk membahas kelanjutan tahapan Pilkada setelah uji publik final, sehingga dalam pelaksanaan Pilkada ke depan tidak terjadi kendala disetiap tahapannya,” ungkap Ojo.

Untuk langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh pemerintah, termasuk saran, usulan, dan dukungan dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 berpedoman pada Surat Ketua Gugus Tugas Nomor : B-196/Ka Gugas/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020. Dan proses pelaksanaan tetap senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. (m3/m6/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy