Selamatkan Warga dari Dampak Pandemi, Bupati Muna Kucurkan Anggaran Rp 41 Miliar – Kendari Pos
Muna

Selamatkan Warga dari Dampak Pandemi, Bupati Muna Kucurkan Anggaran Rp 41 Miliar

Bupati Muna, Rusman Emba (dua dari kiri) dengan santun menyimak aspirasi yang disampaikan warganya. Dia menunduk sambil berbincang dengan seorang nenek (kanan) saat blusukan ke desa-desa untuk menyelamatkan warganya dari ancaman paparan virus korona (Covid-19).

KENDARIPOS.CO.ID — Bupati Muna LM. Rusman Emba tak hanya bergerak menyelamatkan warganya dari ancaman paparan virus korona (Covid-19). Namun Rusman juga memastikan masyarakat aman dari dampak pandemi Covid-19. Lebih jauh, Rusman sudah menyiapkan kebijakan anggaran dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat Covid-19.

Dana segar senilai Rp41 miliar baik berupa bantuan langsung tunai dari dana desa maupun bantuan sosial dari APBD 2020 dikucurkan sebagai jaring pengaman sosial. Penyaluran sudah mulai berjalan dan sebagian lainnya sedang dalam proses pendataan.

Rusman tak sungkan turun langsung menemui masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Sejak pekan lalu, ia menyerahkan langsung bantuan langsung tunai maupun bantuan pangan kepada masyarakat desa terdampak. Langkah itu kata dia, selain untuk meringankan beban masyarakat juga untuk menunjukan kehadiran pemerintah di tengah krisis.

Penyerahan bantuan tersebut secara bergilir dilakukan di Kec. Katobu, Parigi dan Maligano. Kata Ketua FKPPI Sultra itu, bantuan sudah dapat didistribusikan bagi desa yang proses verifikasi dan pendataan calon penerima manfaatnya telah selesai. “Kita baru mulai di delapan desa, tetapi bantuan seperti ini akan merata di semua wilayah,” terangnya, kemarin.

Bupati menjelaskan, ada dua model bantuan yang akan diguyurkan pemerintah untuk menambal kantong masyarakat. Keduanya ialah bantuan langsung tunai dan bantuan sosial. BLT merupakan kebijakan realokasi dana desa dari belanja fisik menjadi bantuan dana bagi masyarakat. Besaran bantuan senilai Rp600.000 per bulan dengan durasi tiga bulan. Sedangkan bantuan sosial memiliki banyak model seperti program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai dan bantuan sosial tunai. Nilai dan penyalurannya berbeda-beda. “Dari dua model jaring pengaman sosial ini, masyarakat hanya dibolehkan menerima satu jenis bantuan,” kata Rusman Emba.

Ia menerangkan, kebijakan BLT dana desa merupakan instruksi pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa. Realokasi tersebut dimungkinkan hingga 30 persen dari jumlah DD yang diterima. Itu artinya, di Kab. Muna realokasi DD menjadi BLT bisa mencapai maksimal Rp.37,5 miliar dari Rp.125 miliar total DD kabupaten. “Khusus BLT kita sudah mulai penyaluran di delapan desa. Lainnya menyusul secara serentak di bulan April ini,” paparnya.

Sementara untuk bantuan sosial, kata mantan Ketua DPRD Sultra itu, baik berupa PKH, BPNT maupun BST masih menunggu proses verifikasi data selesai dikerjakan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait. Pemerintah akan menyiapkan dana sebesar Rp4 miliar sebagai bantuan tunai. Sumber dana berasal dari hasil realokasi belanja modal yang ada dalam APBD 2020. “Sekarang masih finalisasi refokussing itu. Ada porsi untuk jaring pengaman sosial,” terangnya.

Bantuan sosial tersebut memiliki nilai berbeda-beda. Rinciannya, BPNT ialah bantuan berupa bahan pokok seperti beras 15 kilogram, telur satu rak, minyak goreng dan mie instan. Sedangkan bantuan sosial tunai setara BLT yakni Rp600 ribu per bulan. Sedangkan PKH merupakan program Kementerian Sosial langsung. “Penyaluran bansos menunggu proses verifikasi selesai,” paparnya.

Mantan anggota DPD RI itu melanjutkan, distribusi kedua bentuk bantuan itu tidak akan tumpang tindih. Pemerintah memastikan akan memilah baik penerima BLT maupun bansos lainnya. Proses pendataanya, kata dia, merujuk pada data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Untuk Kab. Muna, jumlah masyarakat miskin dalam DTKS itu mencapai 29.000 jiwa. Pemerintah lalu mendistribusikan lagi menjadi 10.000 calon penerima BST, 4.717 penerima BPNT dan sisanya ialah penerima PKH. Sedangkan penerima BLT ialah masyarakat diluar data DTKS. “Kita upayakan semua masyarakat terdampak bisa tersentuh,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rustam menguraikan, kebijakan realokasi dana desa boleh ditempuh setiap desa dengan ketentuan maksimal menyiapkan 30 persen dana desanya untuk BLT. Jika jumlah penerima melebihi jumlah anggaran, maka sisanya akan ditanggulangi oleh APBD. Total penerima BLT belum dapat dipastikan karena sebagian besar pemerintah desa masih melakukan verifikasi. Sedangkan Kepala Dinas Sosial Kab. Muna, La Kore menerangkan, jumlah penerima bantuan besar kemungkinan akan bertambah melebihi DTKS. Untuk dana, pemerintah masih akan menambah melalui APBD hasil realokasi. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy