Rusman Emba Bidik WTP Keempat – Kendari Pos
Muna

Rusman Emba Bidik WTP Keempat

Bupati Muna, LM Rusman Emba ketika menyerahkan LKPD tahun 2019 pada pihak BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Laporan tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh tim auditor.


KENDARIPOS.CO.ID — Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019 resmi diserahkan Bupati Muna, LM. Rusman Emba pada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Asyar. Laporan tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh tim auditor. Rusman optimis dapat kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian untuk ke empat kalinya secara beruntun. Penyerahan LKPD dilakukan pada kantor BPK Sultra di Kendari. Bupati Rusman didampingi Asisten III Sekretariat Kabupaten Muna, Ali Basa, Kepala BPKAD, Amrin Fiini dan Inspektur, La Kuanto.

Rusman menerangkan, LKPD tersebut termasuk yang kali keempat disusunnya selama memimpin Muna. Tiga LKPD sebelumnya yakni 2016, 2017 dan 2018 selalu diganjar predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). “Kita berharap LKPD ini juga bisa WTP lagi,” ujarnya, Jumat (29/5).
Ia menyebutkan, dokumen LKPD 2019 meliputi delapan bagian laporan yang beberapa diantaranya ialah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan arus kas. Seluruhnya berkenaan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2019. Ia optimis dapat meraih WTP sebab LKPD tersebut telah mengikuti arahan dan petunjuk BPK. “LKPD ini sudah disusun dengan teliti,” terangnya.

Satu hal yang menggembirakan, kata mantan Ketua DPRD Sultra itu adalah 80,52 persen temuan BPK sejak 2004 sampai 2019 di Muna telah diperbaiki. BPK kata Rusman, mengapresiasi progres penataan laporan keuangan tersebut. “Apalagi Muna termasuk daerah pemekaran. Tentu penataan aset sedikit lebih sulit. Tetapi dengan kerja keras semua OPD, alhamdulilah perlahan bisa diperbaiki. Kami sangat berterima kasih juga kepada BPK atas arahan selama ini,” paparnya.

Lebih jauh, Rusman menerangkan prinsip penyusunan LKPD harus memenuhi empat hal yakni kesesuaian standar akuntasi dengan laporan keuangan, ketepatan pengungkapan informasi, efektifitas pengendalian internal dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Makanya, prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat dijunjung tinggi. Ia berharap, BPK Sultra dapat memberi pengarahan sekaligus memberi penilaian predikat tertinggi. “Sebagai penyelenggara negara, tentu pertanggungjawaban pengelolaan anggaran harus dilakukan secara baik dan benar,” imbuhnya. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy